MataParlemen.id – Pimpinan DPR RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan jajaran Direksi Baru Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2026–2030 sepakat untuk membenahi total tata kelola bursa. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan koordinasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Direktur Utama BEI yang baru ditetapkan, Jeffrey Hendrik.
Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat transparansi, integritas, dan efektivitas pengawasan bursa di tengah tuntutan peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia.
Usai pertemuan, Dasco mengatakan diskusi yang berlangsung cukup panjang tersebut difokuskan pada strategi pembenahan tata kelola Bursa Efek Indonesia agar mampu menjawab tantangan pasar yang semakin kompleks dan dinamis.
“Kami barusan sudah melakukan koordinasi dan kemudian diskusi yang panjang bagaimana kemudian direksi yang baru dari Bursa Efek Indonesia dapat membenahi tata kelola bursa sehingga menjadi lebih baik ke depannya,” kata Dasco dalam konferensi pers.
Menurut dia, perbaikan tata kelola tidak hanya menjadi tanggung jawab manajemen bursa, tetapi juga memerlukan pengawasan yang lebih efektif dari regulator. Karena itu, DPR mendorong OJK untuk memperkuat fungsi pengawasan demi memastikan reformasi yang dijalankan berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Kami tadi juga sudah menyampaikan kepada pihak OJK agar dalam aspek pengawasan dapat lebih baik lagi ke depan. Beberapa hal yang kami diskusikan telah menemukan titik temu untuk mewujudkan tata kelola bursa yang lebih baik,” ujar Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Dasco menilai sinergi antara regulator, operator bursa, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar modal sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa proses pemilihan tujuh anggota direksi BEI telah dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan komitmen terhadap penguatan integritas pasar modal.
Menurut Friderica, OJK menaruh harapan besar kepada kepemimpinan baru BEI untuk melanjutkan agenda reformasi yang selama ini telah dijalankan serta menghadirkan inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pasar modal nasional.
“Kami berharap dan meminta mereka berkomitmen memberikan yang terbaik bagi pengembangan Bursa Efek Indonesia ke depan, dengan mengedepankan tata kelola yang baik serta melanjutkan reformasi integritas di pasar modal,” ujarnya.
Friderica menambahkan bahwa penguatan tata kelola merupakan fondasi utama dalam membangun pasar modal yang sehat, kredibel, dan berdaya saing tinggi. Karena itu, OJK akan terus mendorong berbagai langkah perbaikan guna menciptakan ekosistem investasi yang semakin transparan dan akuntabel.
“Kita kedepankan integritas, tata kelola yang baik, dan terus melakukan berbagai perbaikan sehingga pasar modal Indonesia menjadi semakin maju, semakin berkembang, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Friderica.
*Percepat Transformasi dan Reformasi*
Di sisi lain, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa jajaran direksi baru akan segera bekerja untuk mempercepat transformasi dan reformasi di lingkungan pasar modal Indonesia. Fokus utama yang akan dijalankan adalah peningkatan transparansi, penguatan integritas, serta penyempurnaan tata kelola kelembagaan.
Menurut Jeffrey, langkah-langkah tersebut menjadi prasyarat penting agar Bursa Efek Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di tingkat internasional dan menarik lebih banyak investor, baik domestik maupun global.
“Kami akan terus meningkatkan transparansi, integritas, dan tata kelola Bursa Efek Indonesia sehingga potensi BEI untuk menjadi bursa kelas dunia yang setara dengan bursa-bursa besar di dunia dapat kita wujudkan bersama,” ujarnya.
Komitmen bersama antara DPR, OJK, dan manajemen baru BEI tersebut menjadi sinyal kuat bahwa reformasi tata kelola pasar modal akan menjadi agenda prioritas dalam beberapa tahun ke depan.
Pemerintah dan regulator berharap penguatan tata kelola tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga memperbesar kontribusi pasar modal terhadap pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. @ Langkah sinergis ini diharapkan menjadi katalis positif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk bergerak lebih sehat, menopang perekonomian nasional, dan memperkuat basis perlindungan bagi investor retail. (Jia)
