Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto meresmikan secara simbolis Gudang Komoditas Pangan Kapasitas 3.500 Ton Perum BULOG Banjarbaru yang didanai melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Peresmian ini menjadi langkah penting untuk memperkuat cadangan pangan dan mendukung swasembada pangan nasional. “Peresmian gudang ini merupakan wujud nyata penguatan infrastruktur logistik pangan sebagai fondasi keberhasilan agenda swasembada pangan nasional,” ujar Titiek sapaan akrabnya dalam sambutan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Gudang Bulog Landasan Ulin Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (3/7/2026). Dengan meningkatnya kapasitas penyimpanan dan penyerapan hasil panen petani lanjut Titiek, Cadangan Beras Pemerintah akan semakin…

MataParlemen.id-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong setiap kepala daerah mengembangkan pola kepemimpinan yang adaptif dengan mengoptimalkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) di tengah dinamika ekonomi global.\ Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kita tahu di tengah efisiensi tahun 2026 memang kepala daerah sekarang ini dituntut untuk benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang dinamakan adaptive leadership di tengah gejolak eskalasi geopolitik global yang susah diprediksi,” ujarnya saat acara Workshop tentang Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah melalui Creative Financing terhadap Pengaruh Efisiensi Tahun 2026 di Aula Griya…

MataParlemen.id- Anggota MPR/DPR RI yang juga Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan kehadiran Pasal 45-49 KUHP adalah kemajuan penting untuk membongkar kejahatan korporasi yang bersembunyi di balik badan hukum. Bamsoet yang saat ini juga aktif mengajar sebagai dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan, serta Universitas Jayabaya, memberi harapan bahwa hukum tidak hanya menangkap “tangan yang menandatangani”, tetapi juga bisa menangkap “otak yang mengendalikan”. Hukum yang baik tidak boleh tumpul kepada pengendali gelap, tetapi juga tidak boleh membabi buta kepada pelaku usaha yang sah. Di situlah ujian sejati Pasal 45-49 KUHP: menembus topeng korporasi tanpa membunuh keberanian berusaha. Bamsoet…

MataParlemen.id- Pemerintah sedang mempercepat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Terpadu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi payung hukum operasional yang komprehensif. Selain itu, guna mencegah tumpang tindih tata kelola program KDKMP di lapangan, perpres ini juga didorong sebagai umbrella regulation (payung hukum utama) bagi Koperasi Merah Putih untuk menyatukan dan mengharmonisasikan kebijakan operasional guna mencegah tumpang tindih tata kelola program. “Saya mendukung Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Terpadu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Merah Putih sebagai umbrella regulation,” ucap Anggota Komisi XIII DPR RI (Bidang Hukum dan HAM) Rieke Diah Pitaloka dalam…

MataParlemen.id- Anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (BSANP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Ahmad Rizali menegaskan perbaikan darurat literasi dan numerasi di Indonesia menjadi prioritas BSANP Kemendikdasmen di masa mendatang. Menurut Nanang, panggilan akrab Ahmad Rizali, darurat literasi nasional harus menjadi fokus tugas dan fungsi BSANP dan sekaligus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. “Situasinya sudah sangat darurat. Mutu literasi dan numerasi anak-anak setingkat SMA kelas 2 hanya setara dengan anak kelas 5 SD. Begitu juga gurunya. Mutu guru juga tidak lebih baik. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Nanang dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/7/2026). Lebih jauh, Nanang mengatakan fokus…

MataParlemen.id-Data kini tidak lagi sekadar menjadi instrumen pendukung, melainkan telah menjadi fondasi utama dalam berbagai pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Karena itu, Anggota Komisi X DPR RI Bonny Triyana menilai revisi Undang-Undang Statistik menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data nasional yang kredibel dan berkualitas. Menurut Bonny, perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), hingga mesin pencari telah mengubah cara manusia memperoleh informasi sekaligus menentukan pilihan. Jika sebelumnya keputusan lebih banyak didasarkan pada pengalaman atau intuisi, kini hampir seluruh proses pengambilan keputusan bergerak menuju pendekatan data-driven atau berbasis data. Baca juga:…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyambut baik rencana kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada tanggal 6 hingga 8 juli mendatang. Menurutnya kunjungan tersebut diproyeksikan menghasilkan sejumlah nota kesepahaman (MoU) di berbagai sektor strategis. “(Salah satu) negara dengan populasi terbesar di dunia, India merupakan negara yang sedang menuju kemajuan seperti halnya Indonesia, sehingga ini akan menjadi kesempatan yang bagus bagi kedua negara untuk menjalin kerja sama pada sektor strategis,” imbuhnya kepada Parlementaria saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2026). Pada 7 Juli, Modi akan menggelar pertemuan bilateral dengan…

MataParlemen.id-Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi yang cepat, terintegrasi, serta berbasis data dalam menghadapi potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian dan peternakan.  Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Veteriner Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (3/7/2026). Menurutnya, kesiapan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci untuk menjaga produktivitas pangan dan melindungi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim. “Komisi IV DPR RI memandang bahwa isu perubahan iklim, khususnya potensi El Nino, merupakan tantangan yang harus diantisipasi secara serius. Langkah mitigasi harus dilakukan secara cepat, terintegrasi,…

MataPaelemen.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat, Sumatera Utara, Syah Afandin (SAF) dan tim suksesnya pada Pilkada 2024, Yaqub Abdhal Al Mu’arif (YQB), sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Sebelumnya, Bupati Langkat ditangkap tim KPK dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan. KPK menyita uang tunai, valuta asing, hingga 55 kilogram logam mulia platinum dalam OTT tersebut. KPK juga menemuka uang tunai Rp 100 juta yang ditemukan di mobil milik Syahrial, teman dekat Syah Afandin sekaligus mantan anggota DPRD Sumatera Utara. Baca juga: Uang tersebut…

MataParlemen.id- Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad, mendorong pemerintah mengkaji penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), khususnya bagi peserta dengan saldo di atas Rp50 juta. Menurut Kamrussamad, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengenaan PPh Pasal 21 atas pencairan JHT di atas Rp50 juta yang saat ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009. “Saya mendorong pemerintah untuk mengkaji kembali penerapan PPh Pasal 21 untuk JHT yang saldonya di atas Rp50 juta,” kata Kamrussamad, Jumat (3/7/2026). Kamrussamad menilai besarnya saldo JHT yang dicairkan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengategorikan…