Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). “Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (9/1/2026). Lembaga antirasuah juga menetapkan mantan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Organisasi Kemasyarakatan, Sosial Keagamaan, dan Moderasi Beragama, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka dalam perkara yang sama. “Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa terkonfirmasi KPK telah menetapkan dua orang…

MataParlemen.id- Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2026, bertepatan dengan dua dekade berdirinya lembaga tersebut. Mengutip keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa, yang sekaligus menjadi organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun ini. Sebelumnya, negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) telah menyepakati pencalonan Indonesia melalui mekanisme pemilihan kawasan, sebagaimana diumumkan Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025. Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia menggerakkan seluruh perwakilan diplomatik di luar negeri sekaligus melakukan…

Mataparlemen.id – Saat ini beredar di publik draf Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme. Draf Perpres ini rencananya akan dikonsultasikan dalam waktu dekat ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 43I ayat (3) UU No. 5/2018 tentang perubahan terhadap UU No. 15/2003 tentang penetapan Perppu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang menyatakan “pembentukan peraturan presiden dalam ketentuan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Koalisi menilai draf Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme ini bermasalah secara formil dan materiil. Secara formil, pasal yang mengatur tentang pelibatan TNI…

MataParlemen.id-Pemerintah akhirnya menuntaskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 di seluruh Indonesia atau di 38 provinsi dan mulai efektif berlaku pada 1 Januari 2026. Aceh menjadi provinsi terakhir yang menetapkan UMP, karena sebelumnya fokus penanganan bencana. Kini sudah resmi mengumumkan besaran UMP sehingga melengkapi daftar seluruh provinsi. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 tahun 2021, UMP akan langsung berlaku pada 1 Januari 2026. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi memastikan tidak ada lagi provinsi yang tertinggal dalam penetapan upah minimum tahun 2026. “Semua provinsi sudah menetapkan UMP,” kata Cris…

Mataparlemen.id-Peneliti Spektrum Demokrasi Indonesia Dwi Nugroho Marsudianto menuturkan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru mulai tanggal 2 Januari 2026, menjadi titik balik penting dalam perjalanan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Pembaruan KUHP dan KUHAP membuka peluang besar untuk menghadirkan sistem hukum pidana yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan relevan dengan perkembangan zaman. Namun di saat yang sama, sejumlah pasal krusial masih memuat isu serius mengenai demokrasi, kebebasan sipil, dan kepastian hukum. “Dari sisi sejarah hukum, ini langkah penting. Indonesia akhirnya memiliki hukum pidana nasional yang dirancang sendiri.Tetapi di saat yang sama,…

JAKARTA,Mataparlemen.id – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak lagi berada pada fase perubahan iklim, melainkan telah memasuki tahap krisis iklim. Kondisi tersebut menuntut percepatan transisi energi menuju sumber energi terbarukan guna menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus ketahanan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Eddy dalam acara Refleksi Akhir Tahun bersama media yang digelar di Gedung MPR RI Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025). Kegiatan tersebut menjadi laporan publik atas kerja-kerja MPR RI selama setahun terakhir, khususnya dalam isu energi terbarukan, kemandirian energi, lingkungan hidup, dan krisis iklim. “Saya sudah tidak mau lagi menggunakan istilah perubahan iklim. Hari ini…

JAKARTA,Mataparlemen.id – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menegaskan, hilirisasi merupakan strategi kunci yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat struktur ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Menurutnya, kebijakan hilirisasi tidak boleh dipahami semata sebagai proyek industri, melainkan sebagai agenda besar pembangunan yang menyentuh sektor riil dan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, hilirisasi memberikan ruang besar bagi peningkatan nilai tambah produk dalam negeri, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Dengan pengolahan lanjutan di dalam negeri, Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah yang selama ini membuat posisi tawar ekonomi nasional lemah. “Hilirisasi adalah jawaban…

JAKARTA,Mataparlemen.id – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan pentingnya menjaga arah kebijakan pendidikan nasional agar tidak berhenti pada capaian kuantitatif, melainkan bergerak menuju peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan mutu pendidikan. Hal itu disampaikannya dalam refleksi akhir tahun 2025 sekaligus menyongsong agenda pendidikan nasional 2026. Hetifah mengapresiasi berbagai program strategis pemerintah sepanjang 2025 yang bertujuan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, termasuk pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bidang Pendidikan. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan fisik dan distribusi infrastruktur pendidikan tidak boleh menjadi tujuan akhir. “Memasuki 2026, orientasi kebijakan pendidikan harus bergeser pada penguatan kualitas pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta pemerataan…

JAKARTA,Mataparlemen.id – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro merespons adanya rencana dari Menkeu Purbaya yang akan menggunakan dana sitaan Rp6,6 triliun dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menambal defisit APBN 2025. Termasuk, menggunakan pengembalian dana yang tidak terserap Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp10 triliun agar dapat menutup pendapatan pajak yang tidak memenuhi ekspektasi. “Pendapatan kita khususnya pajak tidak memenuhi ekspektasi, (hanya mencapai) sekitar 97 atau 98 persen. Jadi, (kurangnya) 2 persen, 2 persen itu berapa triliun gitu. Kalau (pemasukan dari) PNBP dan bea cukai terpenuhi, bisalah target penerimaan pajak bisa dicapai. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Purbaya dengan Rp10…

MataParlemen.id-Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendorong percepatan perpanjangan layanan KRL Commuter Line hingga Stasiun Karawang dan Stasiun Cikampek. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (23/12/2025), guna melihat langsung kesiapan infrastruktur perkeretaapian di wilayah tersebut. Pimpinan DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini menjelaskan bahwa hingga tahun 2025, layanan KRL masih beroperasi sampai Stasiun Cikarang dan belum menjangkau Karawang maupun Cikampek. Menurutnya, kondisi ini bukan karena rendahnya kebutuhan masyarakat, melainkan akibat belum dilakukannya elektrifikasi jalur Cikarang–Cikampek–Karawang. “KRL hari ini memang baru sampai Cikarang. Kita ingin lanjutkan sampai Karawang dan Cikampek,…