MataParlemen.id – Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, meminta pemerintah pusat segera mengalokasikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi 79 pemerintah daerah yang saat ini mengalami kekurangan anggaran.
Menurutnya, percepatan penyaluran dana diperlukan agar pembayaran gaji pegawai tidak terganggu dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal
Pria yang akrab disapa Edo itu menilai persoalan kekurangan anggaran di puluhan daerah tidak boleh dianggap sepele. Ia mengingatkan bahwa apabila kondisi tersebut dibiarkan, dampaknya akan dirasakan langsung oleh aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai penerima layanan publik.
“Sebanyak 79 daerah yang mengalami kekurangan anggaran merupakan persoalan serius. Jika tidak segera diatasi, pegawai pemerintah daerah berpotensi terdampak dan kualitas pelayanan publik juga bisa menurun,” kata Edo, pada Jumat (7/8/2026).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa terdapat 79 pemerintah daerah yang membutuhkan tambahan DAU dari pemerintah pusat dengan total nilai sekitar Rp14 triliun.
Dari jumlah tersebut, kebutuhan mendesak untuk menjamin pembayaran gaji pegawai diperkirakan mencapai Rp3,5 triliun.
Tito menjelaskan, tambahan hingga Rp14 triliun dibutuhkan untuk memperkuat kondisi fiskal daerah agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan kebutuhan anggaran bahkan dapat mencapai sekitar Rp20 triliun.
Lebih lanjut, Edo menegaskan, keterbatasan anggaran berisiko menghambat pembayaran hak pegawai pemerintah daerah.
Menurutnya, keterlambatan gaji dapat memengaruhi semangat kerja aparatur sipil negara, yang pada akhirnya berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Jika pemerintah daerah kekurangan anggaran, pembayaran gaji pegawai bisa terganggu. Hal itu tentu akan memengaruhi motivasi kerja ASN dan berimbas pada pelayanan publik,” katanya.
Ia pun mendesak Kemendagri dan Kemenkeu segera berkoordinasi untuk mencari solusi. Pemerintah pusat, lanjutnya, perlu memastikan daerah yang benar-benar mengalami tekanan fiskal memperoleh tambahan anggaran agar roda pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan.
“Saya meminta Kemendagri dan Kemenkeu segera menyelesaikan persoalan kekurangan anggaran ini. Pemerintah pusat harus segera memberikan tambahan kepada 79 pemerintah daerah yang membutuhkan agar pembayaran gaji pegawai tetap aman dan pelayanan publik tidak terganggu,” tutur Edo.
Selain penambahan anggaran, Legislator dari Fraksi PKB itu juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat ketahanan fiskal pemerintah daerah sehingga permasalahan serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Persoalan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih sehat, sehingga hak pegawai tetap terlindungi dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” pungkas Edo. (erc)
