MataParlemen.id –Sidang Komisi Organisasi pada Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar secara tertutup, belum mencapai titik kesepakatan terkait mekanisme pemilihan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal ini menyusul adanya perbedaan pandangan dari muktamirin atas mekanisme tersebut.
Wakil Koordinator Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU, Asrorun Ni’am Soleh mengungkap sebagian muktamirin menginginkan mekanisme pemilihan ketua umum tetap dilakukan secara langsung oleh muktamirin seperti yang selama ini berjalan. Sementara aspirasi lainnya mendorong perubahan mekanisme melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Asrorun Ni’am mengatakan perbedaan pandangan tersebut belum menghasilkan titik temu, sehingga persoalan mekanisme pemilihan akan dibawa ke sidang pleno Muktamar Ke-35 NU.
“Ini nanti akan dibawa ke sidang pleno, ditawarkan. Kalau bisa disepakati, disepakati di forum Muktamar yang diikuti seluruh anggota, muktamirin dari peserta muktamar di sidang plenonya. Kalau tidak, nanti voting-nya ada di situ,” kata Asrorun di sela-sela pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026).
Asrorun menegaskan pembahasan di tingkat komisi belum dapat disebut sebagai keputusan final. Mengingat, masing-masing pihak yang berbeda pandangan masih mempertahankan argumentasinya.
“Karena ini pilihannya A, B, dan belum bisa dicarikan komitmen titik temu kesepakatan dan belum juga ada alternatif jalan ketiga sebagaimana yang sebelumnya, akhirnya disepakati untuk dibawa ke sidang pleno untuk didiskusikan kembali dan diambil keputusan,” ujarnya.
Asrorun Ni’am memastikan pengambilan keputusan nantinya akan tetap mengutamakan musyawarah mufakat. Meski begitu, ia tak menampik voting menjadi opsi selanjutnya. “Baik melalui mufakat, tentu ini pilihan pertama, kalau tidak, ya melalui voting,” ucapnya.(erc)
