Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi mengingatkan kepada jajarannya dan seluruh pejabat pemerintahan untuk menjauhkan diri dari korupsi. Prabowo meminta para pejabat membersihkan diri sebelum dibersihkan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo Tahun 2025, di ICE BSD, Tangerang. Prabowo menegaskan peringatan itu sudah berulang kali disampaikannya bahkan dari sebelum dirinya dilantik presiden. “Saudara-saudara sudah dengar saya pidato beberapa kali, dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan semua lembaga, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan, dan kau akan dibersihkan, pasti,” kata Prabowo, Kamis (28/8/2025). Hal ini menyusul salah satu anggota kabinetnya,…

MataParlemen.id-Pesiden Prabowo Subianto secara resmi membuka pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo Tahun 2025 yang berlangsung di Nusantara Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Provinsi Banten, pada Kamis, 28 Agustus 2025. Pameran bertajuk “Produk Lokal Mengglobal” ini menghadirkan ratusan stan dari kabupaten di Indonesia yang menampilkan produk unggulan masing-masing daerah. Acara pembukaan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan Mars APKASI. Selepas itu, persembahan tarian Rampak Tangerang ditampilkan yang menunjukkan identitas budaya daerah selaras dengan semangat ekshibisi untuk menampilkan potensi lokal. Sebagai kilas balik, sebuah video kilasan kegiatan APKASI Otonomi Expo tahun 2024…

MataParlemen.id-Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka inventarisasi materi penyusunan Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi DPD RI untuk mendengarkan langsung aspirasi daerah, khususnya terkait arah kebijakan fiskal 2026, implikasi RAPBN terhadap keuangan daerah, serta usulan konkrit dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar kepentingan daerah semakin terakomodasi dalam APBN. Pertemuan yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin Manado ini dihadiri oleh Pimpinan Komite IV DPD RI H. Ahmad Nawardi, S.Ag., anggota Komite…

MataParlemen.id-Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyampaikan kritik terhadap rencana pembangunan 500 batalyon baru untuk mendukung program prioritas nasional. Menurutnya, wacana tersebut menunjukkan kekeliruan dalam penentuan prioritas nasional, terutama ketika Indonesia masih dibayangi oleh berbagai persoalan mendasar di sektor kesehatan dan pangan. “Rencana pembangunan 500 batalyon yang digembar-gemborkan saya nilai keliru dalam penentuan prioritas. Negara ini masih menghadapi masalah gizi buruk, stunting, dan akses pangan yang belum merata. Lalu tiba-tiba rakyat disuguhi wacana pembentukan batalyon baru seolah-olah itu solusi semua masalah. Saya tegaskan: ketahanan bangsa dimulai dari perut rakyat, bukan dari barak tentara,” kata Nurhadi dalam keterangan rilisnya, Rabu (27/8/2025).…

MataParlemen.id-Wakil Ketua MPR RI yang Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan Kementerian Haji dan Umrah nantinya harus mampu memaksimalkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, kehadiran kementerian ini akan menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai persoalan klasik penyelenggaraan ibadah haji, terutama tingginya biaya perjalanan dan panjangnya antrean jemaah. Apalagi, tegasnya, ia mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto agar biaya haji bisa lebih terjangkau tanpa menurunkan kualitas layanan. Salah satu langkah strategis yang diusulkan berupa pemangkasan masa tinggal jemaah di Arab Saudi dari 40 hari menjadi 30 hari. “Kalau masa tinggal jemaah bisa dipangkas menjadi 30 hari, maka biaya haji…

MataParlemen.id – Penganugerahan Bintang Mahaputera oleh Presiden Prabowo Subianto kepada 122 orang penerima menuai polemik. Subjektivitas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan sangat nyata. Penganugerahan Bintang Mahaputera bertentangan dengan UU No. 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pasal 2 UU tersebut menegaskan sejumlah asas yang melimitasi secara ketat pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, antara lain asas kemanusiaan, asas keteladanan, asas kehati-hatian, asas keobjektifan, dan keterbukaan. Demikian disampaikan Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, di Jakarta, Kamis (28/8/2025). Karena.itu kata Hendardi, Penganugerahan Bintang Mahaputera pada tahun 2025 harus ditolak karena beberapa alasan yang secara substantif bertentangan dengan…

MataParlemen.id-Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menyampaikan bahwa partainya terus berkomitmen menjaga tradisi Silaturahmi Kebangsaan sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat persaudaraan antar elemen bangsa. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers usai pertemuan Silaturahmi Kebangsaan antara PKS dan Partai NasDem di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025). “Alhamdulillah, pada hari ini Ketua Majelis Syura PKS beserta jajaran pimpinan DPP PKS dapat melaksanakan Silaturahmi Kebangsaan dengan Bang Surya Paloh beserta jajaran pimpinan Partai NasDem,” ujar Almuzzammil Yusuf. Menurut Almuzzammil, Silaturahmi Kebangsaan merupakan tradisi yang senantiasa dilakukan PKS di setiap periode kepemimpinan, dan insya Allah akan terus dilanjutkan. Sebelumnya, pada…

MataParlemen.id-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) harus segera dimulai untuk mendorong kemajuan perekonomian daerah. Menurutnya, anggaran pemerintah pusat maupun daerah tidak cukup untuk menciptakan lompatan pembangunan tanpa keterlibatan aktif dunia usaha. Mendagri menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Karena itu, peran sektor swasta harus diperkuat agar pembangunan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. “Jangan pernah bermimpi suatu daerah [atau] negara akan bisa melompat, membuat rakyat sejahtera hanya dari APBN atau dari APBD,” tegasnya…

Mataparlemen.id – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hilman Mufidi mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan perhatian lebih terhadap perbaikan sarana dan prasarana pendidikan terutama di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Dia menilai masih banyak peserta didik dengan semangat tinggi yang terhambat ketersediaan fasilitas pendidikan memadai. “Kami mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mengalokasikan 20% APBN untuk Pendidikan. Kami berharap perbaikan sarana dan prasarana menjadi fokus dari Kemendikdasmen agar mimpi Indonesia Emas 2045 terwujud,” ujar Muhammad Hilman Mufidi, Rabu (28/8/2025). Gus Hilman-sapaan akrab Muhammad Hilman Mufidi- menjelaskan saat ini masih banyak peserta didik di…

MataParlemen.id-Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar membentuk Badan Otorita Pengembangan Madura (BOPM) sebagai lembaga khusus yang berfungsi untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan Pulau Madura. Syafiuddin menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah memiliki Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) yang dibentuk pasca pembangunan Jembatan Suramadu. Namun, lembaga tersebut resmi dibubarkan pada tahun 2021. “Sejak BPWS dibubarkan, pembangunan Madura tidak lagi memiliki badan otorita yang fokus dan terintegrasi. Karena itu, kami mendorong pemerintah pusat segera membentuk BOPM agar percepatan pembangunan Madura kembali memiliki arah yang jelas,” ujar Syafiuddin, Rabu (27/8/2025). Menurutnya, keberadaan badan otorita khusus…