Penulis: Redaksi

MataParlemen.id- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 pada tanggal 29 Agustus 2026. Bertepatan dengan momen tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pesan spesial HUT ke-81 DPR RI. Memasuki HUT ke-81, Dasco menegaskan komitmen DPR RI untuk terus menjaga demokrasi sekaligus memperkuat persatuan bangsa. DPR RI, menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu, memiliki komitmen untuk menjaga demokrasi, merawat persatuan, dan memperkokoh kedaulatan bangsa. “Di usia ke-81 DPR RI terus meneguhkan komitmen menjaga demokrasi, merawat persatuan, dan memperkokoh kedaulatan bangsa,” kata Dasco dalam keterangan video yang diunggah di akun instagram pribadinya…

MataParlemen.id- Kericuhan yang terjadi di Muktamar ke-35 NU di Ponpes Tambakberas Jombang adalah hal biasa dalam dinamika muktamar. Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut peristiwa yang terjadi sebagai pernak-pernik dan begitulah NU. “Itu biasalah dalam dinamika. Ini sebagai bagian dari pernak-perniknya muktamar,” kata Gus Ipul kepada wartawan di lokasi muktamar Minggu (30/8/2026). Gus Ipul mengajak semua pihak untuk memahami persoalan yang terjadi secara utuh. Terlebih di arena muktamar NU kata dia terdapat rekaman CCTV. Pihaknya juga siap memberikan penjelasan lebih lanjut. “Harus kita pahami secara utuh, tidak boleh sepotong-potong,” tegasnya. Gus Ipul juga menyinggung aspirasi…

MataParlemen.id- Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026), memanas. Massa bahkan mencoba masuk ke Ruang Sidang Pleno IV di Gedung Serbaguna (GSG). Para muktamirin meminta para kiai sepuh turun tangan untuk mengevaluasi pimpinan sidang terkait keputusan masa iddah politik bagi calon Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dilihat dari tayangan iNews TV, muktamirin tersebut menilai forum sidang tidak berlangsung adil terhadap sejumlah calon. Dia juga meminta keputusan yang dinilai tidak berpihak kepada para calon dicabut demi menjaga keutuhan Muktamar NU. “Mohon maaf kepada seluruh muktamirin yang sedang…

MataParlemen.id- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) memperkuat koordinasi aspek hukum untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatan tersebut terutama diarahkan pada regulasi lintas sektor serta penataan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual Kemenko Kumham Imipas Syarifuddin dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (29/8/2026) mengatakan keberhasilan pelaksanaan MBG membutuhkan dukungan regulasi yang mampu mengakomodasi keterlibatan berbagai sektor. “Saat ini masih terdapat sejumlah kebutuhan penguatan, antara lain terkait aturan lintas sektor mengenai data penerima manfaat dan klaim kesehatan, perizinan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi…

MataParlemen.id- Anggota DPD RI Komite I asal Aceh, H.Sudirman atau yang akrab dipanggil Haji Uma menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset sebagai langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan berbagai kejahatan yang merugikan negara serta masyarakat. Menurut Haji Uma, pengesahan dan pemberlakuan UU Perampasan Aset sejalan dengan aspirasi masyarakat yang selama ini menginginkan agar hasil kejahatan tidak dinikmati para pelaku tindak pidana. “Ini bukan sekadar wacana atau kepentingan kelompok tertentu. Dukungan terhadap UU Perampasan Aset ini merupakan aspirasi nyata rakyat. Masyarakat ingin melihat negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengambil kembali hasil kejahatan yang telah merugikan…

MataParlemen.id- Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Peta bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendadak menghangat pada Minggu (30/8/2026). Tokoh penggerak NU yang juga cicit pendiri NU, Irfan Asy’ary Sudirman Wahid atau Gus Ipang Wahid, menyebut Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Kiai Imam Jazuli, menyatakan kesiapannya untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PBNU. Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipang, yang juga keponakan Gus Dur, setelah dialog intensif dan santai di meja sarapan pagi ini bersama Kiai Imam Jazuli. “Kiai Imam Jazuli membuat pernyataan penting, beliau menyatakan siap dicalonkan menjadi…

MataParlemen.id- Panitia lokal Muktamar ke- 35 NU yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, memastikan jadwal pemilihan ketua umum dan rais am pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) digelar pada Minggu (30/8/2026) malam. Hal ini dikarenakan sidang pleno 3 dengan agenda voting untuk menentukan opsi dengan sistem satu orang satu suara atau one man one vote dan penjaringan nama calon dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) melalui mekanisme ahlul halli wal aqdi (AHWA), hingga Minggu dini hari belum selesai. “Untuk pemiliihan ketua umum diagendakan Minggu malam dan Senin besoknya penutupan,” kata Ketua…

MataParlemen.id- Komisi III DPR RI menyampaikan beberapa hal kepada publik mengenai penyusunan RUU tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menjelaskan ruang lingkup jenis tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset setelah Komisi Hukum DPR RI itu melakukan riset dan pendalaman. “Sebagian para ahli menyampaikan tentang perlunya pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang menjadi ruang lingkup mekanisme Perampasan Aset tanpa melalui putusan pidana. Komisi III DPR RI juga melakukan perbandingan dengan beberapa ketentuan terkait yang diberlakukan di negara lain,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (29/8/2026). Menurut Legislator Partai Gerindra ini, para ahli hukum…

MataParlemen.id-Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya, menegaskan pentingnya penguatan peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui revisi undang-undang. Meski demikian, Asep memberikan catatan kritis agar Kadin tetap mempertahankan independensinya dan tidak mengambil alih kewenangan yang dimiliki negara. Asep menilai dunia usaha nasional saat ini memang memerlukan wadah yang lebih kuat, representatif, serta didengar oleh pemangku kebijakan. Namun, proses penguatan tersebut harus diletakkan pada koridor yang tepat. “Kadin memang harus diperkuat, tetapi kekuatan sejatisnya ada pada kemandirian dan mutu masukannya, bukan pada kewenangan negara yang dipinjam,” ujar Asep mengutip dari keterangannya, Sabtu (29/8/2026). Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu…

MataParlemen.id- Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menyepakati norma baru terkait aturan rangkap jabatan bagi pucuk pimpinan tertinggi PBNU. Kebijakan strategis ini diambil guna menjaga independensi muruah keagamaan organisasi dari keterlibatan langsung politik praktis. Katib Syuriah PBNU, Asrorun Niam Sholeh, menyampaikan persidangan komisi organisasi berhasil melahirkan formula “jalan ketiga” di luar opsi A dan B yang ditawarkan tim materi. Asrorun Niam menguraikan perbedaan mendasar antara rancangan awal dengan keputusan final yang akhirnya disepakati bersama secara mufakat. “Kalau A tetap, itu menghilangkan kata menteri untuk jabatan ketua umum, tetapi hasil yang disepakati adalah khusus untuk mandataris muktamar dalam hal ini rais aam…