Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Komisi I DPR mulai menguji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 24 calon duta besar (dubes) Republik Indonesia untuk negara sahabat termasuk perwakilan tetap RI di PBB. Uji kelayakan dan kepatutan berlangsung tertutup di ruang rapat Komisi I DPR, Gedung Nusantara II, kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7/2025). Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan fit and proper test calon dubes hari ini dibagi dalam dua sesi. Pertama mulai pukul 10.00 WIB, sedangkan sesi kedua dari siang hingga pukul 17.30 WIB. “Kami semua sepakat untuk menjalankan fit and proper test calon duta besar untuk negara-negara sahabat. Mekanismenya…

MataParlemen.id-Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kegiatan Uji Sahih terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi Bali. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyerap aspirasi daerah serta memastikan adanya keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam maupun yang terdampak aktivitas ekonomi nasional. Kegiatan yang dilaksanakan di Denpasar tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI, jajaran Pemerintah Provinsi Bali, termasuk Bapenda dan BPKAD, serta akademisi dan tokoh masyarakat. Uji sahih ini juga menjadi wadah diskusi dan pertukaran pandangan strategis terkait perubahan regulasi…

MataParlemen.id-Komisi III DPR mengundang sejumlah praktisi hukum dan politik untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Mereka diundang untuk memberikan pandangannya dalam rapat tersebut kurang lebih selama lebih kurang dua jam. Praktisi tersebut, adalah Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari, mantan Menteri Hukum dan HAM, serta Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, serta mantan Anggota MPR RI dan Anggota KPU RI Valina Singka Subekti. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, rapat digelar karena putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal telah menimbulkan polemik di masyarakat. Karena itu, Komisi III merasa perlu…

MataParlemen.id-Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti soal skandal korupsi proyek fiktif senilai Rp 431 miliar. Menurutnya, kasus megakorupsi di tubuh Telkom ini bukan hanya merugikan negara saja, namun termasuk tindakan perampokan kepada rakyat yang dilakukan secara terbuka. “Korupsi besar senilai Rp 431 miliar bukan cuma merugikan negara, tapi itu adalah perampokan yang dilakukan secara terang-terangan oleh anak usaha Telkom,” kata Mufti Anam dalam keterangannya, Kamis (3/7/2025). Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif PT Telkom Indonesia (Persero) dengan total anggaran mencapai Rp 431 miliar. Dugaan korupsi yang dilakukan sembilan…

MataParlemen.id-Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang lebih dikenal sebagai Haji Uma, kembali menyuarakan kritik tajam terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I DPD RI. Dalam rapat tersebut, Haji Uma menegaskan bahwa kewenangan daerah, termasuk daerah dengan status otonomi khusus seperti Aceh, semakin dipersempit oleh kebijakan pemerintah pusat. “Otonomi khusus Aceh saat ini hanya tinggal simbol. Banyak kewenangan yang seharusnya menjadi hak daerah, justru diambil alih oleh pusat melalui berbagai regulasi,” tegas Haji Uma dalam RDP yang digelar di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Ia mengingatkan bahwa…

MataParlemen.id-Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan Anggoro Eko Cahyo. Penunjukkan ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 63/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Direksi BPJS Ketenagakerjaan Sisa Masa Jabatan 2021-2026. “Pergantian ini bagian dari mekanisme organisasi yang berjalan sesuai ketentuan, untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara profesional dan berkelanjutan,” kata Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Vidi H Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (3/7/2025). Untuk diketahui, sebelum menjadi Dirut, Pramudya lebih dulu menjabat sebagai Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Posisi tersebut ia jalankan dengan…

MataParlemen.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ma’ruf Cahyono (MC) selaku Sekjen MPR RI 2019-2021 sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR Ri. “Pada perkara ini KPK telah menetapkan tersangka dengan inisial MC selaku Sekjen MPR RI Periode 2019 sampai dengan 2021,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (3/7/2025). Dalam kasus ini, KPK pada Rabu (2/7/2025), Budi menyebutkan, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, yakni Andi Wirawnyang berprofesi sebagai wiraswasta dan Jonathan Hartono yang merupakan seorang karyawan swasta. Namun, Andi meminta penjadwalan ulang atas pemeriksaan tersebut. “Saksi 2 (Jonathan) didalami terkait dengan investasi yang…

MataParlemen.id-Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto menyampaikan ancaman serius bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan, tidak kunjung direspons DPR. “Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu, saya minta siapkan kekuatan,” kata Slamet, dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di Kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Slamet kemudian menyinggung kondisi bangsa yang akan berada di ujung tanduk apabila masih dipimpin oleh Wapres Gibran.…

MataParlemen.id-Ketua DPR RI, Puan Maharani buka suara terkait surat pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sekedar mengingatkan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemakzulan merupakan proses pemberhentian atau penurunan seseorang pejabat pemerintahan dari tahtanya. Puan menjelaskan bahwa saat ini pihaknya belum menerima surat pemakzulan yang dimaksud tersebut. Pasalnya, dia bilang masa sidang baru saja dibuka sehingga masih banyak surat yang menumpuk. Meski demikian, Puan tak menutup kemungkinan surat tersebut bakal ditelaah dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. “Surat belum kita terima karena baru hari selasa dibuka masa sidangnya masih…

MataParlemen.id-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pemerintah telah mengonfirmasi akan menyerahkan nama-nama calon duta besar (dubes) dari sejumlah negara sahabat, termasuk Amerika Serikat, kepada DPR RI pada Rabu (2/7/2025). DPR berkomitmen untuk segera memproses nama-nama tersebut melalui mekanisme yang berlaku di Komisi I DPR RI. “Menurut informasi dari Menteri Sekretaris Negara, untuk duta besar beberapa negara sahabat termasuk Amerika Serikat, konfirmasi besok akan dikirim ke DPR dan kita akan proses sesuai mekanisme yang berlaku di Komisi I,” ujar Dasco, Jakarta, Selasa (1/7/2025). Dasco menambahkan, karena masa sidang DPR saat ini relatif singkat, pimpinan DPR akan mengupayakan agar…