MataParlemen.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Nevi Zuairina, menyampaikan keprihatinan atas temuan pemerintah terkait maraknya beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar mutu dan kandungan gizi sebagaimana tercantum pada kemasan.
Menurut Nevi, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi juga menyangkut hak konsumen untuk memperoleh pangan yang aman, bermutu, bergizi, serta sesuai dengan informasi pada label dan harga yang dibayarkan.
“Masyarakat membeli beras fortifikasi karena percaya pada klaim manfaat gizinya. Jika kandungannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, konsumen dirugikan secara ekonomi
sekaligus dalam pemenuhan hak atas pangan yang aman dan bergizi,” kata Nevi pada Senin (10/8/2026).
Legislator PKS dari Dapil Sumatera Barat II itu mendukung langkah pemerintah melakukan pengawasan dan investigasi terhadap produk yang diduga melanggar ketentuan.
Ia pun meminta proses tersebut dilakukan secara transparan dan profesional hingga tuntas, disertai sanksi tegas bagi pelaku usaha yang terbukti sengaja mencantumkan klaim tidak sesuai.
“Siapa pun pelaku usaha yang terbukti dengan sengaja mencantumkan klaim yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya harus diberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
“Jangan sampai praktik seperti ini terus berulang dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri pangan nasional,” tambah Nevi menegaskan.
Lebih lanjut, Nevi juga mendorong penguatan pengawasan pangan melalui pengujian laboratorium berkala, audit kepatuhan, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Kasus ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pengawasan pangan. Negara harus hadir memastikan setiap produk yang beredar benar-benar memenuhi standar keamanan, mutu, dan kandungan gizi sebagaimana yang dijanjikan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian dan pangan, Nevi menegaskan bahwa perlindungan terhadap konsumen harus berjalan seiring dengan upaya membangun industri pangan nasional yang sehat dan berintegritas
Menurutnya, pelaku usaha yang patuh terhadap aturan tidak boleh dirugikan oleh praktik-praktik curang yang hanya mengejar keuntungan sesaat dengan mengorbankan kepentingan masyarakat.(erc)
