MataParlemen.id-Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa, menekankan pentingnya penguatan kapasitas logistik kebencanaan dan akurasi data penerima bantuan sosial saat melakukan peninjauan ke Gudang Logistik Regional Timur Direktorat Jenderal Jaminan Sosial Kementerian Sosial di Makassar, Rabu (24/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Erwin Aksa menyampaikan bahwa keberadaan gudang logistik yang representatif harus diimbangi dengan ketersediaan stok bantuan yang memadai agar mampu merespons berbagai bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
“Gudang ini dibangun dengan anggaran yang besar dan fasilitasnya sangat baik. Namun, stok logistik yang tersedia saat ini masih belum sebanding dengan kapasitas gudang yang ada. Karena itu, kami berharap anggaran Kementerian Sosial khususnya untuk bantuan sosial dan penanggulangan bencana, dapat diperkuat,” ujar Erwin.
Menurut legislator Daerah Pemilihan DKI Jakarta III tersebut, kebutuhan bantuan saat bencana tidak bisa diprediksi sehingga pemerintah harus selalu memiliki cadangan logistik yang siap disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Baca juga:
“Bencana datang tanpa bisa diperkirakan yang dibutuhkan masyarakat adalah kecepatan respons pemerintah. Karena itu, ketersediaan stok bantuan menjadi sangat penting agar penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” Katanya.
Selain meninjau kesiapan logistik, Erwin juga mengapresiasi pengembangan Kampung Siaga Bencana(KSB) di tingkat desa dan masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga sekaligus memperkuat tata kelola penyaluran bantuan saat terjadi bencana.
“Satgas bencana di pedesaan sangat penting. Selain meningkatkan edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat, keberadaan mereka juga membantu memastikan distribusi bantuan berjalan lebih cepat, profesional, dan akuntabel,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa aspek akuntabilitas dalam penyaluran bantuan harus menjadi perhatian serius agar seluruh bantuan yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Jangan sampai bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana tidak memiliki pelaporan yang baik. Hal seperti ini bisa menjadi temuan audit dan pada akhirnya menyulitkan pemerintah dalam menjalankan program bantuan di masa mendatang,” tegas Erwin.
Dalam kesempatan yang sama, Erwin Aksa juga menyoroti pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang tengah berlangsung.
Ia berharap proses pendataan dapat dilakukan secara menyeluruh dan akurat sehingga seluruh masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dapat terdata dengan baik.
“Sensus dan pendataan masyarakat harus dilakukan secara maksimal. Jangan sampai ada warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdata. Data yang akurat menjadi kunci agar program bantuan sosial tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Gudang Logistik Regional Timur di Makassar merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana serta memastikan sistem perlindungan sosial berjalan efektif, cepat, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. (awn)
