MataParlemen.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, merespons usulan Partai Golkar agar pemilu legislatif (pileg) digelar lebih dahulu sehingga hasilnya dapat menjadi dasar atau syarat pencalonan dalam pemilu presiden (pilpres).
Menurut Dasco berbagai usulan dari partai politik, termasuk wacana pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres masih akan dibahas dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
“Jadi begini, soal Undang-Undang Pemilu ini kan masih sangat dinamis karena kemudian pembahasannya itu baru pra yang akan dilakukan oleh Komisi II,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Dasco mengatakan berbagai masukan dari partai politik di parlemen akan menjadi bahan pembahasan Komisi II DPR. Tak hanya itu, masukan dari partai politik nonparlemen juga akan dipertimbangkan.
“Nah, tentunya masukan-masukan, pendapat-pendapat dari masing-masing partai yang ada di parlemen maupun juga kemudian masukan-masukan dari partai non-parlemen akan menjadi masukan bagi Komisi II untuk kemudian membuat satu rancangan revisi yang nantinya juga akan dimintakan pendapatnya kepada publik,” ujarnya.
Karena itu, Dasco menilai masih terlalu dini untuk menentukan sistem atau usulan mana yang nantinya akan diakomodasi dalam revisi UU Pemilu.
“Nah, sehingga masih terlalu dini kalau menanyakan sistem atau usulan mana yang kemudian akan diakomodir,” pungkasnya.(erc)
