MataParlemen.id – Anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menyatakan mendukung penuh Kapolda Sumatera dalam memberantas narkotika dan berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Irman setelah bertemu dan berdiskusi dengan Kapolda mengenai persoalan keamanan, penegakan hukum, serta tingginya harapan masyarakat terhadap kepolisian pada Kamis (23/7).
“Harapan masyarakat kepada Polda Sumatera Barat sangat tinggi. Masyarakat Minangkabau juga kritis dan aktif menyampaikan pengaduan,” kata Irman.
Diketahui, ancaman narkotika di Sumatera Barat memang memerlukan perhatian serius. Sepanjang Semester I 2026, Polda Sumatera Barat dan seluruh jajaran mengungkap 705 perkara dengan 916 pelaku, serta menyita 41,66 kilogram sabu, 586,3 kilogram ganja, dan 593 butir ekstasi.
Data tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika tidak cukup berhenti pada penangkapan pelaku lapangan.
Mantan Ketua DPD RI dua periode itu mengapresiasi keseriusan Kapolda dalam menangani peredaran narkotika, termasuk instruksi kepada seluruh Kapolres agar melaporkan dan memublikasikan hasil pengungkapan perkara kepada masyarakat.
Menurut Irman, pemberantasan narkotika tidak boleh berhenti pada penangkapan kurir.
Penyidikan harus menjangkau bandar, pemodal, pengendali jaringan, aliran dana, serta pihak yang memberikan perlindungan.
“Jangan sampai yang tertangkap hanya kurir, sedangkan pengendali dan pemodalnya tetap beraksi. Penindakan harus sampai ke akar jaringan,” tegas anggota Komite I DPD RI itu.
Irman juga menekankan pentingnya membedakan bandar dan pengedar dengan pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika.
Pecandu dan korban penyalahgunaan yang memenuhi ketentuan perlu diarahkan kepada asesmen dan rehabilitasi, sedangkan bandar dan jaringan pengedar harus ditindak tegas.
Selain penindakan, Senator kelahiran Padang Panjang itu menawarkan kolaborasi dengan Polda melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pencegahan yang melibatkan ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, tokoh masyarakat, pemuda, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah nagari, media, dan organisasi kemasyarakatan.
“Tokoh masyarakat dan berbagai simpul pemangku kepentingan harus menjadi mitra strategis kepolisian. Mereka dapat berperan dalam edukasi, pengawasan lingkungan, deteksi dini, serta mendorong masyarakat berani melapor,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut juga dapat diarahkan untuk mencegah perjudian, premanisme, kekerasan, pertambangan ilegal, dan berbagai kejahatan lain yang mengganggu keamanan masyarakat.
Ketua Dewan Pengawas DPP IKM itu lantas berharap kepemimpinan baru Polda Sumatera Barat semakin memperkuat kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan dekat dengan masyarakat.
“Saya mendukung penuh langkah Kapolda dan ini harus jadi gerakan bersama melindungi generasi muda serta memberantas narkoba dan berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat Sumatera Barat,” tutup Irman Gusman.(erc)
