MataParlemen.id-Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas) Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Forum ini dinilai menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi, strategi, dan langkah seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan pujian khusus atas sejumlah kebiasaan hebat yang dibangun Kemendikdasmen dan tercermin dalam pelaksanaan Konsolnas 2026.
Mulai dari penguatan partisipasi bermakna, penggunaan data sebagai basis utama perumusan kebijakan, hingga penyelenggaraan kegiatan yang sederhana, efisien, dan pro-lingkungan, termasuk komitmen tidak menggunakan botol plastik sekali pakai.
“Kami mengapresiasi Kemendikdasmen yang tidak hanya berbicara soal kebijakan, tetapi juga memberi teladan dalam praktik. Partisipasi bermakna, kebijakan berbasis data, serta kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan adalah fondasi penting bagi tata kelola pendidikan yang modern dan bertanggung jawab,” ujar Hetifah.
Konsolnas Pendidikan 2026 dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, jajaran kementerian dan lembaga terkait, seluruh kepala dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga lembaga mitra pembangunan Internasional.
Menurut Hetifah, tema Konsolnas 2026 yaitu “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” menegaskan bahwa pendidikan adalah kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.
Pendidikan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa—orang tua, guru, sekolah, masyarakat, dunia usaha, media, hingga tokoh adat dan agama—dalam semangat gotong royong lintas sektor.
“Partisipasi semesta adalah kunci untuk memastikan setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memperoleh hak atas pendidikan yang layak, merata, dan bermutu,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hetifah juga menegaskan komitmen Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi di bidang pendidikan.
Pada periode ini, Komisi X telah membentuk beberapa Panja strategis, antara lain Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marjinal.
Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marjinal telah menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, termasuk percepatan pembangunan sarana-prasarana pendidikan, pemenuhan kebutuhan guru dengan skema yang adaptif, penguatan alokasi anggaran berbasis data kebutuhan riil, serta pembentukan Desk Pendidikan Daerah 3T dan Marjinal yang melibatkan lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Dalam fungsi anggaran, Komisi X terus mengawal agar mandatory spending 20 persen anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk program yang berdampak langsung pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
Sementara dalam fungsi legislasi, Komisi X tengah menyusun revisi UU Sistem Pendidikan Nasional dengan pendekatan kodifikasi, guna merapikan dan menyelaraskan berbagai regulasi pendidikan secara komprehensif dan sistematis.
Hetifah menegaskan bahwa tantangan pendidikan—mulai dari kesenjangan akses dan kualitas, ketimpangan distribusi dan kesejahteraan guru, perundungan dan kekerasan di sekolah, hingga isu tata kelola—merupakan pekerjaan rumah bersama yang harus dikerjakan secara kolaboratif.
“Konsolnas ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi melahirkan komitmen nyata, jejaring kolaborasi, dan langkah bersama untuk menyukseskan target pembangunan pendidikan nasional tahun 2026 dan seterusnya. Pendidikan bukan hanya soal hari ini, tetapi soal masa depan bangsa,” pungkasnya. (ira)
