MataParlemen.id-Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Forum Seminar Tematik BAKOHUMAS dengan tajuk ‘Meaningful Public Participation : Membangun Sinergi Parlemen dan Publik’ di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Acara ini menghadirkan narasumber Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Setjen DPR RI, Khopiatuziadah, dan Akademisi Universitas Indonesia, Fitriani Ahlan Sjarif, serta dimoderatori oleh Rohani Budi Prihatin, Analis Legislatif Ahli Madya Setjen DPR RI.
Forum Bakohumas ini dibuka oleh Pimpinan DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal Sebagai bentuk komitmen DPR RI dalam meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan di DPR RI.
“Saat ini DPR telah memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai wadah yang siap menyerap aspirasi masyarakat, BAM juga akan memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang dalam rangka melaksanakan ‘meaningful participation’,” ujar Cucun Ahmad.
Selain Wakil Ketua DPR RI, turut hadir pula Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Komdigi RI Molly Prabawaty Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, serta para pejabat di lingkungan Setjen DPR RI.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
Diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat, termasuk mitra kerja dan anggota Bakohumas, dalam menyampaikan aspirasi kepada DPR RI.
Forum ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas DPR RI dengan mendorong parlemen untuk lebih terbuka dalam proses pengambilan keputusan. Sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat memiliki dampak yang nyata bagi rakyat.
Serta memperkenalkan saluran dan metode partisipasiyang lebih efektif, seperti platform digital, agar masyarakat dapat terlibat secara lebih substansial dalam proses legislasi dan pengawasan.
“Kami berharap, melalui forum ini akan lahir pemikiran-pemikiran strategis, ide-ide segar, serta praktik baik yang bisa direplikasi untuk mendorong keterlibatan publik yang lebih bermakna dan berkelanjutan,” ujar Indra Iskandar (*)
