MataParlemen.id – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan pemerintah harus aktif mengisi ruang informasi publik dengan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Langkah itu penting agar ruang informasi tidak diisi oleh narasi atau versi dari pihak lain.
“Ruang informasi tidak pernah kosong. Ketika negara tidak menjelaskan, tidak tampil dengan data, tidak tampil dengan informasi, maka akan selalu ada pihak lain yang akan menjelaskan versi mereka,” kata Qodari saat peluncuran buku “Juru Bicara: Perspektif Manajemen Komunikasi Politik di Era Disrupsi” di Antara Heritage Center, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Menurut Qodari, perubahan lanskap komunikasi membuat masyarakat kini memperoleh informasi dari berbagai sumber. Media sosial dan platform video menjadi bagian penting dari perubahan tersebut.
Kondisi itu, kata dia, membuat pemerintah perlu beradaptasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Publik tidak lagi mendapatkan informasi dari satu sumber yang sama sehingga pemerintah harus mampu hadir melalui berbagai kanal komunikasi.
“Orang ingin tahu, tetapi mereka tidak lagi mendapatkan informasi dari tempat yang sama. Jadi sumbernya sudah sangat beragam,” ujarnya.
Qodari menekankan penyampaian data dan informasi merupakan salah satu syarat penting dalam komunikasi pemerintah, terutama ketika menghadapi situasi krisis. Komunikasi pemerintah, menurut dia, tidak lagi sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari kehadiran negara di tengah masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Bakom berupaya membangun komunikasi yang terkoordinasi melalui konferensi pers dan pembaruan informasi mengenai program-program prioritas pemerintah.
Qodari juga menilai komunikasi yang terbuka harus memberikan ruang bagi media untuk bertanya kepada pemerintah. Menurut dia, keterbukaan pemerintah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa sering pemerintah berbicara kepada publik.
“Perbedaannya bukan pada seberapa sering negara berbicara, perbedaannya adalah apakah negara bersedia ditanya atau tidak,” katanya.
Dia menambahkan pemerintah tidak menyampaikan informasi semata-mata untuk mendapatkan pujian dari masyarakat. Komunikasi pemerintah harus diarahkan untuk memastikan kebijakan dan program negara dapat dipahami publik.
“Negara berbicara bukan supaya dipuji, negara berbicara supaya dimengerti dan sesuatu yang dimengerti jauh lebih mungkin untuk dipercaya,” ujar Qodari.
Dalam kesempatan tersebut, Qodari juga menyampaikan buku “Juru Bicara: Perspektif Manajemen Komunikasi Politik di Era Disrupsi” relevan dengan tugas Bakom dalam mengorkestrasi komunikasi kebijakan dan program strategis pemerintah.
“Buku ini ditulis tanpa menyebut Bakom sama sekali, tetapi sangat menggambarkan apa yang sedang dikerjakan oleh Bakom,” kata dia.
Menurut Qodari, buku yang ditulis praktisi komunikasi sekaligus Direktur Utama LKBN ANTARA Benny Siga Butar-Butar bersama Marlinda Irwanti Poernomo tersebut memberikan kerangka mengenai peran juru bicara pemerintah. Kerangka itu dinilai sejalan dengan tugas Bakom sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025.
Qodari pun mengapresiasi Marlinda dan Benny yang dinilai memiliki pengalaman dari dua sisi dalam dunia komunikasi. Marlinda memiliki latar belakang akademik, politik, dan penyiaran. Sementara Benny memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang jurnalistik, komunikasi korporasi, dan pemerintahan.
Menurut Qodari, latar belakang keduanya membuat buku tersebut memiliki perspektif yang lengkap mengenai pekerjaan juru bicara pemerintah.
“Artinya bapak ibu sekalian, buku ini ditulis oleh dua orang yang pernah berada di dua sisi meja, saya ulangi, pernah berada di dua sisi meja. Pada satu sisi ditanya, sisi lain bertanya. Jadi ini perspektif yang sangat lengkap, yang sangat berharga, apalagi temanya adalah juru bicara pemerintah,” ucapnya.(erc)
