MataParlemen.id – Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mendesak pemerintah untuk serius menangani persoalan pengangguran sarjana yang terus mengalami peningkatan.
Urgensi ini menyusul data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Mei 2026 yang mencatat jumlah pengangguran lulusan sarjana telah menembus 1.033.182 orang, atau setara 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur secara nasional.
Menurut Zainul, kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan struktural yang mendasar dalam hubungan antara dunia pendidikan dan pasar kerja.
“Pemerintah harus serius menangani persoalan pengangguran ini. Yang pertama tentu harus mendiagnosis faktor utama penyebab pengangguran, khususnya di kalangan sarjana,” kata Zainul, pada Senin (10/8/2026).
Menurut Zainul, salah satu penyebabnya dikarenakan ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri dan perkembangan pasar kerja modern.
Selain persoalan skill mismacth, pertumbuhan jumlah lulusan sarjana juga belum diimbangi dengan pertumbuhan penciptaan lapangan kerja formal yang sepadan.
Akibatnya, kata Zainul, semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang harus bersaing memperebutkan lapangan kerja yang terbatas.
“Ekspansi jumlah lulusan sarjana harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal. Kalau tidak, kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja akan semakin besar,” ujarnya.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia industri. Menurutnya, kurikulum dan kompetensi mahasiswa harus semakin dekat dengan kebutuhan perusahaan sehingga lulusan memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan pasar kerja.
“Perguruan tinggi harus aktif menjalin kerja sama dengan pihak industri. Link and match antara kampus dan dunia usaha harus benar-benar diwujudkan, sehingga lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan bisa lebih cepat diserap oleh pasar kerja,” jelasnya.
Di sisi lain, Zainul juga meminta pemerintah memberikan insentif terhadap proyek-proyek padat karya. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Pemerintah perlu memberikan insentif terhadap proyek padat karya, sehingga proyek-proyek pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja,” katanya.
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi PKB itu menegaskan bahwa persoalan pengangguran sarjana tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian.
“Tetapi, diperlukan forum bersama yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” pungkasnya.(erc)
