MataParlemen.id-Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan, menilai pengaturan tata niaga komoditas strategis perlu segera dilakukan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan mengurangi dampak dari impor.
Sturman menjelaskan bahwa saat ini beberapa komoditas strategis, seperti tembakau, sawit, dan tapioka, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Komoditas-komoditas ini memiliki potensi ekspor yang tinggi dan berkontribusi besar terhadap pendapatan negara maupun kesejahteraan petani.
“Kalau dikelola dengan baik, ini bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani,” ujarnya kepada di Gedung Nusantara I. DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025)
Sturman mencontohkan kondisi petani tapioka di Provinsi Lampung. Dengan luas lahan mencapai 630 ribu hektare, petani setempat menghadapi kesulitan karena biaya produksi per kilogram mencapai Rp5.800.
Sedangkan produk impor bisa masuk dengan harga Rp5.300. Perbedaan harga ini mengancam keberlangsungan hidup petani lokal.
“Kita ingin menata ulang berapa yang perlu diimpor dan bagaimana kebijakan ini berpihak kepada petani. Jangan sampai negara mendapat pemasukan besar, tapi petaninya tetap rugi,” tegasnya.
Menurutnya, RUU Komoditas Strategis yang sedang disusun bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan nasional dan kapasitas produksi dalam negeri.
RUU ini akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah setelah mendapat penugasan resmi dari pimpinan DPR.
Adapun tembakau, Salah satu komoditas yang menjadi perhatian Baleg, Sturman menekankan pentingnya pertimbangan yang seimbang antara kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara melalui cukai dan dampaknya terhadap kehidupan petani.
Padahal cukai tembakau menyumbang ratusan triliun rupiah, tetapi banyak petani justru masih hidup dalam kemiskinan.
Sturman juga menegaskan bahwa Baleg akan melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan RUU ini, mulai dari pakar, tokoh masyarakat, hingga kementerian terkait.
Koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, dinilai penting guna mencegah tumpang tindih regulasi.
“Kita harus hati-hati karena banyak regulasi yang tumpang tindih, bahkan hingga ke peraturan daerah. Jadi, tim dan tenaga ahli harus betul-betul melakukan kajian mendalam,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. (*)
