MataParlemen.id-Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengapresiasi capaian Pemerintah yang berhasil mendorong lonjakan cadangan beras nasional hingga tembus mencapai 5,2 juta ton.
Ia menilai capaian tersebut sebagai bukti konkret bahwa arah kebijakan pangan nasional berada di jalur yang tepat dalam memperkuat ketahanan sekaligus kedaulatan pangan Indonesia, terutama dari perspektif daerah sebagai basis produksi.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 23 April 2026, cadangan beras Pemerintah di gudang Bulog telah mencapai 5,2 juta ton.
Angka ini mencerminkan peningkatan produksi yang signifikan, yang sebagian besar ditopang oleh kinerja sektor pertanian di daerah.
Baca juga:
“Cadangan beras yang menyentuh 5,2 juta ton ini harus dibaca sebagai keberhasilan kolektif, terutama kerja keras petani di daerah, “ ujar Tamsil usai memimpin Sidang Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis 23 April 2026.
Hal ini menurut dia, adalah fondasi penting menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.
Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai terobosan yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, khususnya dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, perbaikan tata kelola distribusi, serta percepatan rehabilitasi jaringan irigasi di sentra-sentra produksi pangan daerah.
Tamsil menegaskan bahwa keberhasilan produksi nasional harus diiringi dengan penguatan ekosistem pertanian di daerah secara menyeluruh.
Ia mengingatkan bahwa peran negara tidak berhenti pada peningkatan stok, tetapi juga memastikan keadilan distribusi, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani sebagai aktor utama.
“Ketika pupuk tersedia, irigasi diperbaiki, dan kebijakan berpihak pada petani daerah, maka produksi meningkat. Tapi tugas kita belum selesai hasil produksi ini harus terdistribusi secara adil hingga ke seluruh wilayah, tanpa menciptakan disparitas baru,” tegasnya.
Tamsil juga mengapresiasi program swasembada pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mulai menunjukkan dampak nyata, tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada perbaikan kesejahteraan petani.
Hal itu tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan indeks harga yang diterima petani padi konsisten berada di atas 130 poin sejak Juni 2024.
Bahkan pada Maret 2026, indeks tersebut mencapai 144,52, meningkat dibandingkan Maret 2025 yang berada di level 137,94.
“Ini indikator kuat bahwa kebijakan pangan tidak hanya fokus pada output produksi, tetapi juga menjaga nilai ekonomi yang diterima petani. Artinya kesejahteraan petani-petani di daerah ikut terdongkrak,” kata Tamsil.
Tamsil menilai capaian saat ini menempatkan Indonesia pada jalur yang tepat menuju kedaulatan pangan
Dia pun meminta konsistensi kebijakan dan pengawasan distribusi tetap menjadi kunci utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Sementara itu, Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Prima Gandhi turut mengapresiasi capaian tersebut sebagai indikator kuantitatif membaiknya produksi dan tata kelola pangan nasional.
“Capaian cadangan beras yang tembus 5,2 juta ton dan NTP di level 144,52 menunjukkan bahwa produksi dan tata kelola pangan, khususnya beras, sedang berada dalam tren yang membaik,” ujarnya.
Menurut Prima, kombinasi antara stok beras yang tinggi dan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan pertanian pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata.
“Ini berarti produksi meningkat dan petani juga mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik. Ada perbaikan dalam ekosistem pertanian kita,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa stok besar tidak otomatis menjamin stabilitas harga di tingkat petani maupun efisiensi distribusi.
Prima juga tekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan cadangan nasional dan perlindungan terhadap insentif petani. Menurutnya, kebijakan penyerapan harus dilakukan secara cermat agar tidak menekan harga panen di masa mendatang.
Ia mengingatkan bahwa capaian stok tidak boleh hanya dilihat sebagai prestasi angka, tetapi harus diiringi dengan pembenahan persoalan struktural seperti biaya produksi dan ketimpangan usaha tani.
“Kalau hanya fokus pada angka, persoalan struktural akan terus berulang,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah menjadikan capaian ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola pangan secara lebih sistemik, termasuk menjaga keseimbangan antara harga produsen dan keterjangkauan bagi konsumen.
“Capaian ini sebaiknya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pangan secara sistemik dengan memperkuat cadangan tanpa mendistorsi pasar, menjaga harga produsen tanpa membebani konsumen, dan memastikan kenaikan NTP benar-benar mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani,” katanya. (Ira)
