Penulis: Redaksi

Mataparlemen.id-Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan penjelasan rinci kepada publik terkait perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan berjalan sesuai mekanisme yang diatur, dengan prinsip transparansi dan keterbukaan sebagai pedoman utama. ‘Proses penyusunan RUU KUHAP ini dimulai dari rapat kerja dengan Pemerintah, diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Sekretaris Negara, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rapat Panitia Kerja (Panja). Karena perubahan DIM hanya sekitar 20 persen, pembahasan di Panja dapat diselesaikan dalam waktu dua hari,” jelas Habiburokhman dalam konferensi pers terkait…

MataParlemen.id-Skala kerusakan atau kemunduran yang diwariskan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto plus berbagai persoalan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini tercermin dari korupsi yang marak, terkotak-kotaknya masyarakat, gaduh yang tak berujung hingga melemahnya ketahanan ekonomi. Realitas kerusakan yang kini menjadi pekerjaan rumah Presiden Prabowo itu terjadi akibat tata kelola kekuasaan, hukum, hingga etika publik yang masih berselimutkan persoalan struktural. Dari evaluasi kritis terhadap ragam ekses praktik ketatanegaraan saat ini, menjadi nyata urgensi dan relevansi untuk amandemen kelima UUD NRI 1945. Diprakarsai oleh berbagai kalangan dengan menggunakan ragam platform media sosial, Informasi tentang fakta kerusakan itu tersaji setiap hari di ruang…

MataParlemen.id–Permasalahan sengketa lahan, tata kelola Badan Usaha Milik Negara, serta pengelolaan sumber daya mineral dan batubara memerlukan perhatian serius dari para pemangku kebijakan. Untuk itu, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM RI, Kementerian ATR/BPN RI, dan Kementerian BUMN RI di Kantor DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025). Dalam RDP tersebut, Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim mengungkapkan bahwa berbagai pengaduan masyarakat terkait persoalan agraria telah diterima dan perlu segera ditindaklanjuti. Ia menilai sengketa lahan yang terjadi di berbagai daerah berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi nasional.…

MataParlemen.id-Berlakunya UU Cipta Kerja telah membawa perubahan paradigma penataan ruang, yakni mengarah pada kemudahan perizinan berbasis risiko melalui penyederhanaan regulasi. Perubahan ini tentunya membawa dampak terhadap aspek-aspek penataan ruang, yang meliputi pengaturan, sistem perizinan, koordinasi pusat-daerah, proses penyusunan Rancangan Tata Ruang Dan wilayah (RTRW), partisipasi masyarakat, pengawasan, sanksi, peran pemerintah daerah, keterlibatan sektor swasta, dampak lingkungan, kecepatan proses, dan harmonisasi regulasi. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin saat menjadi Keynote speaker dalam kegiatan Desiminasi Ranperda tentang RTRW terhadap Undang-undang Cipta kerja oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI bersama Kepala daerah di Gedung…

MataParlemen.id-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menyerukan pentingnya sinergi antar-lembaga negara dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan, terutama menjelang satu abad kemerdekaan Indonesia pada 2045. Bukan itu saja, Muzani juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap konstitusi Indonesia, apakah dapat menjawab tantangan zaman setelah 100 tahun Indonesia merdeka. “Ketika Indonesia genap berusia 100 tahun pada 2045, pertanyaannya adalah: apakah konstitusi kita saat ini masih relevan? Kita perlu mulai memikirkan konstitusi modern yang bisa menjawab tantangan zaman,” ujar Muzani dalam sambutannya saat menutup Media Gathering dan MPR RI di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (12/7/2025) malam. Pernyataan ini disampaikan dalam…

MataParlemen.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah menegaskan pentingnya peran media dalam mendorong pembangunan daerah lewat pemberitaan positif dan konstruktif. Hal itu disampaikannya saat Media Gathering Sekretariat Jenderal MPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) Jumat (11/7/2025) malam “Media bukan hanya peliput, tapi mitra strategis dalam membangun narasi kebangsaan yang sehat,” kata Siti. Ia juga menyebut Mandalika dipilih karena potensi wisata dan kekayaan alam NTB yang luar biasa. Siti Fauziah, mengapresiasi keindahan dan tata kelola kawasan Sirkuit Mandalika saat menghadiri acara gathering MPR RI yang digelar di Bukit 360 Mandalika, NTB. Siti Fauziah menyebut…

MataParlemen.id-Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sembilan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Salah satunya Mohammad Riza Chalid (MRC) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan PT Orbit Terminal. Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina subholding 2018-2023 yang merugikan negara setotal Rp285 triliun. Kerugian itu lebih besar dari estimasi kerugian keuangan negara senilai Rp193,7 triliun yang diumumkan penyidik pada awal kasus mencuat Februari silam. “Yang bersangkutan adalah BO tadi sudah sangat jelas di PT Orbit Terminal Merak (OTM). Jadi dia sekarang keberadaannya diduga tidak di…

MataParlemen.id-Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2024, terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah atau Lokal mulai 2029, sebagai bentuk ‘turbulensi konstitusi’. “Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang pertimbangan hukum dan amar putusannya berpotensi mengangkangi sejumlah prinsip dan norma dalam konstitusi itu sendiri,” ujar Rifqi, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Bagaimana Nasib DPRD Setelah Putusan MK Pisahkan Jadwal Pemilu’, di Gedung DPR RI, Kamis (10/7/2025). Ada poin penting dan menggarisbawahi dua masalah utama terkait Pasal 22E Ayat 1 dan 2 UUD 1945 dibandingkan dengan amar Putusan MK Nomor 135/PUU-XXI/2024. Pertama mempertebalkan argumentasi yang…

MataParlemen.id-Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Forum Seminar Tematik BAKOHUMAS dengan tajuk ‘Meaningful Public Participation : Membangun Sinergi Parlemen dan Publik’ di Jakarta, Kamis (10/7/2025). Acara ini menghadirkan narasumber Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Setjen DPR RI, Khopiatuziadah, dan Akademisi Universitas Indonesia, Fitriani Ahlan Sjarif, serta dimoderatori oleh Rohani Budi Prihatin, Analis Legislatif Ahli Madya Setjen DPR RI. Forum Bakohumas ini dibuka oleh Pimpinan DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal Sebagai bentuk komitmen DPR RI dalam meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan di DPR RI. “Saat ini DPR telah memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM)…

MataParlemen.id- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan dukungan penuh parlemen terhadap langkah strategis Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui program pembentukan Koperasi Merah Putih. Dukungan ini juga termasuk persetujuan prinsip atas usulan tambahan anggaran hampir Rp5,1 triliun untuk tahun 2025. Demikian hal ini disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025). Ia pun membeberkan hasil evaluasi semester I tahun anggaran 2025. “Realisasi anggaran Kementerian Koperasi hingga akhir Juni 2025 telah mencapai Rp123,34 miliar atau 38,85…