Penulis: Redaksi

MataParlemen.id- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menghentikan sementara transaksi pada rekening dormant (tidak aktif). Hal itu demi melindungi hak dan kepentingan pemilik sah rekening serta menjaga integritas sistem keuangan nasional. Habib Aboe mengapresiasi objektivitas PPATK dalam mengambil kebijakan ini, mengingat maraknya penyalahgunaan rekening dormant untuk berbagai tindak pidana. “Langkah PPATK untuk mengamankan rekening dormant adalah tindakan yang tepat dan objektif. Data menunjukkan bahwa banyak rekening tidak aktif yang disalahgunakan untuk menampung dana hasil kejahatan seperti narkotika, korupsi, hingga peretasan,” ujar Habib…

MataParlemen.id-Anggota Komisi XI DPR RI Anna Mu’awanah meminta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meninjau ulang kebijakan pemblokiran rekening dormant atau tidak aktif. Menurutnya, kebijakan ini telah menimbulkan keresahan dan kerugian di kalangan masyarakat.  Anna sendiri menerima banyak laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat rekening mereka diblokir tanpa pemberitahuan yang jelas. Padahal tidak semua rekening tersebut digunakan untuk aktivitas mencurigakan atau melanggar hukum. “Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat yang tiba-tiba tidak bisa mengakses rekening miliknya hanya karena dinyatakan ‘tidak aktif’. Padahal, tidak semua rekening pasif menunjukkan adanya indikasi pelanggaran. Ada yang memang digunakan untuk menabung dalam…

MataParlemen.id-Semua ASN (aparatur sipil negara) yang ada di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjadi Ketua dan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Setjen DPR RI. Namun yang utama adalah mereka yang mau bekerja untuk kepentingan organisasi. Itulah kriteria yang diharapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dari pengurus KORPRI. “Saya kira semua ASN yang ada di Setjen DPR RI ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama ya. Kalau berkaitan dengan kriteria pengurus KORPRI, tentu yang diharapkan adalah mereka yang mau bekerja untuk kepentingan organisasi. Itu yang harus menjadi acuan utama. Namun…

MataParlemen.id-Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah dibahas oleh DPR RI bertujuan utama untuk memperkuat posisi masyarakat sipil saat berhadapan dengan negara dalam proses hukum. “Saya berangkat dari latar belakang sebagai pengacara publik, dan saya tahu betul betapa timpangnya posisi warga negara ketika harus berhadapan dengan negara dalam kasus hukum. Negara ini sangat powerful, sementara warga sipil sering kali dalam posisi yang lemah,” ujarnya dalam keterangan video, di Jakarta, Kamis (31/7/2025). Habiburokhman mengungkapkan bahwa ketimpangan tersebut sangat terlihat dalam KUHAP yang berlaku saat ini, yang dibuat pada era Orde Baru tahun…

MataParlemen.id-Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti munculnya fenomena rombongan jarang beli (Rojali) dan rombongan hanya nanya (Rohana) di berbagai pusat perbelanjaan Tanah Air yang tengah ramai jadi pembahasan belakangan ini. Menurutnya, fenomena tersebut menjadi alarm bagi pemerintah karena merupakan tanda terganggunya konsumsi masyarakat.  “Mereka bukan sedang iseng. Mereka sedang bertahan di tengah sulitnya hidup. Kalau rakyat mulai ramai-ramai datang ke pusat perbelanjaan hanya untuk lihat-lihat, itu tanda ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” kata Mufti Anam dalam keterangannya i Jakarta, Rabu (30/7/2025). Meskipun terkesan lucu, fenomena Rojali dan Rohana mencerminkan tren perubahan perilaku konsumen di tengah tantangan ekonomi. Mufti…

Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia

MataParlemen.id-Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Firman Subagyo, kembali menegaskan krusialnya kepastian hukum dalam pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Hal ini disampaikannya dalam sebuah diskusi di gedung Parlemen Senayan, Kamis (30/7/2025), bersama sejumlah tokoh nasional dan akademisi. Firman menekankan bahwa tanpa landasan hukum yang kuat, PPHN berpotensi menimbulkan kebingungan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Golkar itu juga menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya ekonom senior Kwik Kian Gie, yang disebutnya sebagai tokoh besar asal Pati, Jawa Tengah, daerah kelahiran Firman. Terkait PPHN, Firman menegaskan bahwa landasan hukum adalah persoalan mendasar. “Rekomendasi MPR…

MataParlemen.id –  Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, secara resmi membuka rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) nasional bagi anggota DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota Fraksi PDIP se-Indonesia. Acara yang dipusatkan di Bali Beach Convention Center, Denpasar, ini digelar pada Rabu (30/7/2025). Dalam arahannya, Puan menekankan pentingnya menjaga kekompakan kader di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, keberagaman asal daerah maupun strategi kerja tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan kesatuan ideologi partai. “Kita boleh berbeda latar belakang karena berasal dari daerah yang berbeda, kita boleh punya peran dan cara masing-masing yang berbeda karena menghadapi situasi dan kondisi di daerah yang…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas berdialog dengan pelaku UMKM, tokoh perempuan, kelompok tani, dan perwakilan kelembagaan desa di Kalurahan Ringinharjo, Kabupaten Bantul pada Senin (28/7). Aspirasi yang disampaikan mencakup keterbatasan akses modal, kurangnya pelatihan usaha, serta tantangan regenerasi di sektor pertanian desa. Seorang perwakilan petani muda menyampaikan kekhawatiran atas makin sedikitnya generasi muda yang tertarik pada dunia pertanian. “Sekarang ini sulit sekali mencari anak muda yang mau jadi petani. Banyak yang memilih kerja di kota karena pertanian dianggap tidak menjanjikan. Padahal potensi desanya besar kalau didukung dan diarahkan,” ujarnya. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, GKR Hemas…

MataParlemen.id-Ketua Panja RUU Kepariwisataan Chusnunia Chalim menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pariwisata adalah langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sektor pariwisata Indonesia. Ia menyebut beberapa hal krusial yang menjadi landasan penyusunan RUU Pariwisata. Karena perkembangan sektor pariwisata memerlukan regulasi yang adaptif. Hal itu disampaikan Chusnunia Chalim dalam forum legislasi bertajuk ‘RUU Kepariwisataan: Reformulasi Kebijakan Pariwisata untuk Masa Depan Berkelanjutan’, di Jakarta, Selasa (29/7/2025). “RUU ini kita buat karena tentunya adanya banyak perkembangan di bidang pariwisata. Membutuhkan aturan juga yang menyesuaikan dari perkembangan tersebut,” ujarnya. Chusnunia mengakui Indonesia masih tertinggal dalam persaingan sektor pariwisata di tingkat global bahkan Asia Tenggara.…