Penulis: Redaksi

MataParlemen.id- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Revisi terutama terkait Pasal 146 dan 147 yang mewajibkan daerah mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru, paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD. “Karena kalau UU ini mulai berlaku tahun 2027, maka akan ada 9.000 pegawai PPPK di Pemerintah Provinsi NTT yang kena PHK (pemutusan hubungan kerja),” kata Abraham di Jakarta, Minggu (8/3/2026). Senator yang sudah empat periode sebagai Anggota DPD RI ini…

MataParlemen.id- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti menilai keputusan Panglima TNI Agus Subiyanto menetapkan status Siaga 1 bagi seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan langkah antisipatif yang wajar di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global. Menurut Teh Aanya, situasi keamanan internasional yang memanas, khususnya di kawasan Timur Tengah, menuntut kesiapsiagaan negara untuk menjaga stabilitas nasional. “Langkah Panglima TNI harus dilihat sebagai bentuk kesiapsiagaan strategis negara. Ini bukan berarti Indonesia berada dalam kondisi darurat, tetapi sebagai langkah preventif agar kita siap menghadapi berbagai kemungkinan,” ujar Teh Aanya dalam keterangannya kepada media, Minggu (8/3/2026).…

MataParlemen.id- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari D.I. Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI dalam upaya menata ruang digital nasional. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan ruang publik di media sosial serta memperkuat tanggung jawab dalam berkomunikasi di dunia digital. Menurut Gus Hilmy, sapaan akrabnya, kebijakan tersebut sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU) tahun 2025 di Hotel Sultan Jakarta, khususnya dalam pembahasan Komisi Qonuniyah. Dalam forum tersebut, para ulama dan cendekiawan NU telah menekankan pentingnya tata kelola ruang digital yang lebih tertib, bertanggung…

MataParlemen.id- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital RI dalam membatasi penggunaan media sosial (medsos) pada anak-anak di bawah usia 16 tahun. Menurutnya pembatasan akses anak terhadap medsos relevan dengan agenda Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Baik melalui program MBG hingga program beasiswa Pendidikan (PIP), dan lainnya. “Rasanya sia-sia ketika pemerintah berupaya serius memberikan perhatian pada peningkatan kualitas otak dan fisik anak melalui MBG misalnya, tapi di saat yang sama kita membiarkan mereka mengakses media sosial secara bebas,” ujar Sultan melalui keterangan resminya, Minggu…

MataParlemen.id-Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan surat telegram kepada jajarannya agar melaksanakan siaga tingkat 1 guna mengantisipasi perkembangan situasi dalam negeri akibat dampak konflik di kawasan Timur Tengah. TNI menyebut langkah ini ditempuh sesuai dengan tugas pokok TNI. Adapun perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026. Surat ini diteken Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.Terdapat tujuh perintah yang ditujukan kepada seluruh jajaran TNI. Berikut ini isinya:1.⁠ ⁠Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI diminta menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Selain itu, mereka juga diperintahkan melakukan patroli di objek vital strategis…

MataParlemen.id-Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno merespons terkait penutupan Selat Hormuz imbas perang antar Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Eddy Soeparno menyebut Indonesia hanya mengambil 20 persen minyak dan gas bumi (migas) dari Timur Tengah. “Saat ini Indonesia mengambil hanya sekitar 20% dari kebutuhan migasnya dari Timur Tengah. Sisanya diambil dari Nigeria, Angola, Brazil, bahkan Australia,” kata Eddy Soeparno, Sabtu (5/3/2026). Selain itu, ia menyebut Indonesia saat ini mengambil alternatif migas dari Amerika Serikat untuk tutupi kekurangan imbas Selat Hormuz ditutup. Karena itu, menurutnya tak perlu ada yang dikhawatirkan. “Sekarang Indonesia akan mengambil dari…

MataParlemen.id-Selama 15 hari rombongan DPP NasDem yang dipimpin Wakil Ketum NasDem, Saan Mustofa melakukan kegiatan Safari Ramadan di Pulau Jawa. Saan mengatakan dalam kunjungannya mereka bersilaturahmi dengan para kader, kiai, hingga masyarakat. “Mengapa (wilayah) Jawa? Di (wilayah) Jawa ada 39 Dapil. Pemilu 2024 dari 39 Dapil, 27 terisi, tinggal 12, 4 di Jatim, 3 di Jateng dan 3 di Jabar,” kata Saan, Sabtu (7/3/2026). Saat menyebut, wilayah Jawa menjadi penyumbang Dapil terbanyak. Didasari alasan itu, safari Ramadan pun dilakukan di Jawa. Selain menarik simpati, pihaknya juga terus menaikkan elektabilitas. Baca juga: “Rata-rata elektabilitas kita 6 persen setelah pemilu. Biasanya pemilu…

MataParlemen.id-Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Gobel menilai pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil lahadalia terkait stok BBM (bahan bakar minyak) dalam negeri hanya untuk 21 hari, merupakan sebuah bentuk keterbukaan dari pemerintah akan mengenai kondisi cadangan energi nasional. Hal itu menurutnya sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, sekaligus momen pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat. “Kita harus terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi yang ada. Di saat yang sama, masyarakat juga perlu diajak untuk menyikapi situasi ini dengan bijak, misalnya dengan mulai berhemat dalam penggunaan energi,” ujar Gobel saat kunjungan kerja reses Komisi VI DPR ke Surabaya, Jawa…

MataParlemen.id– Anggota DPR RI sekaligus dosen program studi doktor ilmu hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan) Bambang Soesatyo, (Bamsoet) menilai fenomena ‘no viral no justice’ yang semakin sering muncul dalam berbagai kasus hukum di Indonesia merupakan sinyal kuat adanya persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum nasional. Ungkapan tersebut mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap proses hukum yang dianggap sering bergerak lambat, bahkan terkesan baru berjalan setelah sebuah kasus viral di media sosial dan mendapat tekanan opini publik. Padahal pembaharuan hukum di Indonesia harus menciptakan rasa keadilan masyarakat yang berakar pada konstitusi, nilai-nilai lokal, dan mampu menjawab tantangan zaman. “Fenomena…

MataParlemen.id-Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, menyatakan dukungannya terhadap penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026 yang memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari kebijakan tata kelola sistem elektronik untuk perlindungan anak dan menjadi langkah konkret pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda. Salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut adalah penundaan akses akun bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi seperti media sosial dan layanan jejaring. Menurut Hetifah, kebijakan ini relevan dengan tantangan yang dihadapi anak dan pelajar di…