Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyoroti dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi domestik. Dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang IV Tahun 2025-2026, Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menegaskan bahwa ketegangan geopolitik global tersebut merupakan ancaman nyata bagi ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat menjelang momentum Lebaran 2026. “Gejolak Timur Tengah adalah alarm semua negara. Pemerintah harus segera mitigasi agar kenaikan harga pangan tidak membebani masyarakat jelang Lebaran,” ujar Sultan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (13/03/2026). Sultan menyoroti angka inflasi tahunan per Februari 2026 yang menyentuh 4,76 persen sebagai sinyal waspada…

MataParlemen.id- Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan (UNHAN), Universitas Borobudur dan Universitas Jayabaya Bambang Soesatyo (Bamsoet), menilai usulan menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai cabang kekuasaan negara keempat sebagaimana disampaikan pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie di hadapan para anggota Komisi II DPR RI (10/3/26), menarik secara akademik. Namun, wacana tersebut perlu dibahas secara sangat hati-hati karena menyangkut desain konstitusi dan keseimbangan kekuasaan negara yang selama ini bertumpu pada prinsip klasik Trias Politica, yang membagi tiga cabang kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif. “Gagasan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat tentu menarik…

MataParlemen.id-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah mengkaji secara matang berbagai risiko jika berencana melebarkan defisit anggaran di atas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, hingga saat ini Banggar DPR belum menerima pembahasan awal dari pemerintah terkait rencana tersebut maupun kebijakan Quantitative Easing (QE). Said mengatakan, setiap kebijakan ekonomi harus memiliki dasar yang jelas, tujuan yang terukur, serta strategi yang matang. Oleh karena itu, jelasnya, sebelum mengambil langkah pelebaran defisit, pemerintah perlu menghitung secara cermat dampak jangka pendek maupun jangka menengah terhadap kondisi fiskal negara. Baca juga: “Sepengetahuan saya di Badan Anggaran DPR, belum ada pembicaraan awal…

MataParlemen.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam perkara korupsi haji, setelah penetapan tersangka pada Januari 2026. Namun, dalam kasus ini, tersangka lainnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex tak ditahan. Yaqut membantah menerima uang dan menyebut kebijakannya demi keselamatan jemaah, sementara gugatan praperadilannya telah ditolak hakim. Yaqut turun dari lantai 2 ruang pemeriksaan pukul 18.45 WIB, Kamis (12/3/2026). Yaqut sudah mengenakan rompi oranye dengan posisi kedua tangan telah terborgol. Yaqut hari ini hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Yaqut tiba pukul 13.05 WIB ditemani tim penasihat hukumnya. Yaqut mengklaim tidak menerima uang sepeser pun.…

MataParlemen.id-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan Mahendra Siregar, pada sidang Paripurna yang digelar Kamis (12/3/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani itu,  DPR menyetujui 5 anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031. Mulanya, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun melaporkan hasil fit and proper test terhadap 10 calon anggota Dewan Komisioner OJK. Misbakhun mengatakan pihaknya menyepakati 5 calon anggota Dewan Komisioner OJK. Kemudian, Puan pun menanyakan persetujuan para anggota Dewan yang hadir. Para anggota pun kompak menyetujuinya. Baca juga: “Apakah laporan Komisi XI DPR atas hasil pembahasan uji kelayakan fit…

MataParlemen.id-Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MB) adalah program yang baik. Namun program itu tidak tepat sasaran. “Dari segi ide dan gagasan, program itu bagus sekali. Di beberapa negara, program itu sukses. Tetapi, saya melihat program itu tidak tepat sasaran. Ada banyak masalah di lapangan. Makanya masyarakat cenderung nyinyir,” kata Abraham di Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026. Anggota Komite 1 DPD RI ini menyebut, program itu bagus karena tujuannya untuk meningkatkan gizi bagi masyarakat Indonesia, terutama anak sekolah. Program itu juga bisa menciptakan lapangan kerja di masyarakat. “Kita sepakat bahwa…

MataParlemen.id-Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Pelindungan Anak (PP Tunas) mulai berlaku Maret tahun ini. Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Rabu (11/3/2026) di Jakarta memberikan dukungan akan pemberlakuan kebijakan tersebut. “Saya mengapresiasi langkah pemerintah dengan mengeluarkan regulasi yang membatasi penggunaan internet untuk memberi pelindungan kepada anak. Ini yang kita tunggu-tunggu, sebagai jawaban atas keresahan kita semua selama ini, baik sebagai orang tua, guru, dan pengambil kebijakan. Banyak dampak negatif dari konten internet yang diakses anak-anak. Negara punya tanggung jawab untuk mencegah kerusakan yang lebih besar akibat kemajuan teknologi ini. Kitalah…

MataParlemen.id-Jaksa penuntut umum dalam kasus narkoba yang menjerat ABK, Fandi Ramadhan, menyampaikan permintaan maaf. Jaksa sempat menuntut Fandi dengan hukuman mati karena kasus narkoba. Jaksa Muhammad Arfian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dalam rapat dengan Komisi III DPR. Arfian menyampaikan akan melakukan evaluasi ke depan. “Kami, JPU Muhammad Arfian, ingin menyampaikan setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, permohonan maaf dari kami yang mana atas kesalahan kami di persidangan kemarin. Di mana akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk ke depan,” kata Arfian di ruang rapat Komisi III DPR, Rabu (11/3/2026). Arfian mengaku sudah menjalani pemeriksaan secara internal oleh Kejagung. Dia juga sudah dijatuhi sanksi…

MataParlemen.id-Anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) RI dari 10 provinsi kawasan Pulau Sumatera kembali bersepakat melahirkan gagasan One Sumatera Economic Initiative. “Gagasan pengembangan perekonomian kawasan ini merupakan inisiatif politic para Senator Se-Sumatera yang bertujuan meningkatkan kualitas pertumbuhan sekaligus Pemerataan ekonomi di Kawasan Sumatera,” ujar Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin saat memberikan keterangan resminya pada Kamis (12/3/2026). Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan, gagasan One Sumatera Initiative tersebut merupakan usulan atau aspirasi lama para Senator Se-Sumatera yang belum sempat diterjemahkan ke tataran kebijakan. “Terdapat banyak pertimbangan yang mendorong para Senator untuk membentuk semacam Master plan pengembangan perekonomian di Kawasan Sumatera.…

MataParlemen.id- Komisi XI DPR RI menyetujui lima nama untuk mengisi posisi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031 melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Dalam keputusan tersebut, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua OJK menggantikan Mahendra Siregar yang sebelumnya mengundurkan diri. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, menjelaskan keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dalam rapat internal Komisi XI. Menurutnya, Friderica dinilai mampu menunjukkan kinerja positif saat menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua OJK dalam periode yang menantang bagi sektor jasa keuangan, khususnya pasar modal. “Alasannya kami sudah memutuskan secara musyawarah mufakat. Salah satu pertimbangan…