Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Aanggota Komisi I DPR Nurul Arifin menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 151/PUU-XXII/2024 yang memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar implementasi putusan tersebut tidak membungkam kebebasan pers. Menurutnya, perlindungan data pribadi tetap harus memberikan ruang bagi kegiatan jurnalistik yang sah dan bertanggung jawab. “Pemrosesan data pribadi dalam kegiatan jurnalistik harus tetap merujuk pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik,” ujar Nurul Arifin, Selasa (27/1/2026). Nurul Arifin menegaskan, perlindungan data pribadi dan kebebasan pers merupakan dua pilar utama demokrasi yang tidak boleh saling meniadakan. “Ini bagian dari upaya membangun dan menjaga kedaulatan digital Indonesia,” tegasnya. Ia menilai,…

MataParlemen.id-Kami perlu menanggapi pengawasan kinerja Polri oleh Kompolnas. Perlu digaris-bawahi bahwa Kompolnas bukanlah lembaga pengawas. Menurut Pasal 8 TAP MPR Nomor 7/MPR/2000 dan Pasal 37 dan 38 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, Kompolnas bertugas membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dengan tugas tersebut maka user atau pengguna hasil kerja Kompolnas secara langsung adalah Presiden. Berdasarkan masukan dari Kompolnas Presiden membuat arah kebijakan Polri untuk kemudian dilaksanakan oleh Polri. Dalam konteks pengangkatan Kapolri , hasil pertimbangan Kompolnas akan dijadikan rujukan oleh Presiden. Selain itu secara asas, tidak pas kalau Kompolnas yang…

MataParlemen.id-Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah mengatakan bila Bencana yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar harus menjadi refleksi bersama bagi semua pihak. Politisi Golkar yang akrab disapa Ijeck itu menyebut bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti hanya pada fase tanggap darurat. Menurutnya, diperlukan langkah jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang di masa depan. Ijeck menyampaikan bahwa penanganan bencana saat ini secara umum telah berjalan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian sementara, melainkan juga pada upaya pencegahan. “Penanganan bencana sudah terlaksana semuanya. Tinggal bagaimana pasca-bencana ini, apakah hanya selesai di sini atau kita…

MataParlemen.id-Komite III DPD RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M dan mendorong penguatan kesiapan fisik jamaah pada pelaksanaan haji 1447 H/2026 M melalui rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI. Rapat kerja tersebut juga memfokuskan pembahasan pada perbaikan tata kelola layanan haji serta penguatan kolaborasi antarlembaga guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah Indonesia. Berdasarkan Laporan Pengawasan Komite III DPD RI atas pelaksanaan haji tahun 1446 H/2025 M, ditemukan sejumlah persoalan fundamental yang memerlukan penanganan segera. “Dua isu utama yang menjadi sorotan adalah komitmen terhadap lansia dan disabilitas,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD…

MataParlemen.id-Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR melakukan rotasi terhadap anggotanya di jajaran alat kelengkapan dewan (AKD) DPR. Kali ini rotasi dilakukan terhadap Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. I Wayan Sudirta menjadi Wakil Ketua MKD DPR RI menggantikan TB Hasanuddin. Penetapan itu dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal di ruang sidang MKD DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Perubahan itu tertuang dalam surat penugasan Fraksi PDIP. “Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 354/F-PDIP/DPR RI/XI/2025 tertanggal 24 November 2025 perihal Perubahan Penugasan Keanggotaan AKD,” kata Cucun. Cucun…

MataParlemen.id-Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan, Saan Mustopa mengesahkan hasil uji kelayakan calon pimpinan dan anggota Ombudsman RI masa jabatan 2026-2031 yang telah dilaksanakan dan dilaporkan oleh Komisi II DPR RI. “Apakah laporan Komisi II DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 tersebut dapat disetujui?” tanya Saan yang dijawab teriakan setuju dari seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda melaporkan bahwa…

MataParlemen.id-Rapat Paripurna ke-12 menyetujui 8 poin Percepatan Reformasi Polri hasil kesimpulan Komisi III DPR RI. Satu di antaranya adalah menetapkan kedudukan Polri tetap di bawah Presiden, bukan kementerian. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (27/1/2026). “Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, terhadap laporan Komisi III DPR RI atas hasil pembahasan Percepatan Reformasi Polri, apakah dapat disetujui?” kata Saan. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman kemudian meminta 8 poin Percepatan Reformasi Polri menjadi keputusan mengikat antara DPR RI dengan pemerintah. Berikut 8 poin Percepatan Reformasi Polri, yang juga sudah…

Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Jaksa Agung RI.

MataParlemen.id-Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti soal kengganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan dua Anggota DPR yang menjadi tersangka kasus korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI), yakni Satori (NasDem) dan Heri Gunawan (Gerindra) hingga sekarang. “Saya melihat KPK ini takut sama DPR, apalagi sekarang masa pengajuan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun 2026. Takut anggarannya tidak tambah, dan usulannya anggaran KPK bisa ditolak,” kata Lucius Karus, Peneliti Formappi di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Diketahui, saat ini sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi mitra komisi-komisi di DPR, tengah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.KPK merupakan mitra kerja dari…

MataParlemen.id-Rapat paripurna DPR menetapkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar pengganti Adies Kadir sisa masa jabatan 2024-2029. Penetapan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun 2025-2026. Rapat paripurna digelar di ruang rapat paripurna gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Saan mengatakan pimpinan DPR telah menerima surat dari Partai Golkar terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi Golkar. Saan mengatakan surat itu tertanggal Senin (26/1/2029). “Dengan telah disetujuinya Saudara Adies Kadir sebagai calon Hakim Konstitusi usulan lembaga DPR, dapat kami informasikan bahwa pimpinan Dewan…