Penulis: Redaksi

MataParlemen.id– Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima kunjungan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik, beserta para anggota parlemen Korea Selatan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Kunjungan ini menjadi momentum memperkuat hubungan diplomatik antara Republik Indonesia (RI) dan Korea Selatan yang telah terjalin selama lebih dari lima dekade. “Pertemuan ini menunjukkan persahabatan dan keakraban yang sangat kuat antara Republik Indonesia dan Korea Selatan yang sudah terjalin selama 53 tahun dan terus berkembang dengan sangat baik,” ujar Muzani dalam keterangan tertulis, Jumat (23/1/2026). Muzani menyampaikan Indonesia dan Korea Selatan memiliki banyak kesamaan, antara lain sebagai negara…

MataParlemen.id-Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, melontarkan kritik keras terhadap kondisi kesejahteraan guru honorer di Indonesia yang dinilai berada di bawah standar kemanusiaan. Berdasarkan data terbaru, ditemukan fakta bahwa sekitar 20,5 persen guru honorer hanya menerima penghasilan berkisar antara Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Mafirion menegaskan bahwa ketimpangan upah ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pembiaran (omission) oleh negara terhadap hak ekonomi dan sosial warga negaranya. “Negara tidak boleh hadir hanya dalam bentuk regulasi dan tuntutan kinerja, tetapi absen dalam menjamin kesejahteraan guru. Jika guru honorer dibiarkan…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Dr. Sukamta, menanggapi keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, langkah tersebut dapat dipahami secara moral, namun secara politik menuntut kewaspadaan yang sangat tinggi. “Kehadiran Indonesia penting agar fase pascaperang Gaza tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan besar dan kepentingan sepihak. Indonesia memiliki mandat moral dan historis untuk memastikan suara keadilan tetap hidup dalam setiap proses perdamaian Palestina,” tegas Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI ini. Namun demikian, Sukamta mengingatkan bahwa inisiatif Dewan Perdamaian Gaza tersebut berada di luar mekanisme resmi Perserikatan…

MataParlemen.id-Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, menyerap aspirasi para Asisten Lapangan (Aslap) dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Kabupaten Sumedang dalam pertemuan yang digelar di Cafe Bintang Bali, Sumedang. Kegiatan tersebut diikuti oleh para Aslap dari 24 dapur MBG se-Kabupaten Sumedang dan menjadi ruang bagi mereka untuk menyampaikan berbagai usulan perbaikan terkait tugas, tanggung jawab, serta perlindungan peran Aslap dalam operasional dapur MBG di lapangan. Para Aslap menyampaikan bahwa peran mereka mencakup hampir seluruh aspek operasional dapur, mulai dari koordinasi internal, pengawasan pelaksanaan program, hingga menjalin hubungan dengan berbagai pihak eksternal. Namun, besarnya tanggung jawab tersebut dinilai…

MataParlemen.id-Wakil Ketua (Waka) MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) mendorong pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan penyandang disabilitas. Upaya tersebut ditujukan agar mereka memperoleh pendidikan yang bermutu di semua jenjang. “Undang-Undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas sejatinya sudah mengamanatkan bahwa negara menjamin hak-hak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus, termasuk hak memperoleh pendidikan,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026). Data Komisi Nasional Disabilitas menyebutkan, dari sekitar 40 ribu sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah inklusi, hanya 14,8% yang memiliki guru pembimbing khusus (GPK). Ketiadaan GPK di sekolah inklusi itu membuat anak disabilitas semakin rentan mengalami kekerasan, pengabaian, hingga risiko keselamatan. Menurut Rerie, catatan…

MataParlemen.id-Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung penuh pernyataan Ketua MPR RI Ahmad Muzani agar Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang telah diinisiasi pimpinan MPR RI periode 2019–2024 dan telah disepakati seluruh fraksi MPR bisa segera dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dan diberlakukan. Konsep PPHN dinilai sebagai kebutuhan mendesak untuk memastikan arah pembangunan nasional tetap konsisten, berkesinambungan, dan tidak terputus oleh siklus politik lima tahunan. Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa usulan konsep PPHN telah diterima dan disepakati seluruh fraksi di MPR. Pembahasan PPHN telah selesai sejak Agustus…

MataParkemen.id-Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) telah rampung dibahas oleh pihaknya. MPR RI akan mendiskusikan PPHN tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto. “PPHN pembahasannya di MPR sudah selesai. Jadi PPHN itu adalah amanah dari pimpinan MPR berperiode-periode sejak periodenya Pak Taufiq Kiemas itu sudah digagas, kemudian periodenya Zulkifli Hasan juga dibahas, digagas, periodenya Mas Bambang Soesatyo juga dibahas dan itu nggak selesai-selesai,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (23/1/2026). Muzani mengatakan PPHN ini merupakan amanat yang terus dilaksanakan secara periode kepemimpinan MPR RI. Ia menyebut pembahasan soal PPHN di MPR rampung pada Agustus…

MataParlemen.id-Wakil Ketua (Waka) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan Majelis Al-Halimah yang berlokasi di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri, Cianjur, Jawa Barat. Peresmian tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pra puncak Haul ke-26 Masyayikh Miftahul Huda Al-Musri sekaligus pelaksanaan Halaqoh Nasional.Dalam sambutannya, Cucun menegaskan bahwa kehadiran Majelis Al-Halimah harus menjadi simbol kebangkitan intelektual dan spiritual santri. Ia menilai pesantren saat ini berada pada titik krusial untuk melakukan transformasi menyeluruh agar mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. “Transformasi pesantren bukan sekadar perubahan fisik atau pembangunan gedung semata, melainkan perubahan fundamental pada manusianya, metode pembelajarannya, hingga tujuan pendidikannya. Kita harus…

MataParlemen.id-Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jawa Barat menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan lebih kuat dan terintegrasi. Ia menyebut Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam arus migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Tidak hanya sebagai daerah pengiriman, tetapi kerap menjadi wilayah transit, bahkan salah satu jalur utama pengiriman pekerja migran, sehingga rentan terhadap praktik TPPO. “Jawa Barat bukan hanya sebagai tempat terjadinya pengiriman, namun juga transit dan menjadi salah satu tongkang besar pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Karena itu juga banyak kasus-kasus TPPO yang terjadi di…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, hingga saat ini masih jauh dari kata layak dan membutuhkan perhatian serius dari negara. Menurut Lalu Hadrian, masih banyak guru honorer yang menerima gaji tidak lebih dari Rp 500 ribu per bulan. Bahkan, dalam praktiknya, tidak sedikit guru yang menerima gaji secara tidak rutin, dibayarkan setiap tiga hingga enam bulan sekali, bahkan ada yang mengalami pemotongan upah. “Kita harus jujur mengakui bahwa kesejahteraan guru kita hari ini masih jauh dari harapan. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan tidak sebanding…