Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengarahkan program magang agar benar-benar menjawab kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program magang harus menjadi jembatan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri. Edy mengatakan hasil evaluasi Komisi IX DPR RI menunjukkan sebagian besar program magang belum sepenuhnya mendukung penyerapan tenaga kerja. “Kami kemarin evaluasi, program magang yang dilakukan ternyata sekitar 40 persen berada di sektor pemerintahan yang hubungannya dengan dunia kerja itu terbatas sekali,” ujar Edy di Jakarta, Selasa (30/6/2026). Baca juga: Ia menilai Kemnaker perlu memperkuat konsep link and match dengan memetakan kebutuhan kompetensi dunia…

MataParlemen.id-Ketua DPR Saan Mustopa meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memaksimalkan penyerapan hasil produksi petani dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Menurut Saan, peningkatan penyerapan hasil pertanian dan produk UMKM merupakan salah satu tujuan utama program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Terkait hal itu, BGN diharapkan terus memperluas keterlibatan petani dan pelaku UMKM dalam rantai pasok MBG. “Saya yakin pemerintah dalam hal ini BGN akan terus berupaya untuk menyerap apa yang menjadi hasil-hasil dari petani dan UMKM untuk kebutuhan MBG,” kata Saan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Ia menilai…

MataParlemen.id-Dua kebijakan besar dalam RAPBN 2027, reformasi subsidi energi dan Koperasi Desa Merah Putih, sama-sama bertumpu pada kesiapan yang belum sepenuhnya matang. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memilih untuk mengatakannya secara terbuka. Menurutnya, reformasi subsidi energi selama ini mengandalkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penentuan penerima manfaat. Namun akurasi data tersebut masih jauh dari ideal. Tingkat exclusion-inclusion error yang tinggi berpotensi membuat rakyat yang berhak justru tidak mendapat subsidi, sementara yang tidak berhak masih menikmatinya. “Kalau mau jujur, tingkat exclusion-inclusion error-nya kan masih 68 persen, terutama terhadap subsidi energi. Maka cara yang terbaik, pemerintah mencoba…

MataParlemen.id-DPR RI menyetujui 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menjadi RUU usul DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Pada rapat itu, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan rapat agar pendapat masing-masing fraksi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan. “Apakah untuk bisa disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis saja kepada pimpinan dewan. Apakah dapat disetujui?” tanya Puan dalam Rapat. Seluruh fraksi kemudian menyatakan…

MataParlemen.id-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan sejumlah area yang memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan melalui Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.  Dikutip dari siaran pers BPK, hal krusial pertama menyangkut transformasi kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 16 Tahun 2025. Perubahan regulasi ini membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, diperlukan penguatan pengembangan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Baca juga: “DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi…

MataParlemen.id-Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Putusan ini disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo di sidang pengucapan putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026, di MK, Jakarta, Senin (29/6/2026). MK menyatakan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) tidak dapat diterima.”Hal ini dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa,” kata Suhartoyo. MK dalam pertimbangannya menilai pemohon dalam permohonan 195/PUU-XXIV/2026 tidak menemukan apa yang disampaikan pemohon terkait hal yang…

MataParlemen.id-Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Hakim menghukum Nadiem dengan pidana penjara. “Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider,” kata ketua majelis hakim Purwanto S Abdullah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026). “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun,” imbuh hakim. Hakim menyatakan dakwaan primer jaksa tidak terbukti. Hakim menyatakan Nadiem bersalah sebagaimana…

MataParlemen.id-Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai kawasan industri di Indonesia memerlukan berbagai insentif khusus agar mampu bersaing dengan negara-negara di kawasan ASEAN dalam menarik investasi. Menurutnya, penguatan daya saing kawasan industri harus menjadi salah satu substansi penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri. Menurut Bambang, Indonesia memiliki keunggulan strategis karena berada di jalur pelayaran internasional yang dilalui sekitar 70 persen kapal dunia. Potensi tersebut, kata dia, seharusnya mampu menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat kawasan industri dunia apabila didukung kebijakan yang kompetitif. “Kita menginginkan Indonesia menjadi pusat kawasan industri dunia. Karena itu, kawasan industri harus memiliki…

MataParlemen.id-Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Masa Sidang V 2025-2026 menyetujui tujuh Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2026–2030 sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan keterbukaan informasi publik dan menjaga keberlanjutan fungsi pengawasan pelayanan informasi di Indonesia.  Jumlah itu dipilih berdasarkan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR pada 24-25 Juni lalu. Di luar tujuh anggota, Komisi I juga telah menetapkan tiga orang sebagai calon pengganti antar waktu. “Perkenankan kami tanyakankan pada sidang dewan terhormat terhadap laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan yang memutuskan 7 calon Anggota KIP…

MataParlemen.id-Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memproyeksikan beban subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 akan jauh lebih ringan dibandingkan tahun 2026. Penurunan beban fiskal ini didorong oleh melandainya harga minyak dunia serta langkah efisiensi melalui implementasi energi alternatif seperti B50. Meski ruang fiskal diproyeksikan lebih ringan, ia menegaskan bahwa negara tidak akan lepas tangan. Keberpihakan terhadap rakyat kecil melalui subsidi LPG 3 kg dan BBM, tegasnya, akan tetap dipertahankan. “Mudah-mudahan dari turunnya harga minyak dunia, beban subsidi di tahun 2027 tidak seberat 2026. Kita tahu Indeks Brent saat ini sudah ke angka 73, dari…