Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, menegaskan pentingnya implementasi Kemitraan Strategis Indonesia–Federasi Rusia yang telah disepakati kedua negara. Menurutnya, kemitraan ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperluas cakupan dan pendalaman kerja sama, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke tingkat daerah. “DPD RI memiliki peran strategis dalam mendorong kerja sama antar daerah dan sub-nasional sebagai bagian integral dari hubungan bilateral Indonesia–Rusia,” ujar Gusti Farid Hasan Aman saat pertemuan dengan Duta Besar Federasi Rusia di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2025). Dalam pertemuan tersebut, Gusti Farid didampingi Wakil Ketua BKSP DPD…

MataParlemen.id-Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar Forum Konsultasi Publik terkait Standar Pelayanan Penerimaan Kunjungan Tamu dan Delegasi Pimpinan DPD RI. Forum ini bertujuan memperkuat mekanisme komunikasi publik agar masyarakat, baik perorangan, kelompok, maupun instansi dalam dan luar negeri, dapat mengajukan permohonan audiensi secara tertib, transparan, dan terlayani dengan baik. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/01/2026). Menurut Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Setjen DPD RI Sanherif Sojuangon Hutagaol, penyusunan standar pelayanan merupakan salah satu bentuk komitmen Pimpinan DPD RI untuk membuka ruang komunikasi dua arah yang lebih inklusif dengan publik. Sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan pemahaman publik…

MataParlemen.id-Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima kunjungan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Woo Won-shik beserta delegasi parlemen Korea Selatan di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan akrab, mencerminkan eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan di berbagai sektor strategis. Ahmad Muzani mengatakan, dalam pertemuan tersebut Ketua Parlemen Korea Selatan menegaskan komitmen negaranya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Indonesia. Khususnya di bidang perdagangan, ekonomi, investasi, hingga kebudayaan Hubungan kedua negara dinilai semakin menunjukkan kedekatan dari waktu ke waktu. “Pertemuan berlangsung penuh keakraban, bahkan diselingi canda. Ini menandakan hubungan Indonesia dan Korea Selatan sudah sangat baik dan bersahabat,”…

MataParlemen.id-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepastian dan keadilan hukum menjadi salah satu syarat terciptanya iklim investasi yang sehat. Dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/01/2026), Presiden menekankan bahwa tidak ada investor yang akan datang ke negara yang abai terhadap supremasi hukum. “Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” tegasnya. Untuk itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan berada di atas…

MataParlemen.id-Dalam pertemuan dengan Ketua Majelis Nasional Republik Korea Woo Won-Shik, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung sejumlah hal. Puan bahkan sempat menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan bagi Pekerja Migran Indonesia, Sugianto, dari Pemerintah Korea Selatan. Adapun Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Woo Won-Shik menyempatkan diri bertandang ke Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2025), dalam kunjungannya ke Indonesia. Saat menerima Ketua Parlemen Korsel itu, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia, serta sejumlah anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen…

MataParlemen.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menegaskan, bahwa penurunan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hingga nol persen tidak menyebabkan terjadinya legislatif deadlocks dalam pengambilan keputusan di DPR. “Saya kebetulan ada di DPR sejak 2004 ketika parliamentary threshold masih 0 persen. Dan ketika ambang batas parlemen tidak diberlakukan 2004-2009. DPR tidak pernah mengalami yang disebut legislatif deadlocks dalam pengambilan keputusan,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026). Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam acara ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, pada Rabu (21/1/2026) malam. Acara ini juga dihadiri Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes dan Ketua…

Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama rombongan anggota komisi VI saat meninjau pembangunan Huntara

Ketua MPR RI Ahmad Muzani didampingi Wakil Ketua, saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media.

MataParlemen.id-Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menegaskan bahwa tumpang tindih regulasi koperasi antara kebijakan pusat dan daerah telah menimbulkan risiko hukum serius bagi pemerintah daerah dan desa, sekaligus mengancam jati diri koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat. Melalui fungsi legislasi dan pengawasan daerah, BULD mendorong harmonisasi regulasi agar Peraturan Daerah tidak terjebak dalam konflik norma serta kebijakan koperasi benar-benar berpihak pada kebutuhan dan karakteristik daerah. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BULD DPD RI yang digelar dalam rangka pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) terkait pemberdayaan koperasi, bertempat di Gedung DPD RI,…

MataParlemen.id- Fraksi Partai Golkar MPR RI memaparkan sejumlah kegiatan selama 2025, khususnya terkait dengan pengembangan di bidang pendidikan. Adapun di tahun 2026, obligasi daerah juga menjadi perhatian sebagai solusi atas kebijakan efisiensi anggaran terhadap pemerintah daerah. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan bahwa terkait isu pendidikan. Dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan seharusnya mendapatkan alokasi anggaran sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Namun dalam faktanya kata dia, alokasi tersebut belum sepenuhnya mencapai 20 persen. “Karena sebagian besar anggaran justru dialokasikan ke pos-pos lain. Oleh karena itu, isu ini kami angkat. Kita bersyukur Alhamdulillah Pemerintah menyambut…