MataParlemen.id – Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, dan peneliti secara terbuka mengulas polemik tentang desil dan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos) yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat.
Dalam Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia yang digelar di Auditorium Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Jumat (11/9/2026), semua materi diulas mulai dari cara penentuan desil, keterbatasan, hingga ruang perbaikan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bansos.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kementerian Sosial Andy Kurniawan menjelaskan desil diperlukan karena program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako bersifat targeted. Ketika jumlah masyarakat yang membutuhkan lebih besar daripada kapasitas program, pemerintah perlu menentukan prioritas.
“Kalau di sini ada 100 orang miskin, ternyata pemerintah hanya punya uang untuk 80 orang, maka pemerintah harus memilih siapa 80 orang itu. Caranya bagaimana? Kita ranking mulai dari yang paling tidak mampu. Itulah sebenarnya fungsi desil,” kata Andy.
Menurut Andy, salah satu persoalan ketidaktepatan sasaran sebelumnya adalah basis data yang belum mencakup seluruh penduduk. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), misalnya, memuat sekitar 43 persen populasi sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan, berpotensi belum tercatat.
“Kalau ada pertanyaan kenapa si A dapat bansos, si B tidak dapat bansos, padahal sama-sama miskin, jawabannya bisa sederhana, karena belum masuk data. Dari situ saja sudah bisa dipastikan ada potensi exclusion error,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mengintegrasikan berbagai sumber data menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sejak digunakan sebagai basis penyaluran bansos pada Triwulan II 2025, sebanyak 4,3 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru pada desil 1-4 yang sebelumnya tidak menerima bansos kini memperoleh bantuan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya mengatakan pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BPS.
“Sejak tahun 2025 setiap triwulan penyaluran ada perbaikan-perbaikan data penerima bansos, baik itu PKH, Bantuan Pangan Non Tunai maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI),” kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kementerian Sosial, Selasa (8/9/2026).
Andy menambahkan, perbaikan sasaran dilakukan bertahap agar tidak menimbulkan guncangan mendadak. Jika pada awal 2025 penerima PKH dan Program Sembako masih tersebar hingga desil atas, pada Triwulan III 2026 penerima kedua program telah diarahkan pada desil 1-4.
“Kita tidak bisa langsung memindahkan semuanya sekaligus. Masyarakat tidak boleh mengalami shock sebesar itu. Maka pemerintah melakukannya secara bertahap,” katanya.
Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS Setia Pramana menjelaskan, desil merupakan pemeringkatan relatif kondisi sosial ekonomi, bukan kategori yang melekat selamanya pada seseorang atau keluarga.
“Desil itu urutan, ranking. Jangan dipikirkan desil satu itu kelompok yang fixed. Dia relatif terhadap kelompok pembandingnya,” kata Setia.
Pemeringkatan dilakukan dengan memperkirakan pengeluaran per kapita berdasarkan karakteristik rumah tangga, seperti kondisi rumah, komposisi keluarga, akses terhadap fasilitas dasar, dan kepemilikan aset. BPS menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT) yang terus disempurnakan dengan berbagai metode statistik dan machine learning.
Setia mengakui, seperti model statistik lainnya, hasil estimasi tetap memiliki kemungkinan kesalahan sehingga kualitas dan kemutakhiran data menjadi penting.
“Ini bukan berarti sudah selesai. Ini masih berproses. Bagaimana model bisa kita improve, bagaimana mendapatkan data yang akurat dan mutakhir, itu menjadi pekerjaan kita bersama,” ujarnya.
Founder Center of Economics and Law Studies (Celios) Media Askar Wahyudi mengingatkan bahwa kesalahan data dalam program perlindungan sosial memiliki konsekuensi langsung bagi masyarakat.
“Data itu punya rasa, angka itu ada nyawanya,” kata Media.
Menurutnya, perhatian perlu diberikan terhadap exclusion error agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bantuan. Ia juga mendorong pengembangan metode yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih utuh.
“Masyarakat mungkin tidak membutuhkan penjelasan tentang Proxy Means Test. Masyarakat hanya ingin agar data yang ada sesuai dengan realitas yang mereka hadapi,” ujarnya.
Menanggapi kritik tersebut, Andy menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan dan mengakui masih terdapat ruang perbaikan.
“Dari seluruh komentar Mas Media, tidak satu pun yang kita tolak. Semuanya oke. Kita harus jujur bahwa sekarang masih ada kelemahan dan kita harus terus memperbaikinya,” kata Andy.
Ia mengibaratkan pembenahan DTSEN seperti memperbaiki jalan berlubang. Prosesnya dapat menimbulkan ketidaknyamanan sementara, tetapi diperlukan agar kondisi menjadi lebih baik.
“Hari ini kita sedang ‘macet’ dalam rangka memperbaiki jalan. Hari ini kita sedang memperbaiki DTSEN,” katanya.
Pemerintah juga membuka ruang koreksi ketika data tidak sesuai kondisi faktual. Andy mencontohkan Sri Dwi Riyati, warga Bogor, yang awalnya tercatat di atas desil 4 sehingga dinilai tidak memenuhi syarat. Setelah mengajukan sanggah dan memutakhirkan data, statusnya berubah menjadi berpotensi layak.
Untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak terlewat, pemerintah juga menyiapkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Melalui gerakan ini, masyarakat diajak membantu tetangga atau keluarga yang membutuhkan tetapi terkendala mendaftar sendiri, termasuk melalui peran Agen Perlinsos.
Upaya tersebut sejalan dengan ajakan Mensos Gus Ipul agar masyarakat ikut memastikan warga di sekitarnya yang membutuhkan dapat masuk dalam sistem perlindungan sosial.
“Dengan begitu, gerakan ini nanti kalau misalnya bisa berhasil menjadi gerakan dari kita semua untuk lebih peduli daripada tetangga-tetangga kita. Sebab masih banyak di sekitar kita ini yang tentu belum masuk dalam data. Bahkan disebut oleh Presiden itu mereka the invisible people, penderitaannya sendiri kadang-kadang belum nampak oleh kita,” kata Gus Ipul.
Andy memastikan temuan ketidaksesuaian di lapangan maupun masukan dari berbagai pihak akan terus ditindaklanjuti.
“Kalau ada hal-hal yang error di lapangan, semuanya kita respons. Semua masukan kita respons dan langsung kita tindak lanjuti sebagai bagian dari pemutakhiran,” ujarnya.
Diskusi yang dimoderatori Prita Laura tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari Forum Masyarakat Statistik (FMS), International Statistical Institute (ISI), Celios, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), termasuk peneliti Center of Macroeconomics and Finance, serta unsur akademisi dan pemerhati statistik.
Turut hadir Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto, Kepala Biro Humas Kemensos Devi Deliani, dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi.(erc)
