Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

Wakil Ketua DPR Cucun: Urgensi RUU Ketenagakerjaan Diusulkan Dibahas Dimasa Reses

Juli 14, 2026

Ahmad Muzani Tekankan Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai Fondasi Negara Hukum

Juli 14, 2026

BBM Khusus Nelayan Sebesar 15 Ribu/Liter Pangkas Beban Operasional Nelayan Selama Ini

Juli 14, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » DPR Nilai Keterlibatan UMKM di MBG Masih Kecil
DPR

DPR Nilai Keterlibatan UMKM di MBG Masih Kecil

RedaksiBy RedaksiMei 19, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, dalam Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri UMKM RI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026) (Foto: Istimewa)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id-Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mempertanyakan sejauh mana perluasan pasar bagi UMKM benar-benar diarahkan untuk masuk ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, program tersebut memiliki potensi perputaran anggaran yang sangat besar sehingga seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menggerakkan sektor UMKM nasional.

Ia menilai capaian peningkatan jumlah UMKM yang terlibat dalam program MBG masih relatif kecil. Jumlah tersebut meningkat dari sekitar 16.600 UMKM pada 2025 menjadi sekitar 57.600 UMKM pada 2026.

Namun, peningkatan itu dinilai belum sebanding dengan besarnya potensi pasar yang tersedia. Oleh karena itu, ia mendorong Kementerian UMKM lebih fokus membuka akses UMKM ke rantai pasok MBG.

Baca juga:

Anggota DPD RI dari NTT Nilai Program MBG Tidak Efektif dan Tidak Tepat Sasaran

“Kalau cara berpikir pedagang, di mana ada market, di mana ada uang yang beredar banyak, pasti akan kita kejar, Pak. Dan Bapak tahu sebetulnya, duit negara yang berputar di MBG itu berapa besarnya? Besar banget,” ujarnya dalam Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri UMKM RI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Yoyok juga menyoroti masih banyaknya penggunaan produk pabrikan dalam pelaksanaan MBG. Kondisi tersebut dinilai membuat aliran anggaran negara belum sepenuhnya dirasakan masyarakat kecil dan pelaku UMKM.

Menurutnya, pemerintah perlu membentuk satu divisi atau deputi khusus yang bertugas memastikan UMKM dapat masuk dan terlibat langsung dalam program MBG, termasuk dalam penyediaan kebutuhan penunjang.

Ia mencontohkan masih adanya penggunaan produk impor untuk kebutuhan sederhana seperti ompreng makanan.

Yoyok menambahkan, pembentukan deputi khusus tersebut penting agar manfaat ekonomi program MBG tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, melainkan benar-benar mengalir kepada masyarakat luas sesuai arahan Presiden.

“Buatlah satu deputi khusus untuk ngurusin masalah MBG. Giring tuh UMKM masuk ke sana semua. Biar nggak orang-orang itu-itu saja yang dapat rezeki dari MBG. Kan duit negara. Perintah Presiden kan jelas, alirkan ke rakyat,” tegasnya. (awn)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Kurniasih Apresiasi MPLS untuk Perkuat Pengenalan Lingkungan Sekolah

Juli 14, 2026

Ahmad Muzani Tekankan Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai Fondasi Negara Hukum

Juli 14, 2026

Wakil Ketua DPR Cucun: Urgensi RUU Ketenagakerjaan Diusulkan Dibahas Dimasa Reses

Juli 14, 2026
Berita Terkini

Kurniasih Apresiasi MPLS untuk Perkuat Pengenalan Lingkungan Sekolah

Juli 14, 20262 Views

Ahmad Muzani Tekankan Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai Fondasi Negara Hukum

Juli 14, 202612 Views

Wakil Ketua DPR Cucun: Urgensi RUU Ketenagakerjaan Diusulkan Dibahas Dimasa Reses

Juli 14, 202613 Views

BBM Khusus Nelayan Sebesar 15 Ribu/Liter Pangkas Beban Operasional Nelayan Selama Ini

Juli 14, 20268 Views

Firman Soebagyo Minta Pengawasan Barcode BBM Nelayan Diperketat

Juli 14, 20264 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

DPR: Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Harus Lewat UU, Tak Bisa Diputuskan DPRD

Juli 7, 2026147 Views

Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Komisi II DPR Usul Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah

Juli 6, 2026138 Views

Ketua Komisi III DPR Apresiasi dan Desak Aparat Usut Tuntas Korupsi Batubara

Juli 9, 202615 Views
Pilihan Editor

Kurniasih Apresiasi MPLS untuk Perkuat Pengenalan Lingkungan Sekolah

Juli 14, 2026

Ahmad Muzani Tekankan Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai Fondasi Negara Hukum

Juli 14, 2026

Wakil Ketua DPR Cucun: Urgensi RUU Ketenagakerjaan Diusulkan Dibahas Dimasa Reses

Juli 14, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Home
  • About us
  • Contact
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?