Penulis: Redaksi
MataParlemen.id-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah membuka kembali lebih dari 28 juta rekening nasabah yang sempat diblokir. “Sejauh ini sudah 28 juta lebih rekening yang dibuka,” kata Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah Jumat (1/8/2025). Natsir Kongah menegaskan pembukaan blokir itu sudah melalui proses yang ditentukan PPATK. PPATK memang menyediakan formulir khusus bagi korban pemblokiran rekening. Nasabah bisa mengajukan keberatan dengan mengakses tautan bit.ly/FormHensem. Sebelum bisa menggunakan kembali rekeningnya. Itu mencakup: nama pemilik rekening, nomor KTP, nomor handphone, alamat email, nama bank, nomor rekening, jenis rekening, sumber dana, tujuan penggunaan dana, hingga alasan keberatan. Namun, Natsir…
MataParlemen.id-Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional tambahan, agar masyarakat memperoleh waktu luang untuk menyemarakkan HUT Ke-80 RI. “Banyak hadiah di bulan kemerdekaan, pemerintah akan menjadikan 18 Agustus 2025, satu hari setelah upacara peringatan dan pesta rakyat karnaval kemerdekaan, hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan.” ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat (1/8/2025). Ia mengatakan, penetapan hari libur ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan, seperti perlombaan, karnaval, dan acara rakyat lainnya, di masing-masing tempat tinggal mereka.…
MataParlemen.id-Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan pergantian Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra. Muzani di posisi Sekjen Gerindra digantikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Dilihat di akun Instagram Muzani, Jumat (1/8/2025), keputusan itu ditetapkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Keputusan itu juga sudah ditandatangani Prabowo. “Pada hari ini, Jumat 1 Agustus 2025, di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Ketua Umum/Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat keputusan penunjukan @sugiono_56 sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra,” kata Muzani. “Dengan keputusan yang berlaku sejak ditandatangani tersebut, maka jabatan Sekjen yang telah saya emban selama 17…
MataParlemen.id-Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Lalu Niqman Zahir, meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang digelar di Ruang Sidang Pascasarjana IPDN, Jakarta, Kamis (31 Juli 2025). Pada pengukuhan gelar tersebut, Lalu Niqman berhasil menyampaikan hasil kajiannya dan mampu mempertahankan disertasinya dengan judul ‘Pengembangan Ekosistem Pemerintahan Digital Di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia’. “Hasil kajian menunjukkan bahwa DPD RI saat ini, berada pada tingkat kesiapan rendah dalam kategori ‘SIAP’ dengan skor kuantitatif sebesar 56,05 dari 75,00, sebagaimana diklasifikasikan dalam kerangka Digital Government Maturity Model (DGMM),” ujar Lalu Niqman. Lalu Niqman…
MataParlemen.id-Dalam rangka memperkuat karakter dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda, Anggota DPD/MPR RI, Letjen TNI (Purn) Dr. Nono Sampono, M.Si., memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada siswa-siswi SMP LKMD Tawiri, Teluk Ambon, Kota Ambon, pada Kamis (31/07/2025). Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari mandat MPR RI dalam menginternalisasikan nilai-nilai Empat Pilar—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda sebagai pilar masa depan bangsa. Dalam penyampaiannya, Nono Sampono menekankan pentingnya kesadaran kebangsaan di tengah gempuran perubahan zaman. Ia menyampaikan bahwa pelajar bukan hanya calon pemimpin masa depan, tetapi juga penjaga nilai-nilai luhur…
MataParlemen.id-Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang, kembali menegaskan pentingnya Polri menyampaikan kesimpulan yang utuh, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dalam kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan. Ia menyatakan sependapat dengan penyidik Polda Metro Jaya bahwa kasus ini bukan merupakan tindak pidana pembunuhan. “Saya tidak meragukan profesionalisme penyidik. Tetapi jika memang hasilnya adalah kecelakaan, maka narasi kejadiannya harus dijelaskan secara terang dan terstruktur. Misalnya, apakah korban panik, terjebak, atau mengalami gangguan perilaku sesaat yang membuatnya melakukan tindakan berisiko tinggi tanpa niat mengakhiri hidup,” ujar Frederik, Jumat (1/8/2025). Ia menegaskan, berdasarkan…
MataParlemen.id-Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong merupakan langkah berani dan strategis di tengah suasana politik yang masih diliputi bayang-bayang polarisasi. Keduanya bukan sekadar tokoh politik, tetapi simbol dari dua kutub besar yang sempat membelah masyarakat pasca-Pilpres 2024. Reaksi cepat dari Pimpinan DPR RI, khususnya Prof. Sufmi Dasco Ahmad, yang merespons dan menyambut baik langkah Presiden, memperlihatkan sinyal kuat bahwa negara ingin menutup buku lama dan membuka lembaran baru rekonsiliasi nasional. Apalagi keputusan ini hadir di saat yang sangat simbolik: menjelang peringatan 80 tahun Proklamasi Kemerdekaan RI. Bagi saya pribadi, ini adalah…
Konferensi pers DPR dan Pemerintah.
diskusi Dialektika Demokrasi
MataParlemen.id-DPR RI memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terpidana kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dalam kasus ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP itu divonis 3,5 tahun hukuman, karena terbukti bersalah memberi suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan PAW anggota DPR periode 2019-2024 untuk Harun Masiku. DPR juga memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendukung Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, dalam kasus impor gula yang sebelumnya telah divonis 4,5 tahun hukuman penjara. Pemberian amnesti…

