Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menekankan pentingnya perhitungan yang tepat sasaran oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan kuota Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Selasa (26/8/2025), di Kantor DPD RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Agita menyampaikan pandangan terkait sistem kuota penerimaan murid baru, meliputi jalur domisili, afirmasi, maupun prestasi. Menurutnya, kebutuhan tiap daerah tidak bisa disamaratakan, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah…

MataParlemen.id-Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, melanjutkan rangkaian inisiatifnya untuk membantu Pemerintah Daerah mengatasi sampah. Setelah sebelumnya bertemu dengan Walikota Yogya, Bandung, hingga Tangerang Selatan, Eddy melanjutkan rangkaian pertemuannya ke wilayah timur Indonesia yakni ke Kota Manado, Sulawesi Utara. Kehadiran Eddy di Kota Manado disambut langsung oleh Wakil Gubernur

MataParlemen.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Tamsil Linrung, melakukan rangkaian kunjungan kerja di Kota Ambon dalam rangka memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengawasan program strategis pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini dan upaya meningkatkan perekonomian daerah. Dalam kunjungannya, Tamsil Linrung didampingi Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakota, serta Anggota Komite IV DPD RI dari Daerah Pemilihan NTB Evi Apita Maya. Kehadiran Tamsil di Ambon untuk memantau MBG merupakan wujud komitmen DPD RI dalam mengawal program prioritas…

MataParlemen.id-Tahun ajaran baru 2025-2026 yang telah dimulai sejak pertengahan Juli 2025 menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan Indonesia. Untuk itu, Komite III DPD RI memberikan perhatian serius terhadap proses pembelajaran di tahun ajaran baru, khususnya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen RI). Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menegaskan bahwa DPD RI akan mengawal ketat pelaksanaan SPMB 2025. Menurutnya SPMB harus dijalankan sesuai prinsip keadilan dan transparansi. “Jangan sampai ada praktik curang yang merugikan anak-anak bangsa. DPD RI akan terus memastikan agar setiap tahapan mulai pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga pengumuman…

MataParlemen.id -Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan apresiasinya atas selesainya revisi Undang-Undang Haji yang menghadirkan terobosan baru berupa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, langkah ini merupakan keputusan strategis DPR bersama pemerintah untuk menjawab kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. “Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih kepada semua jajaran yang sudah menyelesaikan revisi undang-undang haji. Ini terobosan baru, karena haji bukan hanya mengurus orang sedikit, tapi ada ekosistem besar yang harus diatur,” tegas Cucun seusai menghadiri Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Ia menyoroti adanya gagasan Presiden Prabowo…

MataParlemen.id-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad buka suara menanggapi polemik tunjangan rumah anggota Rp 50 juta per bulan. Dasco menegaskan tunjangan itu hanya diberikan selama satu tahun alias hanya sampai Oktober 2025. “Bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024 itu, anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). “Sehingga dipandang perlu, untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah,” sambungnya. Dasco menegaskan tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan hanya diberikan mulai dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Nantinya, tunjangan perumahan yang…

MataParlemen.id- Polemik penarikan royalti musik kembali mencuat di publik. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan bahwa karya cipta tidak boleh semata-mata dipandang dari sisi komersial, melainkan juga memiliki fungsi sosial, publik, dan kebudayaan. Hal ini disampaikan Willy saat menjadi pembicara dalam dalam diskusi bertajuk “Akhiri Polemik Royalti, Revisi UU Hak Cipta Menjadi Solusi” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. “Kita jangan sampai terjebak. Karya cipta bukan hanya soal dihitung dengan uang, tetapi juga punya fungsi sosial, fungsi publik, dan fungsi kebudayaan yang menjadi instrumen untuk memajukan peradaban,” ujar Willy, Selasa (26/8/25) Willy menyoroti…

MataParlemen.id-Ikatan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (IKA-GMNI) menilai kebijakan perumahan rakyat dan kawasan permukiman masih terjebak di persimpangan stagnasi dan transformasi. Pada peringatan Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) 25 Agustus 2025, organisasi ini menyampaikan autokritik kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), atas lambannya penanganan backlog perumahan yang mencapai 12,7 juta unit. Dalam policy brief bertajuk Indonesia Mandiri Tempat Tinggal 2035, IKA-GMNI menyoroti macetnya Program 3 Juta Rumah serta rendahnya kualitas hunian rakyat. “Masalah itu bukanlah sekadar kegagalan teknis, melainkan refleksi dari disfungsi kepemimpinan, fragmentasi kelembagaan, dan minimnya inovasi kebijakan,” tulis laporan tersebut, Senin (25/8/2025). Dokumen itu juga menyinggung disharmoni antara…

MataParlemen.id –  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskam perkembangan terbaru terkait proses revisi Undang-Undang Hak Cipta setelah pertemuan antara DPR, pemerintah, serta perwakilan musisi, artis, dan pencipta lagu, rapat perdana tim perumus akan segera digelar. “Sudah memonitor bahwa setelah pertemuan antara DPR, pemerintah, dan perwakilan dari musisi, artis, dan pencipta lagu itu, besok akan diadakan rapat pertama tim perumus di DPR RI,” ujar Dasco di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Dalam konferensi pers Dasco berharap keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam tim perumus dapat mempercepat proses pembahasan revisi UU Hak Cipta, sehingga aturan-aturan yang dihasilkan lebih komprehensif…

MataParlemen.id-Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhamad Toha merespon usulan revisi Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Revisi UU tersebut akan berdampak luas dan komplek, sehingga harus dilakukan secara hati-hati. Dia mengusulkan agar DPR diberi kewenangan untuk mengawasi langsung kinerja kepala daerah. Usulan revisi UU Pemda itu mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri, seluruh gubernur, wali kota, dan bupati yang dilakukan di gedung DPR RI dan juga dilaksanakan melalui daring via zoom, pada Senin (25/08/2025). Toha mengatakan, revisi UU Pemda penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah. Tapi, Perlu diingat…