Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026, yang mengatur pembatasan akses anak-anak berusia di bawah 16 tahun ke platform digital. Menurut aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas tersebut, anak berusia di bawah 16 tahun tidak boleh lagi memiliki akun di platform digital berisiko tinggi. “Hari ini kami mengeluarkan Peraturan Menteri Turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring,” kata Menteri Komunikasi dan…

Foto: IG

MataParlemen.id  – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti dampak konflik bersenjata antara Iran dan koalisi Amerika Serikat – Israel terhadap pelaku usaha kecil menengah di daerah. Salah satunya dialami perajin sarung Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kota Tegal, Jawa Tengah, yang mengalami pembatalan ekspor hingga 50.000 potong sarung ke pasar Afrika. Fikri menilai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa dinamika geopolitik global dapat berdampak langsung terhadap sektor ekonomi lokal, termasuk industri tradisional yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. “Banyak yang mengira konflik Iran–Israel tidak berdampak ke daerah seperti Tegal. Padahal kenyataannya ada. Pengiriman sarung dari pengusaha Tegal ke Afrika…

MataParlemen.id – Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) menggelar acara Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial Ke-5 dengan tema “Strategi Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Prasejahtera, Lansia dan Memenuhi Hak-Hak Penyandang Disabilitas”. Acara yang digelar di Aula Gedung DNIKS Jalan Tanah Abang Timur No. 15 Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat, (6/3/2026) sore, turut menghadirkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi. Hadir Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Ketua APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dan Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Sekjen DNIKS Sudarto, Akhmad Muqowam (PB IKA PMII), Hatta Taliwang,…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah memperketat pengawasan transportasi menjelang arus mudik Lebaran 2026, terutama terkait lonjakan harga tiket, kendaraan over dimension over load (ODOL), hingga tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pemudik sepeda motor sekitar 75,9% atau sekitar 179,566 pemudik motor. Peringatan itu disampaikan Syaiful dalam forum fialektika demokrasi “Sinergi Pemerintah dan Stakeholder untuk Mudik 2026 Aman dan Nyaman” yang digelar KWP bersama Biro Pemberitaan DPR RI dengan pembicara Dirgakum Korlantas Mabes Polri Brigjen Pol Faizal, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Irjen Pol. (Purn) Aan Suhanan, dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat,…

MataParlemen.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat diselesaikan pada tahun 2026. Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang memberikan kepastian sekaligus mengangkat martabat pekerja rumah tangga sebagai subjek hukum dalam hubungan kerja. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan pembahasan RUU PPRT terus berjalan melalui berbagai forum, termasuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pemangku kepentingan. Proses ini, menurutnya, dilakukan demi memastikan substansi regulasi yang disusun benar-benar komprehensif dan menjawab kebutuhan di lapangan. Baca juga: “Targetnya tahun 2026 ini sudah selesai. Tapi untuk bulan kapan disahkan memang belum…

MataParlemen.id– Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengajak kalangan masyarakat sipil untuk terlibat aktif mengawal dan mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja GIG di Indonesia. Keterlibatan publik dinilai menjadi kunci untuk memecahkan kebuntuan pembahasan di parlemen yang selama ini terkesan maju-mundur akibat tumpang tindih kepentingan. Hal tersebut ditegaskan Syaiful Huda dalam diskusi publik yang digelar oleh Center for Indonesian Policy Studie (CIPS) di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Diskusi ini juga menghadirkan Asisten Deputi Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Theodore Sutaro; Anggota Divisi Advokasi Kebijakan Sindikasi, Ambrosius Emilio; serta Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati. Baca juga: Selain…

MataParlemen.id–Komisi I DPR RI menyatakan dukungan penuh bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada raksasa teknologi Meta. Langkah ini menyusul rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan pengelola Facebook, Instagram, dan WhatsApp tersebut terhadap regulasi nasional, terutama dalam pemberantasan konten judi online dan kejahatan digital di Indonesia. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Iman Sukri, menegaskan bahwa platform global sekelas Meta tidak boleh merasa kebal hukum saat beroperasi di Indonesia. Menurutnya, pengabaian terhadap aturan nasional berisiko mengubah ruang digital menjadi lahan subur bagi aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat luas. Baca juga: “Kami meminta pemerintah menindak tegas perusahaan Meta yang terbukti masih…

MataParlemen.id-Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menegaskan bahwa pengaturan tarif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tetap mengedepankan perlindungan pengguna telekomunikasi. Penegasan tersebut disampaikan dalam sidang pengujian materiil secara daring, Ruang Rapat Puspanlak, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2026), terkait Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan 33/PUU-XXIV/2026 yang menguji ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam keterangannya, Wayan menjelaskan bahwa sejak awal pembentukan UU Telekomunikasi, pembentuk undang-undang telah merancang pengaturan tarif sebagai mekanisme keseimbangan antara peran pasar…

MataParlemen.id-KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka setelah terjaring OTT. Farida jadi tersangka korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan. “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu Saudari FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers di KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026). Asep mengatakan Fadia akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan cabang KPK gedung Merah Putih. Penahanan dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Fadia yang menjabat sebagai Bupati Pekalongan merupakan penerima manfaat / beneficial…