Penulis: Redaksi

Haresti Asysy Amrihani.

MataParlemen.id – Maraknya peredaran minuman beralkohol (Minol) ilegal di Ibu Kota Provinsi Papua Barat, Manokwari, telah menjadi perhatian publik dan menuai polemik beberapa pekan terakhir. Respons serius juga disampaikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Papua (MPR for Papua). Lembaga yang beranggotakan para wakil rakyat (DPR dan DPD) dan didirikan oleh MPR RI sebagai wadah komunikasi dan penyelesaian persoalan sosial-kemasyarakatan di Tanah Papua ini turut bersuara. Ketua MPR for Papua, Yorrys Raweyai, menyayangkan penanganan Minol Ilegal yang cenderung lamban dan setengah hati. Menurut Yorrys, sudah lama Pemerintah Kabupaten Manokwari menyuarakan perihal maraknya peredaran Minol ilegal, mulai dari ketiadaan izin peredaran, minuman…

MataParlemen.id- Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri) Bambang Soesatyo menegaskan bahwa aksi unjuk rasa yang pecah pada akhir Agustus lalu dan berujung pada pengrusakan serta penjarahan, harus menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi tidak boleh dicederai dengan tindak anarkis yang justru merugikan masyarakat luas. “Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Namun bukan berarti memberikan pembenaran untuk mencederai ketertiban sosial. Kebebasan tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan kekacauan. Demikian juga kepada pejabat negara, agar bisa menahan diri untuk…

MataParlemen.id-Presiden RI Jenderal Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA), Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Presidential Flight, Abu Dhabi, pada Jumat (12/9/2025). Dalam pertemuan penuh rasa persaudaraan tersebut, kedua pemimpin negara saling menyampaikan apresiasi atas hubungan erat yang telah terjalin antara Indonesia dan UEA. Pada momen pertemuan itu, Prabowo dan MBZ juga membahas isu-isu terkini, termasuk eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin berdiskusi dan saling bertukar pandangan terhadap dinamika yang terjadi. Pembahasan juga mencakup upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan global yang terjadi. Kedua pemimpin menekankan pentingnya kerja sama…

MataParlemen.id-Artis sekaligus anggota DPR Dina Lorenza memberikan dukungannya atas rencana perubahan ketiga Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Namun demikian, wanita kelahiran Jakarta, 22 Mei 1975 itu mengingatkan agar Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus membuka peluang pembangunan kawasan-kawasan pariwisata yang sensitif agar tidak mengancam ekosistem dan nilai kebudayaan daerah setempat. Hal itu diungkapkan Dina dalam Rapat Kerja dengan menteri pariwisata di gedung DPR/MPR RI Senayan Jakarta yang dikutip, Jumat (12/9/2025). “Saya berharap perubahan RUU ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan aspek lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Jangan hanya membuka peluang pembangunan di kawasan sensitif sehingga mengancam ekosistem…

MataParlemen.id-Anggota Komisi VI DPR RI Mulyadi menegaskan pentingnya langkah strategis Pertamina demi menjaga kemandirian energi nasional sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan agar bebas dari praktik mafia migas. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri beserta Sub Holding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Mulyadi menyoroti struktur kepemilikan saham Pertamina, yang mana 99 persen saham seri B dimiliki oleh Pertamina dan 1 persen saham seri A dimiliki negara melalui Kementerian BUMN. Ia menekankan bahwa kehadiran DPR RI melalui Komisi VI DPR RI dalam rapat tersebut bukan sekadar…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan peran strategis PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN energi terpadu yang bukan hanya menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional, tetapi juga mesin utama dalam transisi menuju energi bersih. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama manajemen Pertamina di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (12/9/2025). Ia menekankan, evaluasi kinerja semester I 2025 dan rencana kerja ke depan harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola, efisiensi, dan keberlanjutan jangka panjang. “Komisi VI DPR RI harus memastikan bahwa seluruh mandat dan kinerja Pertamina berjalan dengan tata kelola yang…

MataParlemen.id – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam, sekaligus mengutuk serangan Israel terhadap wilayah Qatar pada 9 September 2025 lalu. “Nyawa enam orang yang terenggut pada serangan ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa konflik bersenjata selalu meninggalkan luka mendalam. Ini menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan di Timur Tengah. Indonesia melalui BKSAP mendesak agar semua pihak menghormati kemanusiaan dan membebaskan jalur diplomasi,” tegas Mardani, Jumat (12/9/2025). Pihaknya menyerukan agar komunitas internasional, termasuk ASEAN dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), segera menanggapi secara kolektif; mengecam agresi, dan mendesak supaya hukum internasional ditegakkan.…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menegaskan, tataniaga gula mesti ditinjau ulang baik dalam bentuk gula kristal rafinasi (GKR) atau gula petani. Jika dibiarkan akan terus menyisakan masalah dan akan menggagalkan target swasembada pangan Presiden Prabowo, yang mencakup tiga indikator utama yakni tidak ada impor beras, jagung dan gula konsumsi, pada tahun 2025 ini. “Gula rafinasi dan gula petani itu, menggarap pasar berbeda. Rafinasi memasok kebutuhan industri, sementara gula petani untuk konsumsi publik. Jika gula rafinasi masuk pasar konsumsi, itu artinya ada yang salah di tata niaga,” tegas Alex Indra, Jumat (12/9/2025). Merujuk Peraturan Menteri…

MataParlemen.id- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah mulia yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas. “Kami di Komisi X DPR sangat mendukung. Mutu dan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat harus menggunakan kurikulum nasional yang dipadukan dengan kurikulum pengembangan karakter. Dengan begitu, lulusan sekolah rakyat tidak mewarisi kemiskinan orang tua mereka,” kata Lalu dalam keterangannya, Jakarta, Kamis, 11 September 2025. Penegasan disampaikan Lalu Hadrian Irfani…