Penulis: Redaksi

MataParlemen.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, maraknya operasi tangkap tangan (OTT) dan penangkapan pejabat dalam kasus dugaan korupsi mencerminkan kegagalan sistem pemberantasan korupsi dalam memberikan efek jera. Menurut MUI, kondisi tersebut bukan merupakan indikator keberhasilan aparat penegak hukum. “Penangkapan yang sekian banyak itu bukan keberhasilan pemberantasan korupsi, tapi menunjukkan kegagalan pemberantasan korupsi. Karena orang tidak takut dan orang tidak jera,” kata Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, Kamis (6/8/2026). Cholil menilai masih banyak pelaku korupsi yang mendapat hukuman ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Padahal, menurutnya, hakikat utama sebuah hukuman adalah sebagai langkah preventif agar masyarakat takut…

MataParlemen.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Rommy Romaya, mengecam tindakan sejumlah tenaga kesehatan (nakes) yang melontarkan komentar nir-empati di media sosial terkait keluhan pelayanan pasien BPJS Kesehatan. Sikap tidak etis tersebut dipicu setelah seorang pasien BPJS bernama Yurizal yang mencurahkan keluhannya di media sosial setelah menunggu ruang perawatan hingga delapan jam di sebuah rumah sakit. Unggahan tersebut justru menuai cibiran dari beberapa akun yang diidentifikasi sebagai nakes. Gelombang kemarahan publik semakin membesar setelah Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli 2026. “Kami mengingatkan meskipun di media sosial para nakes tetap abdi negara yang mempunyai tanggungjawab moral tinggi. Mereka…

MataParlemen.id – Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, menanggapi wacana usulan kenaikan gaji dan tunjangan bagi kepala daerah yang disampaikan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Legislator dari Fraks PDI Perjuangan itu meminta agar realisasi dari usulan tersebut ditunda terlebih dahulu, mengingat perlunya efisiensi anggaran yang saat ini tengah diterapkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Kajian-kajian untuk kenaikan pendapatan unsur pemerintahan daerah bisa dilakukan, tetapi mengingat kondisi efisiensi anggaran di pusat dan daerah, peningkatan pendapatan kepala daerah harus ditunda dulu,” kata Giri, pada Kamis (6/8/2026). Giri menekankan bahwa usulan kenaikan gaji dan tunjangan tersebut…

MataParlemen.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang menguasai sains dan teknologi sebagai fondasi membangun bangsa. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengenang Presiden ke-3 RI, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, yang menurutnya pernah menyampaikan pentingnya memiliki banyak orang pintar di Indonesia. “Jadi kita cari penyebabnya apa, baru kita harus berani berbuat. Sains dan teknologi, kita butuh orang-orang pintar, banyak orang pintar. Saya ingat Profesor Habibie mengatakan, oke kita nggak usah takut, 1 persen saja orang pintar di Indonesia, 1 persen saja itu hampir 3 juta orang,” kata Prabowo saat memberikan taklimat dalam pertemuan dengan para peneliti…

MataParlemen.id– Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri mengenai penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat Utama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (6/8/2026). Rakortas tersebut membahas refocusing penerima manfaat Program MBG, perbaikan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta sejumlah isu strategis lainnya guna mempercepat pelaksanaan program. Dalam rapat tersebut, Zulkifli menegaskan pemerintah menargetkan sejumlah langkah strategis dapat diselesaikan dalam jangka pendek, khususnya terkait penguatan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yakni Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku. Selanjutnya, pemerintah juga memprioritaskan daerah dengan prevalensi stunting…

MataParlemen.id -Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengungkapkan bahwa salah satu poin yang masih menjadi pembahasan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) adalah penggunaan terminologi ‘Perampasan Aset”’dalam beleid tersebut. Menurutnya, penamaan RUU perlu dikaji secara cermat karena berkaitan dengan aspek hukum maupun persepsi publik. Hal itu mengemuka setelah Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan praktisi hukum Makdir Ismail dan Juniver Girsang untuk menghimpun masukan terhadap penyusunan RUU Perampasan Aset pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Senin (3/8/2026), Berbagai pandangan yang disampaikan kedua narasumber dinilai menjadi bahan penting dalam penyempurnaan substansi…

MataParlemen.id – Laboratorium Suara Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menjelang dua tahun kepemimpinan keduanya. Hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 78,7%. Sementara itu, sebanyak 18,2% responden menyatakan tidak puas, dan 3,1% responden tidak memberikan jawaban. Direktur Eksekutif Laboratorium Suara Indonesia (LSI), Muhammad Riyad mengatakan, tingginya tingkat kepercayaan publik tersebut menjadi modal politik bagi pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang dua tahun kepemimpinan mereka. “Sebanyak 78,7 persen publik di Indonesia percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini semua menjadi modal politik jelang dua tahun kepemimpinan mereka, sehingga persepsi publik yang baik bisa terus terjaga…

MataParlemen.id – Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, mengampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARI) di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka masa reses Komisi IV DPR RI pada Senin (4/8/2026). Kampanye GEMARI menyasar kelompok pembudidaya ikan, Tim Penggerak PKK, masyarakat pesisir, serta berbagai elemen masyarakat sebagai upaya meningkatkan konsumsi ikan sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting. Dalam sambutannya, Firman menegaskan bahwa ikan merupakan sumber protein hewani yang kaya gizi dan berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. “Makan ikan itu murah, mudah didapat, dan gizinya lengkap. Ada omega-3,…

MataParlemen.id – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini, menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus influencer Emanuel Bryan alias Bryan Ebem harus dilakukan secara proporsional, berlandaskan fakta, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Amelia, langkah hukum tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab tanpa mematikan ruang kreativitas masyarakat. “Penegakan hukum harus proporsional berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku. Tujuannya bukan membatasi kreativitas, melainkan memastikan ruang digital tetap sehat tanpa mengorbankan hak serta martabat orang lain,” ujar Amelia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/8/2026). Politisi Partai NasDem ini menilai pesatnya perkembangan teknologi memang membuka…

MataParlemen.id – Anggota Komisi XII DPR RI Elpisina, mendukung keputusan pemerintah untuk menghentikan sistem pembuangan terbuka (open dumping) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang. Selain mendukung penutupan, ia mendesak percepatan transformasi pengelolaan sampah nasional dari hulu ke hilir agar ramah lingkungan dan berkelanjutan. “Penghentian sistem ini merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat undang-undang yang melarang praktik pembuangan sampah secara terbuka,” kata Elpisina dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026). Legislator Fraksi PKB tersebut menegaskan bahwa penghentian open dumping di TPA terbesar di Indonesia ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap penegakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. “Kami meminta percepatan transformasi pengelolaan sampah…