Penulis: Redaksi

Ketua PWI Pusat Akhmad Munir beserta jajaran pengurus saat menggelar pertemuan dengan Gubernur Banten, Andra Soni di Gedung Negara, Serang, Kamis (18/9/25).

MataParlemen.id – etua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, menilai penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa (PYS) sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo membawa harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terbukti meski IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) sempat mengalami penurunan tapi kini stabil. Bahkan prediksi banyak kalangan jika Menkeu ditinggalkan oleh Sri Mulyani ekonomi akan collaps, ambruk itu tidak terbukti. “Dalam hitungan hari harga saham mencapai titik tertinggi di atas Rp8.000, ini stabil, dan surat utang negara juga tidak menimbulkan gejolak. Jadi, terjawab sudah spekulasi bahwa ekonomi akan ambruk kalau ditinggalkan Ibu Sri Mulyani itu tidak terbukti,” tegas…

MataParlemen.id – Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari, menekankan pentingnya meninjau kembali relevansi TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 dalam konteks politik Indonesia saat ini, bahwa ketetapan tersebut lahir dari semangat reformasi 1998 yang harus tetap menjadi pedoman penyelenggara negara. Baik ekselutif, yudikatif dan legislatif dari pusat hingga daerah.jangan sampai jauh dari rakyat. “Kalau rakyat merasa amanahnya tidak dijalankan, berarti ada masalah. Masalah utama adalah soal etika berbangsa dan bernegara. Belakangan ini ditandai dengan meningkatnya kritik publik dan aksi demonstrasi. Kondisi tersebut sebagai tanda bahwa aspirasi rakyat belum sepenuhnya terakomodir dengan baik,” tegas Taufik Basari dalam diskusi konstitusi…

MataParlemen.id – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengucapkan selamat atas dilantiknya Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (17/9). “Selamat kepada Pak Erick Thohir atas amanah baru sebagai Menpora. Kami percaya, pengalaman beliau yang panjang di dunia olahraga akan membawa terobosan besar, baik dalam peningkatan prestasi atlet maupun pemberdayaan pemuda Indonesia,” ujar Hetifah. Menurut Hetifah, keputusan Presiden Prabowo memilih Erick Thohir merupakan langkah yang tepat. Erick memiliki rekam jejak kepemimpinan yang jelas, mulai dari suksesnya Asian Games 2018 hingga kiprahnya sebagai Ketua Umum PSSI. “Olahraga dan kepemudaan adalah dua…

MataPatlemen.id- Badan Legislatif (Baleg) DPR mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Tak hanya memastikan jaminan perlindungan, RUU ini juga memuat kewajiban pemerintah menjami hak-hak khusus bagi pekerja rumah tangga. “Kita punya satu perspektif bahwa di periode ini jika perlu pada akhir tahun ini undang-undang PRT harus disetujui,” kata Anggota Baleg Sugiat Santoso dalam acara Dialetika Demokrasi dengan tema “UU PPRT Menjadi Landasan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga” di Gedung DPR, Selasa (16/9/2025). Ia menekankan perlunya pengaturan yang mempertimbangkan faktor sosial dan budaya. Ia menilai penting adanya perjanjian kerja yang jelas, termasuk lingkup tugas PRT, agar hak-hak…

MataParlemen.id-DPR RI menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset ditargetkan selesai pada tahun 2025. Meski ditarget, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya mengedepankan prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna dalam pembahasan beleid. Kata Bob Hasan, partisipasi bermakna harus menjadi penekanan agar publik tidak hanya mengetahui judul undang-undang, tetapi juga memahami substansi yang terkandung di dalamnya. “Harus jelas, apakah perampasan aset termasuk pidana asal, pidana tambahan, pidana pokok, atau bahkan masuk ranah perdata,” ujar Bob Hasan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025). Sebelumnya, Dalam rapat evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas)…

MataParlemen.id-Komisi VI DPR RI menyetujui pencabutan moratorium lahan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BP Batam Amsakar Achmad di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan iklim investasi dan memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan industri nasional. “Komisi VI DPR RI menyetujui pencabutan moratorium lahan BP Batam untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak bagi BP Batam, dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Batam,” kata Andre. Dirinya juga menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan target BP Batam dalam menarik investasi lebih besar. Tahun 2025, BP…

MataParlemem.id-Jakarta-Komisi III DPR menyetujui 9 hakim agung dan 1 hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung (MA). Hakim agung terdiri atas kamar pidana, perdata, hingga militer. Persetujuan dalam rapat Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025). Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 16 calon hakim. “Berdasarkan pandangan fraksi yang telah dibacakan oleh masing-masing kapoksi atau yang mewakili, maka Komisi III DPR RI memberikan persetujuan atas nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. “Apakah nama-nama calon hakim tersebut dapat disetujui?” lanjutnya. Anggota Komisi…

MataParlemen.id – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti fenomena civil society yang belakangan terjadi dalam aksi unjuk rasa di beberapa negara, salah satunya Nepal. Di mana kericuhan di negara tersebut hampir mirip dengan kejadian yang sempat terjadi di Indonesia pada akhir Agustus lalu.  Mardani mengingatkan Negara harus semakin baik lagi dalam merealisasikan harapan publik. Langkah ini perlu diambil agar kejadian seperti di Nepal, tidak terjadi di tanah air. Terlebih, di era modern seperti sekarang ini, aspirasi publik dapat disalurkan melalui media sosial yang dapat memicu beragam reaksi, termasuk membentuk sebuah perlawanan. “Ada fenomena baru.…

MataParlemen.id-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025), mengumumkan pemerintah menerbitkan sejumlah program yang disebut Program Paket Ekonomi 2025, termasuk di dalamnya bantuan pangan untuk periode Oktober–November 2025. Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Airlangga menyebutkan Program Paket Ekonomi 2025 itu terbagi atas delapan program yang akan dipercepat pelaksanaannya pada tahun 2025, kemudian empat program yang dilanjutkan pada tahun 2026, dan lima program penyerapan tenaga kerja. Delapan program akselerasi itu, Airlangga memaparkan pertama, program magang untuk lulusan perguruan tinggi, maksimal setahun setelah lulus untuk para lulusan baru…