Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara masuk wilayah Aceh. Penetapan ini berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo sehingga yang telah mengambil keputusan secara bijak. Politisi yang akrab disapa Ijeck ini mengatakan bila Presiden Prabowo ini sebagai “Problem Solver” dan mementingkan asas kebersamaan yang berada di atas segalanya. “Alhamdulillah, dengan hasil keputusan Bapak Presiden Prabowo untuk permasalahan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara bisa terselesaikan,”kata Ijeck melalui keterangan tertulisnya, Selasa (17/06/2025). “Pak Presiden ini memang “Problem Solver” yang bisa menyelesaikan…

MataParlemen.id-Pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025). Rapat tersebut membahas polemik status administrasi empat pulau, yakni Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek di wilayah Aceh–Sumatera Utara (Sumut). Rapat yang dipimpin Presiden secara virtual ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Mensesneg Prasetyo menjelaskan, berdasarkan temuan dan data pendukung dari Kementerian Dalam…

MataParlemen.id-Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Abraham Sridjaja, menyoroti urgensi pembaruan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran agar relevan dengan perkembangan teknologi digital. Dalam diskusi Forum Legislasi di Gedung Nusantara I, DPR RI, Selasa (17/6/2025), ia menegaskan bahwa pembahasan RUU yang sudah mandek sejak 2012 harus segera diselesaikan, namun dengan pendekatan yang cermat dan tidak terburu-buru. Menurut Abraham, RUU Penyiaran yang digagas lebih dari satu dekade lalu tidak lagi memadai karena tidak mencakup platform digital seperti Netflix, TikTok, YouTube, atau berbagai layanan over-the-top (OTT) lainnya. Hal ini menciptakan kekosongan hukum dan ketimpangan pengawasan antara media konvensional dan digital. “RUU penyiaran…

MataParlemen.id-Menteri Sekretaris (Mensesneg) Negara, Prasetyo Hadi menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah telah memutuskan empat pulau yang jadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara untuk menjadi wilayah administrasi Provinsi Aceh. “Telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen pemerintah adalah masuk wilayah administratif provinsi Aceh,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025). Prasetyo mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan laporan dari Kemendagri dan dokumen data-data pendukung. Dia mengatakan Presiden Prabowo pun memutuskan hal tersebut berdasarkan laporan dan dokumen-dokumen data pendukung tersebut. “Kami mewakili pemerintah…

Mataparlemen.id-Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI menegaskan pentingnya kesiapan total Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja Madinah dalam menyambut kedatangan gelombang kedua jemaah haji Indonesia dari Makkah. Hal ini disampaikan Anggota Timwas Haji Abidin Fikri, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan. “Sebanyak 100.265 jemaah akan bertolak dari Makkah ke Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba’in, yakni salat lima waktu selama delapan hari berturut-turut. Kami berharap Daker Madinah benar-benar siap siaga menyambut mereka dan menyiapkan segala sesuatunya secara terencana dengan baik,” ujar Abidin kepada wbindonesia.com saat ditemui usai rapat bersama Daker Madinah,…

MataParlemen.id-Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Wachid menegaskan pentingnya evaluasi terhadap sistem multi-syarikat dalam penyelenggaraan haji tahun 2025. Evaluasi ini menjadi bagian dari langkah perbaikan layanan jemaah haji Indonesia ke depan, khususnya dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2026. Menurut Wachid yang juga Ketua Panja Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, sistem multi-syarikat yang diterapkan pada musim haji tahun ini memiliki kelebihan dan kekurangan. “Multi-syarikat ini memang menjadikan syarikat berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Tapi kalau jumlahnya sampai delapan syarikat seperti sekarang, itu justru menyulitkan,” kata…

MataParlemen.id-Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti rendahnya kualitas pelayanan ibadah haji Indonesia, khususnya saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), yang selama ini masih berada pada kategori Grade-D. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid menegaskan bahwa pelayanan tersebut perlu ditingkatkan menjadi Grade-C atau bahkan Grade-B di masa mendatang. “Untuk pelayanan Grade-D, memang sesuai dengan anggaran jemaah reguler. Tapi saya temukan sendiri di Arafah, ada syarikat yang meskipun hanya mendapat anggaran Grade-D, mereka mampu memberikan pelayanan sekelas Grade-B atau C. Ini menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas itu memungkinkan,” ujar Abdul Wachid yang…

MataParlemen.id-Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Sigit Purnomo Said mengungkapkan kekecewaan mendalam atas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang menurutnya jauh dari ekspektasi, khususnya mengingat tahun ini merupakan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Saya sebagai DPR RI, yang paling percaya diri bahwa pelaksanaan haji tahun ini bakal keren, bakal bagus. Dalam rapat-rapat Komisi VIII sebelumnya saya selalu bilang, Insya Allah, di era pertama Pak Prabowo menjabat, haji ini pasti akan jadi yang terbaik,” kata Sigit saat mengunjungi Kantor Daerah Kerja (Daker) Indonesia di Madinah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025). Namun, kenyataan di lapangan menurutnya justru memalukan. Ia menyinggung berbagai persoalan yang…

MataParlemen.id-Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, meminta pemerintah untuk bersikap jujur dan terbuka kepada publik terkait kerusakan alam di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan nikel. \Menurutnya, di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat sudah tidak bisa lagi dibohongi dengan narasi-narasi yang menutupi fakta lapangan. “Sekarang, menurut saya, dengan keterbukaan informasi yang masyarakat bisa dapatkan dari sosial media, gak waktunya lagi mengelabui masyarakat. ‘Jangan nipu gue lagi deh’, begitu kira-kira,” tegas Samuel kepada wbindonesia.com, Rabu (13/6/2025). Ia menilai, tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sejumlah pejabat maupun perusahaan yang terlibat dalam perizinan tambang harus menjadi sebuah awareness dan alarm…

MataParlemen.id-Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Puan berpandangam kebijakan ini sebagai bentuk penghargaan negara terhadap peran strategis lembaga peradilan dalam menjaga supremasi hukum. “Kenaikan gaji hakim oleh Presiden Prabowo patut diapresiasi sebagai ikhtiar memperkuat pilar peradilan dan menjaga supremasi hukum,” kata Puan berdasarkan keterangan resminya, Jumat (13/6/2025). “Kenaikan gaji bagi hakim kita harap menjadi motivasi untuk reformasi sistem kehakiman secara menyeluruh. Punishment dan reward penting untuk perbaikan tata kelola promosi,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Adapun Presiden Prabowo mengumumkan secara resmi bahwa Pemerintah…