Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

Pemilihan Ketum PBNU Dan Rais Am Dijadwalkan Minggu Malam

Agustus 30, 2026

Muktamar Ke-35 NU Sepakat Larang Ketum Dan Rais Aam Rangkap Jabatan

Agustus 29, 2026

Komisi VI DPR Minta Penguatan Kadin Tetap Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Agustus 29, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » Komisi IV DPR Tekankan Transparansi dan Efisiensi dalam Pembahasan Anggaran Pertanian 2026
DPR

Komisi IV DPR Tekankan Transparansi dan Efisiensi dalam Pembahasan Anggaran Pertanian 2026

RedaksiBy RedaksiSeptember 4, 2025
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Ilustrasi (Foto: istimewa)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menegaskan, Kementerian Pertanian (Kementan) harus menyusun perencanaan yang matang dalam pembahasan anggaran sektor pertanian tahun 2026. Sebab, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi kunci agar program yang dijalankan benar-benar berdampak pada peningkatan produksi serta kesejahteraan petani.

“Kita tidak bisa lagi menyusun anggaran tanpa arah yang jelas. Kementan harus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberi manfaat nyata bagi petani dan peningkatan produksi nasional,” tegas Firman, Kamis (4/9/2025).

Politisi senior Partai Golkar ini menilai, selama ini alokasi anggaran pertanian masih terlalu kecil untuk investasi infrastruktur, padahal hal tersebut sangat vital.

“Sebagian kecil anggaran biasanya hanya menyentuh infrastruktur. Padahal, pembangunan irigasi, perbaikan sarana, dan prasarana pertanian adalah fondasi untuk mendorong produktivitas,” kata Firman.

Selain itu, Firman mendorong agar anggaran pertanian diarahkan pada investasi yang memiliki dampak tinggi. Beberapa di antaranya adalah pengembangan teknologi pertanian, modernisasi alat produksi, serta peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan.

“Jika ingin produksi meningkat, kita harus menyiapkan petani yang melek teknologi dan punya dukungan sarana yang memadai,” tutur Firman yang juga Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia.

Anggota Baleg DPR ini mengingatkan pentingnya prinsip efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, setiap program harus bisa dipertanggungjawabkan agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan.

“Transparansi adalah kunci. Kita harus memastikan anggaran betul-betul menyentuh kebutuhan riil petani, mulai dari benih unggul, pupuk, hingga pestisida,” jelas Firman.

Lebih lanjut, Firman menekankan bahwa penyusunan anggaran 2026 perlu diintegrasikan dengan dokumen strategis yang sudah ada, seperti Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian 2021–2026. Dengan begitu, arah kebijakan dan alokasi anggaran bisa selaras dengan visi pembangunan pertanian jangka menengah.

“Renstra sudah jelas memuat tujuan, sasaran, hingga strategi pembangunan pertanian. Anggaran harus diarahkan untuk mendukung hal-hal tersebut, bukan program yang berjalan sendiri-sendiri,” tegas Wakil Ketua Fraksi Golkar di MPR ini.

Menurut Firman, pentingnya basis data yang akurat dalam perencanaan. “Tanpa data produksi yang benar, program yang kita susun hanya akan spekulatif. Data yang valid akan menentukan efektivitas kebijakan,” pungkas legislator dapil Jateng III ini. (*)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Pemilihan Ketum PBNU Dan Rais Am Dijadwalkan Minggu Malam

Agustus 30, 2026

13 Kriteria Tindak Pidana Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang

Agustus 29, 2026

Komisi VI DPR Minta Penguatan Kadin Tetap Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Agustus 29, 2026
Berita Terkini

Pemilihan Ketum PBNU Dan Rais Am Dijadwalkan Minggu Malam

Agustus 30, 20263 Views

13 Kriteria Tindak Pidana Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang

Agustus 29, 20261 Views

Komisi VI DPR Minta Penguatan Kadin Tetap Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Agustus 29, 20262 Views

Muktamar Ke-35 NU Sepakat Larang Ketum Dan Rais Aam Rangkap Jabatan

Agustus 29, 20268 Views

Pemilihan Ketum PBNU Deadlock Dibawa ke Sidang Pleno Muktamar NU

Agustus 29, 20263 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

Komisi I DPR Dukung Tidak Adanya Larangan Hijab di Unhan dan Mendorong Konsistensi Penerapannya

Agustus 24, 2026120 Views

Soroti Masih Adanya Pembelajaran di Tenda, Hetifah: Perlu Percepatan Revitalisasi Sekolah

Februari 20, 202616 Views

Pimpinan DPR Terima Aspirasi Rakyat Pati : RUU Perampasan Aset, Masalah Nelayan ,Kekerasan Seksual

Agustus 24, 202613 Views
Pilihan Editor

Pemilihan Ketum PBNU Dan Rais Am Dijadwalkan Minggu Malam

Agustus 30, 2026

13 Kriteria Tindak Pidana Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang

Agustus 29, 2026

Komisi VI DPR Minta Penguatan Kadin Tetap Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Agustus 29, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?