Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memacu pemerintah daerah (Pemda) agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 8 persen pada akhir 2029. Pemda berperan penting dalam mencapai target tersebut. Mendagri mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2025 secara year on year sebesar 4,87 persen. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi nasional pada akhir 2025 minimal sebesar 5,3 persen. Karena itu, ia meminta kepala daerah memberikan perhatian terhadap isu pertumbuhan ekonomi. “Oleh karena itulah, teman-teman kepala daerah kita minta untuk menaikkan, menjadikan isu pertumbuhan ekonomi ini menjadi isu penting di daerah masing-masing,”…

MataParlemen.id-Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan pentingnya penulisan sejarah nasional sebagai cara untuk menemukan kembali jati diri bangsa. Hal itu disampaikannya dalam Seminar Nasional Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3SI) di Gedung Raden Dewi Sartika, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Minggu (6/7/2025). “Sudah saatnya kita menulis ulang sejarah Indonesia, bukan hanya sebagai catatan, tetapi sebagai landasan untuk membentuk generasi yang memahami siapa dirinya dan ke mana bangsanya akan menuju,” tegas Fadli Zon dalam keterangan resminya. Seminar yang mengangkat tema “Menulis Sejarah, Membangun Bangsa: Membangun Peran Pendidikan Sejarah di Sekolah” dinilai sangat relevan dengan kebutuhan nasional saat ini. Fadli menekankan sejarah bukan…

MataParlemen.id-Di tengah polemik usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabumin Raka oleh Forum Purnawirawan TNI, mantan Ketua MPR RI Bamban Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, MPR RI perlu mempertimbangkan usulan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Jimly Asshiddiqie mengenai perubahan mekanisme pemilihan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yakni gagasan yang dikemukakan adalah tetap mempertahankan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, namun membuka ruang agar Wakil Presiden dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), berdasarkan satu atau dua nama yang diajukan langsung oleh Presiden terpilih kepada MPR. Gagasan ini semakin relevan dengan ketentuan baru yang meniadakan persyaratan ambang batas 20% pencalonan presiden.…

MataParlemen.id-komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menetapkan dan mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia, setelah sebelumnya sempat diralat. Namun, lembaga antirasuah belum mengungkap jadwal pengumuman tersangka untuk perkara tersebut. “Dalam waktu dekat akan kami tetapkan tersangkanya. Ditunggu saja ya,” ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dikutip Minggu (6/7/2025). Lebih lanjut, Asep mengungkapkan penyidik tengah memfokuskan penanganan perkara ini terhadap dua anggota DPR RI. Fokus penyidikan saat ini diarahkan pada penggunaan dana CSR oleh dua legislator berinisial S (Satori) dan HG (Heri Gunawan). Berdasarkan informasi yang dihimpun, inisial HG diduga merujuk pada Heri…

MataParlemen.id-Anggota Komisi III DPR RI sekaligus dosen tetap Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan (Unhan) dan Univeristas Jayabaya Bambang Soesatyo menuturkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah membuka babak baru demokrasi elektoral Indonesia. Pemilu nasional yang meliputi pemilihan presiden, DPR, dan DPD akan tetap dilangsungkan serentak pada tahun 2029. Namun, pemilihan kepala daerah (pilkada) dan anggota DPRD akan digeser paling singkat dua tahun atau paling lama 2,5 tahun kemudian setelah pemilu nasional, di tahun 2031. Sehingga, skema pemilu serentak yang diterapkan sejak tahun 2019, tidak akan lagi diterapkan pada Pemilu 2029. Putusan MK ini merupakan respons…

MataParlemen.id-DPR RI akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Budaya (Kemenbud) RI. Penugasan tim itu untuk memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan jika pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil musyawarah dengan pimpinan DPR RI lain nya. “Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lain nya maka DPR akan membentuk menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI,” kata Dasco dalam keterangannya, dikutip Minggu (6/7/2025). Dasco menyebut jika tim yang diturunkan terdiri Komisi III DPR…

MataParlemen.id-Komisi I DPR RI selesai menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan untuk 24 calon duta besar (dubes) RI. Para calon dubes itu mayoritas berlatar belakang diplomat karier. Pelaksanaan fit and proper test dilakukan selama dua hari sejak Sabtu (5/7/2025) hingga Minggu (6/7/2025). Setiap hari, ada 12 calon dubes yang jalani fit and proper test. Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan mayoritas para calon dubes yang mengikuti fit and proper test berlatar belakang diplomat karier. Utut menyebutkan mereka semua adalah kelas berat. “Ini mostly diplomats, mostly diplomats. Ada satu Pak Hotmangaradja. Beliau itu dulu Letnan…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan pentingnya keberlanjutan pendidikan bagi lulusan Sekolah Rakyat. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menyarankan agar jenjang pendidikan setelah lulus dari Sekolah Rakyat dirancang secara matang, termasuk kesiapan memasuki dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. “Pemerintah sudah (harus) memikirkan setelah mereka lulus dari Sekolah Rakyat apakah ada dunia kerja yang dipersiapkan. Karena memang tujuan dari Sekolah Rakyat ini adalah mengakhiri kemiskinan yang mereka derita,” ujar Lalu dikutip Senin (25/8/2025). Menurut Lalu, siswa-siswi dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Rakyat perlu mendapatkan…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta Pemerintah mengkaji ulang penerapan menerapkan pajak bagi pelaku usaha mikro kecil menengah. Hal itu mengingat pasca pandemi covid, menurutnya, UMKM dapat bertahan adalah hal yang patut disyukuri. Sehingga, tegasnya, jangan menambah beban masyarakat dengan pemberlakuan pajak lagi. “Kita masih perlu kaji ulang ya apalagi di situasi ekonomi yang masih berat. Jadi saya kira semua pihak mesti tahan-tahan diri untuk jangan langsung tambah-tambah (pajak) itu kan,” ungkapnya dikutip, Sabtu (4/7/2025). Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa menilai, pemberlakuan pajak UMKM ini, sama saja dengan pemberlakukan pajak bagi pelaku usaha Warung…

MataParlemen.id-Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan industri kendaraan listrik, termasuk PT SGMW Motor Indonesia (Wuling), terutama di daerah tertinggal. Ia menyatakan bahwa efek berganda (multiplier effect) dari investasi industri tidak hanya diukur dari penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dari kontribusi sosial terhadap masyarakat sekitar. “Jadi saya mendengar ada beberapa paparan bahwa, hampir 90% tenaga kerja yang memproduksi memproses bahkan memasarkan kendaraan-kendaraan listrik di Wuling ini adalah orang Indonesia, dan ditingkatkan keterampilannya dengan baik setara dengan tenaga kerja yang ada di China, tapi di satu sisi saya ingin teman-teman di wuling ini juga…