Penulis: Redaksi

MataParlemen.id— Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan hakim konstitusi. Ia meminta semua pihak menghormati prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Soedeson dalam diskusi bertajuk “MKMK Dinilai Tidak Berwenang Batalkan Keppres Pengangkatan MK?” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Menurut Soedeson, konstitusi Indonesia menganut prinsip separation of powers atau pemisahan kekuasaan, di mana DPR berada dalam ranah legislatif, sementara MK merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif. Karena itu, ia menilai masing-masing…

MataParlemen.id-Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menagih janji Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk segera menahan dua Anggota DPR yang menjadi tersangka korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritasnya Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp 28,38 miliar, Satori dan Heri Gunawan. Menurut dia, MAKi menantikan langkah konkret Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2026 ini, terkait penahanan politisi Partai Nasdem dan Gerindra dalam perkara tersebut, serta tidak terus menerus menebar janji. “Kami tunggu aksi KPK menahan Satori dan Heri Gunawan,” ujar Boyamin Saiman, Kamis (12/2/2026). Diketahui, usai Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta…

MataParlemen.id-Ekses dari guncangan di pasar modal Indonesia jelang akhir Januari 2026 lalu memang harus ditanggapi dengan bijaksana melalui langkah-langkah konstruktif dan solutif. Sangat penting karena berkait langsung dengan prinsip yang sangat fundamental, yakni asas kepercayaan terhadap insustri dan pasar keuangan Indonesia. Karena prinsip yang sangat fundamental ini, pasar modal harus selalu dikelola dengan professional dan dilandasi itikad baik. Manajemen pasar modal yang profesional dan selalu beritikad baik sejatinya tidak akan membiarkan atau memberi ruang sekecil apa pun kepada sekelompok bandar goreng saham untuk leluasa memanipulasi nilai dan harga saham. Sebagai pemburu rente, bandar goreng saham selalu ada dan aktif di…

MataParlemen.id-Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menghadiri undangan silaturahmi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Ruang Kerja Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Gedung Nusantara III Lantai 7, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (11/2/10/2026). Tema kolaborasi dan sinkronisasi lembaga serta isu-isu strategis yang berdampak pada kemajuan bangsa menjadi bahasan utama. Hal itu bertujuan untuk memperkuat sinergi antara kedua lembaga negara dalam mendukung pembangunan nasional. Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin menyambut baik undangan Pimpinan MPR RI tersebut. Ia datang bersama para Wakil Ketua DPD RI beserta jajaran kesetjenan. Tampak hadir Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil…

MataParlemen.id-Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas) Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Forum ini dinilai menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi, strategi, dan langkah seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan pujian khusus atas sejumlah kebiasaan hebat yang dibangun Kemendikdasmen dan tercermin dalam pelaksanaan Konsolnas 2026. Mulai dari penguatan partisipasi bermakna, penggunaan data sebagai basis utama perumusan kebijakan, hingga penyelenggaraan kegiatan yang sederhana, efisien, dan pro-lingkungan, termasuk komitmen tidak menggunakan botol plastik…

MataParlemen.id- Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon meraih gelar profesor kehormatan dari Universitas Nasional (Unas). Dalam orasi ilmiahnya, dia membahas ‘Politik Kebudayaan Mega-Diversity: Indonesia Sebagai Pusat Peradaban Dunia’. Orasi ilmiah itu digelar langsung dalam Sidang Terbuka Senat Universitas Nasional di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026). Hadir dalam agenda itu Ketua MPR Ahmad Muzani, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menteri Ham Natalius Pigai, hingga Wamenbud Giring Ganesha. Fadli Zon mengatakan posisi Indonesia sebagai episentrum peradaban dunia. Di dalamnya politik dan kebudayaan merupakan fondasi konseptual negara peradaban. “Benang merah pemikiran ini menegaskan bahwa kebudayaan merupakan infrastruktur…

MataParlemen.id-Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri rapat perdana Broad of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta berharap pemerintah dapat memanfaatkan forum tersebut untuk menegaskan dukungan terhadap Palestina. “Bagi Indonesia, sesuai dengan yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo beberapa kali, kehadiran dalam forum Board of Peace harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat peran aktif kita dalam mendorong perdamaian dunia, sesuai amanat konstitusi,” kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (11/2/2026). “Setiap langkah diplomasi kita, tentu harus berpijak pada kepentingan nasional Indonesia sekaligus konsisten dengan komitmen historis kita terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina,” sambungnya. Dia menyebutkan setidaknya ada…

MataParlemen.id-Isu agraria, mitigasi bencana, pelestarian bahasa daerah, hingga dampak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi sorotan utama dalam Sidang Paripurna ke-7 DPD RI pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin bersama para Wakil Ketua DPD RI yaitu GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung tersebut, menegaskan komitmen DPD RI dalam memastikan pelaksanaan undang-undang benar-benar berpihak kepada daerah dan masyarakat. “DPD RI secara konsisten mengawal pelaksanaan otonomi daerah sejak UU Nomor 23 Tahun 2014. Sepanjang satu dekade pengawasan, salah satu solusi untuk memperkuat otonomi daerah adalah melalui perubahan UU Pemerintahan Daerah,…

MataParlemen.id–Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengapresiasi pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia, atas terbitnya Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang merupakan RUU inisiatif DPD RI dan kini telah masuk ke DPR RI serta tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurut Sultan, terbitnya Surpres tersebut merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap perjuangan panjang DPD RI dalam menghadirkan regulasi yang secara khusus mengatur daerah-daerah kepulauan di Indonesia. “Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden, karena RUU Daerah Kepulauan adalah RUU inisiatif DPD. Titik nolnya dari DPD RI. Surpres sudah meluncur ke DPR, dan ini adalah perjuangan panjang…

MataParlemen.id– Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI menegaskan komitmennya memperkuat pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan sebagai fondasi utama perjuangan aspirasi daerah setelah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Predikat ini dipandang bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI telah berdampak langsung pada kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI. Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen. Pol. H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat agar DPD RI mampu menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan daerah secara optimal. Menurutnya, kualitas pelayanan publik di Setjen DPD RI berkorelasi langsung…