Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

DPR RI Komitmen Prioritaskan Pengesahan RUU Perampasan Aset

Juli 13, 2026

Komisi XII DPR Akan Panggil Seluruh Pihak Eksplorasi Geotermal yang Picu Lumpur Panas di NTT

Juli 14, 2026

Tekanan Fiskal Tak Boleh Korbankan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

Juli 14, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Lindungi Ribuan Jemaah Umrah
DPR

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Lindungi Ribuan Jemaah Umrah

RedaksiBy RedaksiMaret 2, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq (Foto: istimewa)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id-Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Timur Tengah untuk segera mengambil langkah darurat guna melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia.

Hal ini merespons eskalasi konflik pascaserangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu penutupan wilayah udara dan tertahannya jemaah di berbagai bandara transit.

Kiai Maman, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa keselamatan WNI harus menjadi prioritas absolut di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini.

Ia menyoroti kondisi jemaah yang kini nasibnya menggantung karena jalur penerbangan menuju Arab Saudi maupun rute pulang ke tanah air terganggu secara signifikan.

Baca juga:

Kementerian Haji dan Umrah Harus Dimaksimalkan Lobi ke Arab Saudi

“Kami sangat prihatin dengan dampak langsung yang dirasakan jemaah umrah Indonesia yang tertahan di sejumlah bandara transit. Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” ujar Kiai Maman di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Legislator PKB ini meminta adanya koordinasi lintas sektoral yang intensif antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan.

Menurutnya, pemerintah harus segera menyusun skema mitigasi konkret, mulai dari pengalihan rute penerbangan hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang telantar di negara transit.

“Kami meminta pemerintah melakukan langkah mitigasi cepat, mulai dari pendataan jemaah terdampak, penyediaan akomodasi, hingga skema pemulangan yang aman jika situasi memungkinkan. Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara,” tegasnya.

Selain aspek teknis, Kiai Maman juga menekankan pentingnya pusat informasi resmi satu pintu untuk mencegah kepanikan keluarga di Indonesia.

Ia memperingatkan agar pemerintah aktif memberikan pembaruan (update) berkala agar masyarakat tidak terjebak informasi simpang siur atau hoaks yang beredar di media sosial.

“Pemerintah harus menjadi rujukan utama informasi dalam situasi krisis ini. Jangan sampai keluarga jemaah mendapatkan informasi dari sumber yang tidak valid. Kami juga mengimbau penyelenggara travel umrah untuk aktif berkoordinasi dengan KBRI guna memastikan pendampingan jemaah di lapangan,” tambahnya.

Kiai Maman pun meminta seluruh jemaah umrah yang terdampak untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi otoritas setempat maupun perwakilan RI.

Ia memastikan Komisi VIII akan terus mengawal perkembangan situasi ini hingga seluruh WNI dipastikan berada dalam posisi aman.

“Kami berharap jamaah umroh tetap tenang dan memprioritaskan keselamatan diri,” pungkasnya.

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

BBM Khusus Nelayan Sebesar 15 Ribu/Liter Pangkas Beban Operasional Nelayan Selama Ini

Juli 14, 2026

Firman Soebagyo Minta Pengawasan Barcode BBM Nelayan Diperketat

Juli 14, 2026

Komisi XII DPR Akan Panggil Seluruh Pihak Eksplorasi Geotermal yang Picu Lumpur Panas di NTT

Juli 14, 2026
Berita Terkini

BBM Khusus Nelayan Sebesar 15 Ribu/Liter Pangkas Beban Operasional Nelayan Selama Ini

Juli 14, 20262 Views

Firman Soebagyo Minta Pengawasan Barcode BBM Nelayan Diperketat

Juli 14, 20264 Views

Komisi XII DPR Akan Panggil Seluruh Pihak Eksplorasi Geotermal yang Picu Lumpur Panas di NTT

Juli 14, 20265 Views

Tekanan Fiskal Tak Boleh Korbankan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

Juli 14, 20265 Views

Ketua Komisi XII DPR RI Menilai Program B50 Perkuat Ketahanan Energi dan Hilirisasi Sawit Nasional

Juli 14, 20265 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

DPR: Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Harus Lewat UU, Tak Bisa Diputuskan DPRD

Juli 7, 2026147 Views

Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Komisi II DPR Usul Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah

Juli 6, 2026138 Views

Ketua Komisi III DPR Apresiasi dan Desak Aparat Usut Tuntas Korupsi Batubara

Juli 9, 202615 Views
Pilihan Editor

BBM Khusus Nelayan Sebesar 15 Ribu/Liter Pangkas Beban Operasional Nelayan Selama Ini

Juli 14, 2026

Firman Soebagyo Minta Pengawasan Barcode BBM Nelayan Diperketat

Juli 14, 2026

Komisi XII DPR Akan Panggil Seluruh Pihak Eksplorasi Geotermal yang Picu Lumpur Panas di NTT

Juli 14, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Home
  • About us
  • Contact
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?