Penulis: Redaksi
MataParlemen.id-Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mendorong penguatan kemitraan antara koperasi, petani, dan korporasi dalam pengembangan industri nanas di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hal itu disampaikannya saat menggelar reses di Desa Bunihayu, Kecamatan Jalancagak, Selasa (28/04/2026). Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Selasa (5/5/2026), Ateng menyoroti potensi besar nanas Subang sebagai komoditas unggulan daerah. Data Pemerintah Kabupaten Subang mencatat luas lahan nanas mencapai sekitar 1.630 hektare dengan produksi hingga 296.000 ton per tahun. Baca juga: Sementara data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi sekitar 158.180 ton atau 4,94 persen dari total produksi nasional pada 2022. “Angka ini…
MataParlemen.id-Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah daerah segera meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino pada musim kemarau 2026. Menurutnya, potensi kekeringan merupakan siklus yang terus berulang dan tidak hanya terjadi di Blitar, tetapi juga di berbagai daerah lain. “Jadi ancaman kekeringan ini sudah seperti siklus yang terjadi tidak hanya di Kabupaten Blitar, juga di kabupaten-kabupaten lain,” ujar Nurhadi dalam keterangan rilisnya, di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Ia menekankan pentingnya langkah mitigasi dini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan satuan kerja terkait. Maka dari itu, tegasnya, pemerintah harus…
MataParlemen.id-Anggota DPR RI Novita Wijayanti meninjau langsung Gudang Bulog Gumilir Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, guna memastikan ketersediaan pangan dan kondisi stok beras pemerintah tetap aman m masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan bahwa kondisi ketahanan pangan nasional saat ini menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, surplus pangan sudah mulai tercapai seiring meningkatnya serapan gabah petani dan pengelolaan stok yang semakin baik. “Kondisi surplus sudah tercapai. Ini menjadi bukti bahwa langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan berjalan dengan baik dan harus terus dipertahankan,” ujar Novita Wijayanti. dalam keterangan rilisnya, di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Baca juga: Pada kesempatan itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra…
MataParlemen.id-Kepala Biro Persidangan I Setjen DPR RI Arini Wijayanti menegaskan disiplin aparatur sipil negara (ASN) merupakan fondasi utama dalam menjaga profesionalisme layanan persidangan di lingkungan DPR RI. Penguatan pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kata dia, menjadi instrumen penting untuk memastikan budaya kerja yang tertib, berintegritas, dan akuntabel terus terjaga di lingkungan kesekretariatan parlemen. Hal tersebut disampaikan Arini dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penganugerahan Pegawai Teladan di lingkungan Biro Persidangan I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2026). Menurutnya, disiplin pegawai tidak hanya dimaknai…
MataParlemen.id-Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengevaluasi kinerja soal subsidi dan kompensasi sektor kelistrikan yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bersama sejumlah subholding, yakni PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN-EPI), PT PLN Indonesia Power (PLN-IP), dan PT PLN Nusantara Power (PLN-NP) di Kota Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026). Membuka agenda, Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menyampaikan bahwa pihaknya mencermati tren peningkatan subsidi dan kompensasi supaya PLN tetap mampu menjaga kinerja sekaligus menjalankan penugasan nasional. “Kami melanjutkan pertemuan dengan PLN untuk mendalami terkait subsidi dan kompensasi. Karena subsidi meningkat terus, kompensasinya apalagi meningkat dengan sangat besar, tentu…
MataParlemen.id-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya (outsourcing) yang masih menuai penolakan dari kelompok buruh. Komisi IX DPR meminta Kemnaker intensif melakukan sosialisasi aturan baru tersebut secara komprehensif ke masyarakat. “Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara intensif di kalangan buruh agar Permenaker tersebut bisa dipahami dengan baik,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini kepada wartawan, Selasa (5/5/2026). Menurut Yahya, Permenaker yang baru diteken Menaker Yassierli itu sudah mengakomodir aspirasi kaum buruh. Dalam aturan itu, kata dia, telah dibatasi sektor-sektor tertentu yang diperbolehkan menerapkan pekerjaan outsourcing. “Saya berpendapat Permenaker tersebut sudah…
MataParlemen.id-Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sari Yuliati mengatakan bahwa program bantuan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program yang dibiayai melalui Dana APBN dinilai membantu warga di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses sanitasi. “Sanitasi bukan sekadar soal kebersihan, tetapi menyangkut kesehatan, produktivitas, dan masa depan generasi kita. Tanpa sanitasi yang layak, resiko penyakit meningkat dan beban ekonomi masyarakat juga ikut bertambah,” ujarnya dalam kegiatan penyerahan bantuan di Desa Batujai, Ungga, dan Tanak Awuk, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (3/5/2026). Ia menyoroti bahwa masih banyak daerah yang menghadapi…
MataParlemen.id-Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel, menjelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kini telah masuk dalam konsep wajib belajar 13 tahun, sehingga akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah terkait anggaran dan fasilitas. Hal ini disampaikan Once saat melaksanakan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026). Ia merespons keluhan konstituen yang menanyakan perhatian pemerintah terhadap pendidikan PAUD. “Saya jelaskan PAUD ini sekarang sudah dalam perhatian karena ada konsep atau aturan wajib belajar 13 tahun. Sehingga PAUD menjadi perhatian artinya ada anggaran yang akan disediakan bagi guru-guru paud juga fasilitas PAUD, sekolah-sekolah dan sebagainya,” ujar Once. Baca…
MataParlmen.id-Rencana penurunan potongan aplikator dari 20 persen menjadi 8 persen dinilai sebagai langkah positif untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan tersebut dinilai membuka ruang pendapatan yang lebih layak bagi mitra pengemudi yang selama ini menanggung beban potongan platform cukup besar. Menanggapi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penyesuaian skema potongan aplikator tersebut. Menurutnya, kebijakan itu akan memberi manfaat langsung bagi para pengemudi ojol karena porsi pendapatan yang diterima mitra dapat menjadi lebih besar dan proporsional. Baca juga: “Komisi V DPR RI mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana…
MataParlemen.id-Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa DPR tengah mematangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria sebagai langkah strategis untuk menata ulang kebijakan pertanahan secara komprehensif. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pembentukan command center guna mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait konflik agraria. “Pansus ini kita desain untuk menjawab kebutuhan reforma agraria yang komprehensif, termasuk memastikan setiap persoalan di lapangan bisa segera ditindaklanjuti melalui sistem yang terintegrasi,” ujar Saan dikutip, Senin (4/5/2026). Menurut Saan, Pansus tersebut dirancang tidak hanya untuk merumuskan desain besar reforma agraria yang ideal, tetapi juga untuk merespons berbagai persoalan agraria yang kerap muncul secara mendadak…

