MataParlemen.id – Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah, menyoroti peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas di sejumlah wilayah Indonesia.
Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan penanggulangan karhutla sebagai prioritas mutlak demi melindungi keselamatan, kesehatan, serta roda
ekonomi masyarakat.
Eskalasi titik panas terpantau masif di berbagai daerah, di antaranya terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur) yang membakar area seluas 520 hektare.
Lalu, peristiwa serupa juga terjadi di Kalimantan Tengah dengan sebaran 1.257 titik panas di Kabupaten Kotawaringin Timur per 8 Agustus 2026. Selanjutnya sejumlah titik api baru juga terpantau di Sumatera Selatan dan berpotensi meluas
Untuk itu, Rina menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menganggap bencana tahunan ini sebagai rutinitas biasa yang dimaklumi begitu saja.
Ia menuntut pengerahan seluruh sumber daya secara cepat, mulai dari personel gabungan, peralatan pemadaman modern, hingga operasi udara sesuai eskalasi di lapangan.
“Kami memantau adanya karhutla di sejumlah daerah. Ini harus segera ditangani secara cepat dan terukur. Jangan sampai kebakaran semakin meluas dan pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban,” kata Rina di Jakarta, Senin (10/8/2026).
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, penanganan karhutla harus menjadi prioritas,” tambah Rina menegaskan.
Politisi PKB ini bahaya sistemik dari kabut asap pekat, seperti risiko infeksi saluran pernapasan (ISPA), terganggunya kegiatan belajar-mengajar, kendala moda transportasi, hingga kerugian ekonomi warga setempat.
Untuk meminimalisasi dampak tersebut, pemerintah diimbau segera mendirikan posko kesehatan, memublikasikan pemantauan kualitas udara secara berkala, dan menyiapkan skenario evakuasi darurat.
Selain upaya pemadaman, Komisi IV DPR kata Rina juga mendorong penegakan hukum yang tegas tanpa tebang pilih bagi pihak mana pun yang terbukti membakar lahan secara sengaja.
“Kalau ditemukan ada unsur kesengajaan, tidak boleh ada kompromi. Siapa pun yang terbukti menyebabkan karhutla harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama karena pelakunya tidak mendapatkan efek jera,” pungkasnya.
(erc)
