Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-DPR RI menggelar rapat perdana panitia khusus (Pansus) terkait penyelesaian reforma agraria hari ini. Rapat Kerja tersebut dihadiri oleh Menteri Desa, Menteri ATR/BPN hingga Wakil Menteri Kehutanan. Rapat terselenggara di Ruang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026). Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang juga Koordinator Tim Pansus Reforma Agraria DPR RI. Tampak hadir di lokasi Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid hingga Wamenhut Rohmat Marzuki. Saan menyebut rapat kerja hari ini menyikapi ribuan desa yang masih tertinggal di RI. “Hari ini berdasarkan juga banyak masukan kenapa rapat pertama ini kita…

MataParlemen.id-Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, menyoroti potensi munculnya zona abu-abu dan ketidakpastian hukum pasca-berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional per 2 Januari lalu. Ia meminta pemerintah segera memberikan penjelasan komprehensif untuk menghindari kekosongan hukum pada ribuan perkara yang sedang berjalan. “Sejak 2 Januari KUHP Nasional mulai berlaku, saya melihat ada potensi kekosongan penerapan hukum. Ada ribuan perkara pidana yang sedang berjalan dengan KUHP lama. Ini harus segera mendapat kejelasan,” ujar Mafirion di Jakarta, Selasa (20/1/2026). Mafirion menjelaskan bahwa dalam masa transisi satu hingga dua bulan ke depan, aparat penegak hukum akan menghadapi tantangan dalam menangani…

MataParlemen.id–Ketua Komite IV DPD RI, Senator Ahmad Nawardi, menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian Koperasi dalam percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Koperasi di Jakarta, Selasa (20/1/2026). Hingga Januari 2026, tercatat 83.198 KDKMP telah berbadan hukum dengan jumlah anggota lebih dari 1,7 juta orang. Dari sisi tata kelola, capaian digitalisasi juga menunjukkan perkembangan positif, di mana 94,42 persen KDKMP telah terintegrasi dalam sistem SIMKOPDES sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Senator Nawardi menilai capaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi desa. Ia berharap keberhasilan ini dapat…

MataParlemen.id-Konsistensi Presiden Prabowo Subianto mengajak semua elemen masyarakat untuk mewaspadai gangguan stabilitas nasional oleh kekuatan asing sangat beralasan dan karenanya patut diapresiasi. Oleh alasan kepentingan geopolitik maupun alasan ekonomi, catatan historis menunjukan bahwa Indonesia selalu menjadi target campur tangan kekuatan asing melalui berbagai pendekatan. Kehadiran unsur asing di setiap negara melalui pendekatan resmi ditandai dengan penempatan para diplomat dengan sejumlah staf. Pendekatan resmi lainnya adalah penugasan tenaga asing pada ragam kantor badan-badan multilateral. Mode pendekatan lainnya adalah kehadiran para pebisnis asing yang bermitra dengan pengusaha lokal. Tetapi, sejarah juga mencatat dan membuktikan bahwa ada penempatan tidak resmi tenaga asing di…

MataParlemen.id-Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna menanggapi pernyataan Dewan Energi Nasional mengenai pembangunan Pembangkit Listrik Tenanga Nuklir (PLTN) yang tidak secara langsung menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) karena pertimbangan keamanan pasokan yang 60% produksi listrik nasional masih bergantung pada PLTU batubara. Menurutnya, ketergantungan tersebut merupakan potret kegagalan kebijakan energi selama puluhan tahun yang berdampak pada rakyat dan lingkungan dengan krisis iklim, polusi dan beban fiskal. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan tenggat penutupan PLTU batubara yang beroperasi yang berlindung di balik narasi “keamanan pasokan”. “Jika transisi energi hanya dipahami sebagai penambahan pembangkit baru tanpa penutupan pembangkit berbasis…

MataParlemen.id- KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus jual-beli jabatan. Sudewo ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. “Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan empat orang sebagai Tersangka, yakni saudara SDW selaku Bupati Pati periode 2025-2030; saudara YON selaku Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan; saudara JION selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jaken; saudara JAN selaku Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers di KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2026). Asep mengatakan Sudewo dan tiga tersangka lainnya akan ditahan selama 20 hari ke depan. Para tersangka ditahan di rutan…

MataParlemen.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka pemerasan dana CSR dan gratifikasi. Selain itu lembaga antirasuah juga menjerat dua tersangka lain, yakni orang kepercayaan Maidi, Rochim Ruhdiyanto dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah. “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (20/1/2025) malam. Asep mengatakan Maidi diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pihak. Pertama terkait pemerasan dengan modus dana CSR dari Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun sebesar Rp350…

MataParlemen.id-Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) mendorong konsistensi peningkatan kualitas pola asuh keluarga. Menurut Rerie, hal ini sebagai bagian upaya membangun mekanisme perlindungan anak sejak dini di Tanah Air. “Upaya peningkatan kemampuan orang tua dalam menerapkan pola asuh yang tepat bagi anak-anaknya sangat penting, sebagai bagian dari upaya membangun sistem perlindungan anak sejak lingkungan keluarga,” kata Rerie, dalam keterangannya, Selasa (20/1/2026). Laporan Akhir Tahun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang dirilis Kamis (15/1/2026), mencatat sebanyak 1.508 masyarakat mengakses layanan pengaduan sepanjang 2025. Mayoritas laporan disampaikan melalui kanal daring, dengan total 2.031 kasus pelanggaran hak anak dan jumlah korban mencapai…

MataParlemen.id – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tidak melakukan pemotongan anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) 2026 untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka penanganan bencana. Menurut Indrajaya, keputusan Presiden tersebut menunjukkan keberpihakan negara kepada daerah yang tengah menghadapi situasi darurat akibat bencana. Dengan tetap utuhnya alokasi TKD, pemerintah daerah dinilai memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat penanganan pascabencana. “Kami mendukung penuh langkah Presiden Prabowo yang tidak memotong TKD untuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ini keputusan yang tepat agar penanganan pascabencana…

MataParlemen.id-Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Melalui putusan ini, MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta dikenai sanksi pidana maupun perdata dalam menjalankan profesinya secara sah. Ketua MK Suhartoyo menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila tidak dimaknai secara konstitusional. Mahkamah menilai selama ini norma tersebut bersifat deklaratif dan berpotensi membuka ruang kriminalisasi terhadap wartawan. Menurut MK, perlindungan hukum terhadap wartawan harus dimaknai mencakup mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur…