Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI GKR Hemas mendukung pelestarian budaya dan pariwisata di Yogyakarta. Ia mengatakan pembinaan kebudayaan yang ada di kecamatan telah berkembang dengan program Pemerintah Provinsi DIY yaitu Desa Wisata dan Desa Budaya Mandiri. Desa budaya akan mendapatkan perangkat alat kesenian jika memenuhi empat kriteria yaitu memiliki kegiatan rutin pagelaran seni budaya, menciptakan atau memiliki kekayaan karya tari khas, aktif menggunakan dan melestarikan alat musik tradisional seperti gamelan, dan memiliki lembaga atau sanggar budaya yang terorganisir. ”Saya sudah bilang ke Dinas Kebudayaan bahwa Desa Budaya Mandiri itu harus punya gamelan per kecamatan, mungkin kriteria yang ditetapkan tersebut…

Mataparlemen.id-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai salah satu instrumen strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Pasalnya, berdasarkan data yang dipaparkannya, masih terdapat sejumlah daerah yang belum memiliki cadangan pangan. Penekanan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (22/7/2025). Pada kesempatan tersebut, Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan dasar hukum yang mendukung pembentukan cadangan…

MataParlemen.id – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan komisi X berkomitmen bakal meningkatkan cakupan wajib belajar yang semula 9 tahun menjadi 13 tahun. Perluasan cakupan wajib belajar itu dipastikan bakal diatur dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Demikian disampaikan Hetifah dalam forum legislasi yang digagas Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Memaksimalkan Poin Penting Undang-Undang (UU) Tentang Sistem Pendidikan Nasional Untuk Pendidikan Yang Merata’. “Berarti kalau kita bicara soal anggaran ini memang harus dipastikan untuk memecahkan dulu persoalan-persoalan yang paling mendasar, yaitu tadi terkait hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan dasar yang bahkan…

MataParlemen.id- Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan komisi X berkomitmen bakal meningkatkan cakupan wajib belajar yang semula 9 tahun menjadi 13 tahun. Perluasan cakupan wajib belajar itu dipastikan bakal diatur dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Demikian disampaikan Hetifah dalam Forum Legislasi yang digagas Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Memaksimalkan Poin Penting Undang-Undang (UU) Tentang Sistem Pendidikan Nasional Untuk Pendidikan Yang Merata’, Selasa (22/7/2025). “Berarti kalau kita bicara soal anggaran ini memang harus dipastikan untuk memecahkan dulu persoalan-persoalan yang paling mendasar, yaitu tadi terkait hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan dasar yang…

MataParlemen.id-Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendorong Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang kini berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk segera dibahas.Willy Pihaknya mengingatkan soal ini supaya para pekerja rumah tangga di Indonesia memperoleh payung hukum jelas dan tegas sehingga bisa memberikan kepastian perlindungan bagi mereka. “Kenapa Undang-Undang PPRT penting? Karena di dalam ketenagakerjaan kita, Undang-Undang 13 Tahun 2003 itu sangat diskriminatif. Pekerja hanya mereka yang bergerak di sektor barang dan jasa, di luar itu tidak pernah diakui sebagai pekerja,” tutur Willy di Jakarta, Senin (21/7/2025). Menurutnya, usaha ini bernilai esensial mengingat hak Pekerja Rumah…

MataParlemen.id-Dalam RDPU Panja Penyiaran Komisi I DPR RI bersama para pakar dan akademisi, Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang menekankan pentingnya Revisi UU Penyiaran agar mampu menjawab tantangan ekosistem penyiaran digital masa kini. Revisi ini dinilainya tak hanya penting dari aspek hukum, tetapi juga mendesak secara sosial dan kultural, terutama menyangkut dampak platform digital terhadap generasi muda. “Urgensi revisi ini sangat genting di zaman sekarang. Generasi muda kini hidup dalam arus konten digital yang tidak memiliki batasan seperti televisi konvensional. Kalau di TV ada KPI dan pengawasan, di live streaming orang bisa merokok, berbicara kasar, atau tampil seronok…

MataParlemen.id-Ketua DPD RI RI Sultan B Najamudin mengatakan pihaknya optimis Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih (KMP) mampu meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di daerah. Hal itu disampaikannnya saat menghadiri acara peluncuran KMP oleh President Prabowo Subianto di Kabupaten Klaten Jawa Tengah pada Senin (21/7/2025). “Yang pertama tentunya kami mengapresiasi dan mengucapkan Selamat kepada pemerintah melalui Kementerian Koordinasi Bidang Pangan atas peresmian 80.081 unit Koperasi Desa Merah Putih. Kami percaya pemerintah telah menyiapkan manajemen SDM dan bisnis model Koperasi Desa Merah Putih yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan bisnis modern,” ujar Sultan. Menurutnya, jika dikelola secara professional dan terintegrasi dengan program…

MaParlemen.id-Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan dan kinerja Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STT Tekstil) Bandung atau ST3 Bandung. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya peran pendidikan vokasi tekstil dalam memperkuat daya saing industri tekstil nasional. “Kita tentu sangat senang dengan keberadaan STT Tekstil Bandung ini yang secara spesifik fokus pada pengembangan tekstil di Indonesia. Mereka memiliki banyak keunggulan, bahkan saat ini tengah menuju akreditasi unggul,” ujar Saleh usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII di Bandung, Jawa Barat, Senin (21/7/2025). Menurutnya, kualitas sumber daya manusia di kampus ini patut dibanggakan. Terdapat profesor yang secara khusus…

MataParlemen.id-Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan secara detil alasan pembahasan Daftar Isian Masalah (DIM) RUU KUHAP hanya dilaksanakan selama dua hari. Hal itu ia sampaikan setelah mendengarkan masukan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengenai pembahasan RUU KUHAP dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025). Habiburokhman menyebut, dalam pembahasan itu, tidak semuanya DIM RUU KUHAP dibahas. Ia menjelaskan total sebanyak 1.676 DIM dalam RUU KUHAP tersebut. Sementara, tambahnya, Komisi III hanya membahas substansi baru. “Ketika kemarin ya (ditanyakan) kok (pembahasan)DIM dikejar cepat sekali, hanya dua hari? Teman-teman, DIM dari pemerintah…

MataParlemen.id-Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) , Senin (21//2025). Peresmian secara simbolis digelar di Klaten, Jawa Tengah, dengan meluncurkan sekitar 80.081 Kopdes Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia secara serentak. “Dengan mengucap bismillahirahmanirahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih,” kata Prabowo di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Prabowo meminta seluruh pengurus koperasi melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan penuh dedikasi. Ia juga menekankan, koperasi menjadi alat bagi masyarakat kecil untuk membentuk kekuatan ekonomi bersama.…