MataParlemen.id-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Kolaborasi tersebut salah satunya diwujudkan dengan menggelar Rapat Koordinasi Khusus antara Kemendagri, BGN, dan seluruh pemerintah daerah (Pemda) yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki indikator kinerja yang harus dicapai.
Hal itu di antaranya penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga aspek tersebut, ujar Mendagri, dapat direalisasikan melalui dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Nah ini dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu, kepala daerah-kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Mendagri.
Ia mengajak kepala daerah untuk memanfaatkan program tersebut dalam mengatasi tantangan di lingkungan masyarakat.
Bila program tersebut berhasil diimplementasikan dengan baik di daerah, kepala daerah juga akan memperoleh dampak positif.
Di sisi lain, pelaksanaan program yang optimal dinilai bakal membuka lapangan kerja serta meningkatkan produksi di sektor pangan.
Mendagri menilai Program MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Pasalnya, melalui implementasi yang optimal, program itu bakal menggerakkan rantai pasok bagi produsen, petani, nelayan, hingga peternak.
Bahkan, program tersebut juga diyakini bakal membantu pengendalian inflasi di daerah melalui intervensi BGN dalam menyerap pasokan pangan di daerah.
“Nah jadi di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. ‘Beli ikan, SPPG … misalnya gitu. Beli telur, [ketika harga] telurnya turun. Nah, jadi memang banyak sekali manfaatnya rekan-rekan pemerintah daerah, ya. Kita harus dukung,” sambung Mendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga mengajak Pemda untuk berkolaborasi mendukung pelaksanaan Program MBG.
Apalagi, pelibatan Pemda dalam Program MBG telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Sejalan dengan itu, Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk memperkuat pelaksanaan Program MBG. Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah.
Prosesi penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Mendagri dan Kepala BGN Sudaryono.
“Nah ini, dan dengan adanya kerja sama Dukcapil, ya kami sangat harapkan nanti ini akan memberikan kontribusi juga kepada program MBG BGN. Tidak hanya kuantitatif, jumlah anak atau ibu yang menjadi penerima manfaat, tapi langsung bisa secara kualitatif, yaitu siapa penerimanya. Itu bisa ketahuan,” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta pejabat lainnya di lingkungan Kemendagri.
Hadir pula Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, serta para pejabat terkait di lingkungan BGN. Adapun acara ini juga diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemda secara virtual. (awn)
