Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto menyampaikan ancaman serius bahwa Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan, tidak kunjung direspons DPR. “Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu, saya minta siapkan kekuatan,” kata Slamet, dalam konferensi pers bersama Forum Purnawirawan TNI di Kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Slamet kemudian menyinggung kondisi bangsa yang akan berada di ujung tanduk apabila masih dipimpin oleh Wapres Gibran.…

MataParlemen.id-Ketua DPR RI, Puan Maharani buka suara terkait surat pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI beberapa waktu lalu. Sekedar mengingatkan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemakzulan merupakan proses pemberhentian atau penurunan seseorang pejabat pemerintahan dari tahtanya. Puan menjelaskan bahwa saat ini pihaknya belum menerima surat pemakzulan yang dimaksud tersebut. Pasalnya, dia bilang masa sidang baru saja dibuka sehingga masih banyak surat yang menumpuk. Meski demikian, Puan tak menutup kemungkinan surat tersebut bakal ditelaah dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. “Surat belum kita terima karena baru hari selasa dibuka masa sidangnya masih…

MataParlemen.id-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pemerintah telah mengonfirmasi akan menyerahkan nama-nama calon duta besar (dubes) dari sejumlah negara sahabat, termasuk Amerika Serikat, kepada DPR RI pada Rabu (2/7/2025). DPR berkomitmen untuk segera memproses nama-nama tersebut melalui mekanisme yang berlaku di Komisi I DPR RI. “Menurut informasi dari Menteri Sekretaris Negara, untuk duta besar beberapa negara sahabat termasuk Amerika Serikat, konfirmasi besok akan dikirim ke DPR dan kita akan proses sesuai mekanisme yang berlaku di Komisi I,” ujar Dasco, Jakarta, Selasa (1/7/2025). Dasco menambahkan, karena masa sidang DPR saat ini relatif singkat, pimpinan DPR akan mengupayakan agar…

MataParlemen.id – Anggota MPR RI, Johan Rosihan, menyoroti perlunya peningkatan aspek keselamatan dan konservasi di Taman Nasional Gunung Rinjani. Hal ini menyusul tingginya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari kawasan tersebut yang mencapai Rp22,5 miliar pada tahun 2024. Menurut Johan, besarnya pendapatan tersebut harus menjadi momentum bagi negara untuk menjadikan keselamatan dan pelestarian lingkungan sebagai prioritas utama. “Keselamatan dan konservasi dalam dunia modern bukan beban, melainkan bentuk investasi. Apalagi setelah tragedi meninggalnya wisatawan asal Brasil di jalur pendakian Rinjani. Ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah,” kata Johan dalam keterangannya, Rabu (2/7/2025). Tragedi yang menimpa wisatawan mancanegara itu. Johan menjelaskan…

MataParlemen.id-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026. Tidak hanya itu saja, ia pun menyoroti soal ketidaktertiban data dalam dokumen RKP, yang mana memuat 441 indikator dan sasaran, namun tidak tercantum kementerian atau lembaga penanggung jawab. “Kami tidak tahu sasaran dan indikator ini tanggung jawab kementerian dan lembaga mana. Ini menyulitkan pengawasan dan evaluasi DPR,” tutur Dolfie dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).…

MataParlemen.id-PR RI menggelar rapat paripurna ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025. Dalam rapat paripurna itu, DPR menetapkan Daya Anagata Nusantara atau Danantara menjadi mitra kerja baru dari Komisi VI dan XI DPR RI. Rapat digelar di ruang rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Adies mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi pada Senin (30/6/2025) memutuskan Danantara menjadi mitra Komisi VI dan XI DPR RI. Adies lalu menanyakan persetujuan anggota Dewan mengenai hasil rapat itu. “Memutuskan Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara Danantara menjadi…

MataParlemen.id-Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti kasus hilangnya 3 anggota jemaah haji di Arab Saudi. Ia menyebutkan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan mengevaluasi pelaksanaan haji 2025 secara menyeluruh pekan depan. “Bukan hanya dorongan (mencari 3 WNI). Tugaskan, pastikan, statusnya kepada penanggung jawab PPIH (petugas penyelengara ibadah haji) di sana. Karena kita, rencana saya itu dalam minggu atau minggu ini atau minggu depan, semua Timwas kita akan rapat mengevaluasi total,” ujar Cucun di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/6/2025). Cucun mengatakan evaluasi pelaksanaan haji tahun ini bukan hanya ranah Komisi VIII DPR. Evaluasi akan menyertakan pansus…

MataParlemen.id-Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR belum mengambil sikap terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Ia mengatakan, DPR akan mencermati lebih dulu putusan tersebut, termasuk apa dampaknya bagi undang-undang pemilu dan partai politik. “Dari DPR, sesuai dengan mekanismenya, tentu saja akan mencermati hal tersebut untuk kemudian mencari langkah-langkah yang kita ambil, dan bagaimana hal tersebut kita cermati untuk dilakukan langkah-langkah yang terbaik. Tentu saja juga untuk partai politik,” ujar Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025). “Dan nantinya kan tentu saja itu akan ada efeknya ke Undang-Undang Pemilu. Tapi undang-undang…

MataParlemen.id – Lembaga Ketahanan Nasional – Lemhanas- akan mengkaji dan mendalami dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah. Kajian ini dinilai penting untuk memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga dan tidak menimbulkan persoalan dalam tata kelola pemerintahan. “Kajian itu akan dilakukan oleh Lemhannas tahun ini adalah melakukan reformasi sistem politik di Indonesia agar lebih berkualitas,” kata Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzly di, akarta, Senin (30/6/2015). Ia menjelaskan bahwa putusan MK yang memisahkan pemilu nasional terdiri dari pemilihan presiden, DPR RI dan DPD dengan pilkada serta legislatif daerah, adalah keputusan baru yang harus dicermati lebih…

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi