Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

DPR Dukung Pemerintah Tolak Visa Konser Israel Houghton Di Jakarta

Oktober 7, 2026

Gugatan Ijazah Gibran Tidak Dapat Diterima MK

Oktober 6, 2026

RUU Perampasan Aset Disetujui Semua Fraksi Masuk Pembahasan Tingkat I

Oktober 6, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home ยป Wihadi Ajak Masyarakat Awasi Program MBG Agar Tepat Sasaran
DPR

Wihadi Ajak Masyarakat Awasi Program MBG Agar Tepat Sasaran

RedaksiBy RedaksiAgustus 7, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawal dan mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar diterima para siswa sesuai ketentuan.

Menurutnya, pengawasan publik menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas makanan, porsi, hingga kebersihan dapur penyelenggara tetap terjaga.

Ajakan tersebut disampaikan Wihadi saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di rumah konstituen Partai Gerindra, Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro.

Sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, Wihadi menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang harus dikawal bersama agar pelaksanaannya sesuai tujuan.

Kader dari Partai Gerindra pimpinan Presiden Prabowo ini mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai berbagai informasi negatif mengenai Program MBG yang beredar di media sosial tanpa melihat kondisi sebenarnya di lapangan.

Sebaliknya, masyarakat diminta ikut mengawasi secara langsung dan melaporkan jika menemukan penyimpangan.

“Kalau ada dapur SPPG yang tidak higienis atau makanan yang disajikan tidak sesuai ketentuan, silakan difoto dan dilaporkan. Program ini harus benar-benar dinikmati masyarakat, jangan sampai ada yang memotong hak penerima, ” kata Wihadi, Jum’at (7/8/2026).

Ia menegaskan bahwa setiap siswa penerima manfaat harus memperoleh makanan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Tidak boleh ada pengurangan porsi maupun kualitas makanan yang diterima.

Menurut Wihadi, apabila dalam menu telah ditentukan terdapat satu butir telur, maka jumlah tersebut harus diberikan secara utuh kepada penerima manfaat. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengurangi hak masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan makanan yang basi, rusak, atau tidak layak dikonsumsi. Laporan tersebut dinilai penting agar persoalan dalam pengelolaan program dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

“Kalau makanannya tidak layak atau basi, segera sampaikan. Berarti ada yang salah dalam pengelolaannya. Tapi jangan mengada-ada, laporkan sesuai kondisi yang sebenarnya, ” ujarnya.

Wihadi menekankan bahwa pengawasan masyarakat harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, setiap laporan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
Selain membahas MBG, Legislator Partai Gerindra itu juga menyerap aspirasi warga terkait distribusi pupuk bersubsidi.

Ia mengungkapkan, persoalan sulitnya memperoleh pupuk selama ini menjadi salah satu keluhan utama petani yang kerap diterimanya selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Dalam dialog bersama warga dan pemerintah desa, masyarakat menyampaikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi kini mulai membaik dan lebih mudah diperoleh dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Meski demikian, jumlah pupuk yang tersedia dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan petani.

Menanggapi hal tersebut, Wihadi berkomitmen akan kembali mengevaluasi sistem penyaluran pupuk bersubsidi agar distribusinya semakin efektif, tepat sasaran, dan mudah diakses oleh petani yang benar-benar membutuhkan.

Ia juga menjelaskan bahwa ke depan penyaluran berbagai barang bersubsidi, termasuk pupuk, akan diperkuat melalui keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan bersubsidi.

“Nantinya barang-barang subsidi, termasuk pupuk, bisa dibeli melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harapannya petani semakin mudah mendapatkan pupuk bersubsidi, ” jelasnya.

Menutup kegiatan, Wihadi mengajak masyarakat terus memanfaatkan keberadaan wakil rakyat, baik di tingkat DPRD maupun DPR RI, sebagai jembatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di daerah. (erc)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Paripurna DPR Sahkan RUU Satu Data Indonesia Jadi Undang-undang

Oktober 7, 2026

DPR Dukung Pemerintah Tolak Visa Konser Israel Houghton Di Jakarta

Oktober 7, 2026

RUU Perampasan Aset Disetujui Semua Fraksi Masuk Pembahasan Tingkat I

Oktober 6, 2026
Berita Terkini

Paripurna DPR Sahkan RUU Satu Data Indonesia Jadi Undang-undang

Oktober 7, 20260 Views

KPK Panggil Nusron Wahid Sebagai Saksi Kasus Korupsi HGB Bogor

Oktober 7, 20260 Views

DPR Dukung Pemerintah Tolak Visa Konser Israel Houghton Di Jakarta

Oktober 7, 20261 Views

Pemerintah Akan Lakukan Penertiban Lapas Usai Video Viral Rutan Depok

Oktober 6, 20260 Views

Menkeu Beri Sinyal Belanja APBN 2026 Naik

Oktober 6, 20260 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

Gus Kikin : JK Dan Gus Baha Masuk Kepengurusan NU 2026-2031

September 30, 20264 Views

Feeling Istri Jarang Meleset Soal Pasangan Hidupnya, Ini Penjelasan Psikolog

Juli 25, 20264 Views

Dirgahayu TNI ke-81, Sukamta: TNI Semakin Kuat, Pertahanan Indonesia Semakin Kokoh

Oktober 6, 20263 Views
Pilihan Editor

Paripurna DPR Sahkan RUU Satu Data Indonesia Jadi Undang-undang

Oktober 7, 2026

KPK Panggil Nusron Wahid Sebagai Saksi Kasus Korupsi HGB Bogor

Oktober 7, 2026

DPR Dukung Pemerintah Tolak Visa Konser Israel Houghton Di Jakarta

Oktober 7, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?