Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Dalam rangka memperkuat karakter dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda, Anggota DPD/MPR RI, Letjen TNI (Purn) Dr. Nono Sampono, M.Si., memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada siswa-siswi SMP LKMD Tawiri, Teluk Ambon, Kota Ambon, pada Kamis (31/07/2025). Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari mandat MPR RI dalam menginternalisasikan nilai-nilai Empat Pilar—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda sebagai pilar masa depan bangsa. Dalam penyampaiannya, Nono Sampono menekankan pentingnya kesadaran kebangsaan di tengah gempuran perubahan zaman. Ia menyampaikan bahwa pelajar bukan hanya calon pemimpin masa depan, tetapi juga penjaga nilai-nilai luhur…

MataParlemen.id-Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang, kembali menegaskan pentingnya Polri menyampaikan kesimpulan yang utuh, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dalam kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan. Ia menyatakan sependapat dengan penyidik Polda Metro Jaya bahwa kasus ini bukan merupakan tindak pidana pembunuhan. “Saya tidak meragukan profesionalisme penyidik. Tetapi jika memang hasilnya adalah kecelakaan, maka narasi kejadiannya harus dijelaskan secara terang dan terstruktur. Misalnya, apakah korban panik, terjebak, atau mengalami gangguan perilaku sesaat yang membuatnya melakukan tindakan berisiko tinggi tanpa niat mengakhiri hidup,” ujar Frederik, Jumat (1/8/2025). Ia menegaskan, berdasarkan…

MataParlemen.id-Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong merupakan langkah berani dan strategis di tengah suasana politik yang masih diliputi bayang-bayang polarisasi. Keduanya bukan sekadar tokoh politik, tetapi simbol dari dua kutub besar yang sempat membelah masyarakat pasca-Pilpres 2024. Reaksi cepat dari Pimpinan DPR RI, khususnya Prof. Sufmi Dasco Ahmad, yang merespons dan menyambut baik langkah Presiden, memperlihatkan sinyal kuat bahwa negara ingin menutup buku lama dan membuka lembaran baru rekonsiliasi nasional. Apalagi keputusan ini hadir di saat yang sangat simbolik: menjelang peringatan 80 tahun Proklamasi Kemerdekaan RI. Bagi saya pribadi, ini adalah…

Konferensi pers DPR dan Pemerintah.

diskusi Dialektika Demokrasi

MataParlemen.id-DPR RI memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terpidana kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dalam kasus ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP itu divonis 3,5 tahun hukuman, karena terbukti bersalah memberi suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan PAW anggota DPR periode 2019-2024 untuk Harun Masiku. DPR juga memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendukung Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, dalam kasus impor gula yang sebelumnya telah divonis 4,5 tahun hukuman penjara. Pemberian amnesti…

MataParlemen.id- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menghentikan sementara transaksi pada rekening dormant (tidak aktif). Hal itu demi melindungi hak dan kepentingan pemilik sah rekening serta menjaga integritas sistem keuangan nasional. Habib Aboe mengapresiasi objektivitas PPATK dalam mengambil kebijakan ini, mengingat maraknya penyalahgunaan rekening dormant untuk berbagai tindak pidana. “Langkah PPATK untuk mengamankan rekening dormant adalah tindakan yang tepat dan objektif. Data menunjukkan bahwa banyak rekening tidak aktif yang disalahgunakan untuk menampung dana hasil kejahatan seperti narkotika, korupsi, hingga peretasan,” ujar Habib…

MataParlemen.id-Anggota Komisi XI DPR RI Anna Mu’awanah meminta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meninjau ulang kebijakan pemblokiran rekening dormant atau tidak aktif. Menurutnya, kebijakan ini telah menimbulkan keresahan dan kerugian di kalangan masyarakat.  Anna sendiri menerima banyak laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat rekening mereka diblokir tanpa pemberitahuan yang jelas. Padahal tidak semua rekening tersebut digunakan untuk aktivitas mencurigakan atau melanggar hukum. “Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat yang tiba-tiba tidak bisa mengakses rekening miliknya hanya karena dinyatakan ‘tidak aktif’. Padahal, tidak semua rekening pasif menunjukkan adanya indikasi pelanggaran. Ada yang memang digunakan untuk menabung dalam…

MataParlemen.id-Semua ASN (aparatur sipil negara) yang ada di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjadi Ketua dan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Setjen DPR RI. Namun yang utama adalah mereka yang mau bekerja untuk kepentingan organisasi. Itulah kriteria yang diharapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dari pengurus KORPRI. “Saya kira semua ASN yang ada di Setjen DPR RI ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama ya. Kalau berkaitan dengan kriteria pengurus KORPRI, tentu yang diharapkan adalah mereka yang mau bekerja untuk kepentingan organisasi. Itu yang harus menjadi acuan utama. Namun…

MataParlemen.id-Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah dibahas oleh DPR RI bertujuan utama untuk memperkuat posisi masyarakat sipil saat berhadapan dengan negara dalam proses hukum. “Saya berangkat dari latar belakang sebagai pengacara publik, dan saya tahu betul betapa timpangnya posisi warga negara ketika harus berhadapan dengan negara dalam kasus hukum. Negara ini sangat powerful, sementara warga sipil sering kali dalam posisi yang lemah,” ujarnya dalam keterangan video, di Jakarta, Kamis (31/7/2025). Habiburokhman mengungkapkan bahwa ketimpangan tersebut sangat terlihat dalam KUHAP yang berlaku saat ini, yang dibuat pada era Orde Baru tahun…