Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan tidak adanya kekeliruan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang beririsan dengan anggaran pendidikan dalam APBN.Ia menekankan hal ini menyusul maraknya pihak-pihak yang menyuarakan pertentangan terhadap pemanfaatan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 senilai Rp 769 triliun, dengan porsi sekitar Rp 223,5 triliun untuk MBG.”Masyarakat harus dibangun pemahamannya bahwa penerima manfaat dari MBG yang ditargetkan mencapai hampir 84 juta yang terbesar adalah anak-anak dan siswa sekolah di seluruh Indonesia,” kata Misbakhun melalui keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).Misbakhun mengatakan, mekanisme penganggaran itu tak ada pertentangan karena pada program MBG terjadi cross cutting policy dari sisi kebijakan…

MataParlemen.id- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan pentingnya kepedulian sosial terhadap anak yatim sebagai wujud tanggung jawab moral dan konstitusional negara. Karena itu, Kang Hero, panggilan akrab Herman Khaeron menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) yang dinilai konsisten menggelar kegiatan sosial setiap tahun. Apresiasi ini disampaikannya saat menghadiri sekaligus membukakegiatan Santunan Yatim Piatu dan Buka Bersama (Bukber) 2026, KWP bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Aula Masjid Baiturahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2026). Dalam kegiatan yang mengambil tema “Mencari Keberkahan di Bulan Ramadan dengan Saling Berbagi,” tersebut, Kang Hero…

MataParlemen.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) indonesia berpandangan, bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) idealnya sejalan dengan besaran ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yakni sebesar 0 persen. “Pandangan Partai Gelora sejalan dengan putusan MK yang menetapkan presidential threshold 0 persen, maka sejatinya itu juga diberlakukan untuk parliamentary threshold,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora di Jakarta, Kamis (26/2/2026). Adapun presidential threshold 0 persen merupakan amanah dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024. Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik, menanggapi polemik munculnya usulan menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 7 persen yang akan diberlakukan pada Pemilu 2029 mendatang.…

MataParlemen.id-Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar santunan dan buka puasa bersama anak yatim piatu. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 2026. Ketua KWP Ariawan mengatakan bila santunan dan buka bersama ini merupakan agenda rutin yang digelar KWP setiap tahun. Kegiatan ini bahkan menjadi jembatan bagi KWP untuk melakukan aksi sosial nyata terhadap sesama, khususnya anak yatim piatu. “Kegiatan KWP berbagi ini sudah keempat kalinya kita laksanakan. Tentu, aksi sosial ini menjadi wadah bagi KWP untuk berbagi kebahagian kepada sesama, khususnya anak-anak yatim piati yang membutuhkan uluran tangan kita,” kata Ariawan di…

MataParlemen.id-PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas meluruskan kesimpangsiuran informasi terkait sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).Merespons pernyataan sejumlah pejabat negara yang menyebut bahwa dana MBG berasal dari efisiensi dan bukan dari anggaran pendidikan, PDIP membeberkan bukti kuat berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Presiden (Perpres) anggaran program MBG diambil dari APBN.Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, mengungkapkan bahwa klarifikasi ini perlu dilakukan menyusul banyaknya pertanyaan dari kader partai di tingkat DPD, DPC, hingga masyarakat luas.Mereka kebingungan dengan narasi yang beredar di media sosial dan pernyataan pejabat yang seolah menutupi fakta sebenarnya. Baca…

MataParlemen.id- Wakil Ketua III Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Agita Nurfianti menyerap berbagai aspirasi strategis pemangku kepentingan pendidikan dalam kegiatan Reses BULD DPD RI. Kegiatan mengambil tema Pemantauan dan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Penyelenggaraan Pendidikan yang dipusatkan di Kantor DPD RI Jawa Barat, Selasa (24/2/2026). Salah satu tema terkait usulan pembentukan Badan Guru Nasional. “Saya tegaskan di forum ini bahwa semua sekolah harus unggul, baik sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah rakyat, sekolah garuda, madrasah, dan berbagai sekolah lainnya, semuanya harus unggul,” tegas Agita yang juga Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik…

MataParlemen.id- Anggota DPD RI, Andi Waris Halid, menggelar rapat inventarisasi pengawasan Undang-Undang Pangan bersama perangkat daerah, BUMN pangan, penyuluh pertanian, dan akademisi di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dihadiri Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Koordinator Penyuluh Pertanian, perwakilan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Kemudian akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Negeri Makassar, dan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Sedangkan, Andi Waris Halid didampingi Kepala Kantor DPD RI Sulawesi Selatan, Drs. Sangkala. Dalam siaran pers yang diterima, Kamis (26/2/2026) menyebutkan rapat berlangsung khitmad. Dalam rapat yang berkembang, Baca juga:…

MataParlemen.id- Momentum bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang seharusnya menjadi waktu penuh ketenangan dan keberkahan bagi masyarakat justru dihadapkan pada tantangan ekonomi, khususnya lonjakan harga cabai rawit yang menembus angka di atas Rp100 ribu hingga Rp180 ribu per kilogram di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mirah Midadan Fahmid, menyampaikan keprihatinannya dan mendesak langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga serta melindungi daya beli masyarakat. Dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026), Senator Mirah menegaskan bahwa lonjakan harga cabai yang terjadi menjelang dan selama Ramadan bukan sekadar persoalan fluktuasi pasar biasa, melainkan persoalan serius yang…

MataParlemen.id- Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti mengungkapkan persoalan kesehatan mental di Indonesia sudah berada pada kondisi darurat, namun belum mendapatkan perhatian dan prioritas kebijakan yang memadai. Ia menilai, hingga saat ini kesehatan jiwa masih kerap dipandang sebagai isu yang “tidak seksi” secara politik, sehingga kerap terpinggirkan dari agenda pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal itu disampaikannya pada kegiatan Reses Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait kesehatan mental, Selasa (24/2/2026), di…

MataParlemen.id- Anggota DPR RI desak tiket gratis kapal menjangkau warga kepulauan timur Indonesia. Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menuntut agar program stimulus transportasi laut pada masa angkutan Lebaran 2026 tidak terpusat di Pulau Jawa. Ia meminta pemerintah memastikan masyarakat di kawasan timur Indonesia mendapatkan akses setara terhadap fasilitas mudik gratis dan diskon tiket kapal. Menurutnya, kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya menyentuh warga di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Papua. Baca juga: “Jangan sampai program tiket gratis dan diskon ini hanya ke arah Jawa saja. Masyarakat di Maluku, Papua, dan wilayah timur lainnya juga butuh perhatian yang…