Penulis: Redaksi

MataParlemen.id – Pemerintah diingatkan berhati-hati dalam mengendalikan harga beras. Sebab, kenaikan pangan pokok seperti beras berpotensi menimbulkan krisis multidimensi yang dapat mengancam stabilitas Pemerintahan Prabowo. “Beras adalah kebutuhan pokok masyarakat, jika harga naik dampaknya bisa menjalar kepada krisis ekonomi, politik hingga krisis kepercayaan, Pemerintah harus waspada,” kata Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menanggapi kenaikan harga beras medium jadi Rp 13.000/kg, pada Rabu (27/8/2025). Politisi Senior Golkar ini mengatakan, kenaikan harga pangan pokok dapat mengakibatkan tiga krisis sekaligus. Pertama, krisis ekonomi memicu inflasi, melemahkan daya beli dan memperburuk ekonomi. Kedua, krisis politik akibat kenaikan harga pokok pangan dapat menimbulkan protes,…

MataParlemen.id – Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras kualitas medium secara variatif oleh pemerintah, akan jadi pintu masuk terjadinya praktek perbuatan melawan hukum di tengah masyarakat. Beras adalah kebutuhan pokok rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Harusnya satu harga sebagaimana bahan bakar minyak (BBM). Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, Rabu (27/8/2025). Hal itu merespon Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. Dalam beleid terbaru tentang HET beras medium ini, Bapanas menetapkan kenaikan harga beras medium di semua daerah secara variatif. Kenaikannya mulai dari Rp900…

Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Stefanus BAN Liow Rapat Dengar Pendapat Umum dengan kalangan akademisi di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025). (Foto: DPD RI)

MataParlemen.id-Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyambut baik jalinan kerja sama strategis antara Indonesia dan Australia yang dinilai terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai bidang. “Pak Duta Besar Rod Brazier berkunjung ke DPR RI, kita ucapkan terima kasih sekali. Kita juga mencatat bahwa kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tanggal 15 Mei lalu sudah membawa dampak positif. Hal itu ditandai dengan kedatangan tujuh menteri Australia ke Indonesia untuk menindaklanjutinya,” ujar Utut. Utut menambahkan, dalam waktu dekat, delegasi Indonesia…

MataParlemen.id-Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menekankan pentingnya perhitungan yang tepat sasaran oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan kuota Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Selasa (26/8/2025), di Kantor DPD RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Agita menyampaikan pandangan terkait sistem kuota penerimaan murid baru, meliputi jalur domisili, afirmasi, maupun prestasi. Menurutnya, kebutuhan tiap daerah tidak bisa disamaratakan, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah…

MataParlemen.id-Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, melanjutkan rangkaian inisiatifnya untuk membantu Pemerintah Daerah mengatasi sampah. Setelah sebelumnya bertemu dengan Walikota Yogya, Bandung, hingga Tangerang Selatan, Eddy melanjutkan rangkaian pertemuannya ke wilayah timur Indonesia yakni ke Kota Manado, Sulawesi Utara. Kehadiran Eddy di Kota Manado disambut langsung oleh Wakil Gubernur

MataParlemen.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Tamsil Linrung, melakukan rangkaian kunjungan kerja di Kota Ambon dalam rangka memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengawasan program strategis pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini dan upaya meningkatkan perekonomian daerah. Dalam kunjungannya, Tamsil Linrung didampingi Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakota, serta Anggota Komite IV DPD RI dari Daerah Pemilihan NTB Evi Apita Maya. Kehadiran Tamsil di Ambon untuk memantau MBG merupakan wujud komitmen DPD RI dalam mengawal program prioritas…

MataParlemen.id-Tahun ajaran baru 2025-2026 yang telah dimulai sejak pertengahan Juli 2025 menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan Indonesia. Untuk itu, Komite III DPD RI memberikan perhatian serius terhadap proses pembelajaran di tahun ajaran baru, khususnya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen RI). Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menegaskan bahwa DPD RI akan mengawal ketat pelaksanaan SPMB 2025. Menurutnya SPMB harus dijalankan sesuai prinsip keadilan dan transparansi. “Jangan sampai ada praktik curang yang merugikan anak-anak bangsa. DPD RI akan terus memastikan agar setiap tahapan mulai pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga pengumuman…

MataParlemen.id -Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan apresiasinya atas selesainya revisi Undang-Undang Haji yang menghadirkan terobosan baru berupa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, langkah ini merupakan keputusan strategis DPR bersama pemerintah untuk menjawab kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. “Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih kepada semua jajaran yang sudah menyelesaikan revisi undang-undang haji. Ini terobosan baru, karena haji bukan hanya mengurus orang sedikit, tapi ada ekosistem besar yang harus diatur,” tegas Cucun seusai menghadiri Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Ia menyoroti adanya gagasan Presiden Prabowo…

MataParlemen.id-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad buka suara menanggapi polemik tunjangan rumah anggota Rp 50 juta per bulan. Dasco menegaskan tunjangan itu hanya diberikan selama satu tahun alias hanya sampai Oktober 2025. “Bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024 itu, anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). “Sehingga dipandang perlu, untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah,” sambungnya. Dasco menegaskan tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan hanya diberikan mulai dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Nantinya, tunjangan perumahan yang…