MataParlemen.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Indonesia masih belum merata pada semester I 2026. Seluruh provinsi di Pulau Jawa tumbuh di atas rata-rata nasional berkat industri pengolahan, sedangkan sejumlah provinsi lain masih membutuhkan dorongan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kesenjangan pertumbuhan ekonomi antardaerah perlu menjadi perhatian pemerintah agar sumber pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
“Jadi tadi saya sampaikan bahwa yang perlu didorong adalah ekonomi Sumatera, Jawa, semua provinsi di Pulau Jawa sudah tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional,” kata Amalia seusai bertemu dengan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% pada semester I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, dari 38 provinsi di Indonesia, baru 17 provinsi yang mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional.
Ketimpangan juga terlihat pada tingkat kabupaten dan kota. Sebanyak 99 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6% pada semester I 2026. Sebanyak 39 daerah di antaranya berada di Pulau Jawa, 29 daerah di Sulawesi, dan sembilan daerah di Sumatera.
Amalia menjelaskan, sejumlah daerah mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi tinggi berkat aktivitas industri pengolahan, peningkatan produktivitas pertanian, serta investasi.
Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang di Jawa Tengah menjadi contoh daerah yang pertumbuhan ekonominya didukung aktivitas manufaktur dan pengembangan kawasan industri.
Di luar sektor manufaktur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,14% pada semester I 2026. Capaian tersebut antara lain didukung peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern, termasuk penggunaan drone untuk membantu kegiatan produksi.
Sementara itu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,85% pada periode yang sama. Pertumbuhan tersebut ditopang peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan industri pengolahan porang, serta masuknya investasi ke daerah.
Menurut Amalia, capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak harus bergantung pada sektor pertambangan. Peningkatan produktivitas dan pengembangan industri pengolahan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
Meski demikian, BPS mencatat masih ada provinsi yang pertumbuhan ekonominya berada di bawah rata-rata nasional. Informasi mengenai daerah-daerah tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menilai daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat memiliki peluang mencatat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Temuan BPS tersebut, menurutnya, dapat menjadi acuan untuk mendorong aktivitas industri dan investasi di wilayah lain.
Dradjad mengatakan, pemerintah akan memanfaatkan data BPS untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Koordinasi juga akan dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melengkapi data aktivitas perusahaan, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), di berbagai wilayah.
Pemerintah berharap peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan industri pengolahan, dan investasi dapat memperluas sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027.(hsu)
